Desa yang lain narik 500 ribu per bidang, Desa Tanjungan Driyorejo mampu jalankan program PTSL hanya dengan 200 ribu per bidang
  
Desa yang lain narik 500 ribu per bidang, Desa Tanjungan Driyorejo mampu jalankan program PTSL hanya dengan 200 ribu per bidang

Desa yang lain narik 500 ribu per bidang, Desa Tanjungan Driyorejo mampu jalankan program PTSL hanya dengan 200 ribu per bidang

Gresik, suara-publik.com - Adanya perbedaan biaya Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada tahun 2022 di desa Tanjungan Driyorejo Gresik dengan desa-desa di wilayah kecamatan Driyorejo, Gresik ternyata menarik untuk ditelusuri, Desa Tanjungan merupakan satu-satunya Desa yang pelaksanaan kegiatan program PTSL dengan biaya paling murah, masyarakat pemohon hanya dipungut biaya Rp. 200.000 per bidang, ini berbeda dengan keseluruhan desa di wilayah driyorejo yang kompak menarik biaya Rp. 500.000 per bidang. 

Salah satu Staf Desa Tanjungan saat ditemui, Rabu (22/6) mengatakan jika di wilayahnya pemohon hanya ditarik biaya Rp. 200.000 per bidang, 

"Pelaksanaan kegiatan program PTSL di sini lancar, dan untuk pembiayaan murah hanya Rp. 200.000 saja, gak tahu kalau desa-desa sebelah katanya di sana Rp. 500.000,” katanya yang enggan di online kan namanya ini. 

Dijelaskan, dalam Perbup Gresik Nomor 16 Tahun 2022, terdapat biaya gotong royong persiapan PTSL yang dibebankan kepada masyarakat sebesar maksimal Rp. 350.000 per bidang. Untuk pelaksanaan diserahkan semuanya kepada panitia. 

Dari data yang dihimpun, Desa di kecamatan Driyorejo melaksanakan PTSL dengan tidak mengacu kepada SKB Tiga Menteri dengan menerapkan Biaya Rp.500.000, seperti di Desa Sumput yang mendapat 1500 bidang ataupun di Desa Banjaran yang sampai saat ini sudah input data 1500 an bidang dan desa Desa-desa sekitar yang kompak dengan biaya Rp.500.000, kecuali Desa tanjungan yang hanya memberlakukan biaya sebesar Rp.200.000 perbidang untuk setiap pemohon. 

Pegiat anti korupsi, H. Marlan saat ditemui di sela kegiatannya, Rabu (22/6) menyayangkan sikap kepala desa yang dinilai berlebihan dalam memungut biaya PTSL kepada Masyarakat sebesar Rp. 500.000, diapun membandingkan dengan desa Tanjungan yang hanya menerapkan biaya Rp. 200.000 untuk setiap bidang. 

"Saya rasa semua harus berpedoman pada SKB 3 menteri, karena itu adalah aturan pemerintah, di Desa tanjungan yang hanya Rp. 200.000 saja bisa jalan, lancar-lancar saja, ini kan ketimpangan yang harus ditelusuri," Ungkap H. Marlan. 

Terpisah, Pakar hukum Pidana Unair, I wayan Titib sulaksana saat dihubungi suara-publik.com, senin (4/4) terkait besaran biaya PTSL di wilayah Driyorejo yang mencapai Rp. 500.000 ribu per bidang, Wayan titib mengungkapkan jika hal itu rawan dugaan korupsi, 

"Peluang korupsi yaa sudah pasti, lha mbateni wis pasti, mbateni iku sing perilaku korupsi, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, rawan tudingan Korupsi berjemaah dan jelas melanggar aturan 3 menteri, tapi korupsi kelas iwak teri," Ungkap Wayan. 

Dirinya juga menegaskan jika dugaan korupsi PTSL bisa dibawa ke ranah hukum, 

"Bisa saja sepanjang didukung dengan 2 alat bukti permulaan yang cukup," Tambahnya. 

 

Mengenai terbitnya Perbup Gresik, Wayan juga menekankan jika aturan Perbup dan SKB harus sebangun, 

"yang jadi patokan yaa aturan Menteri, Perbub ini harus sama dan sebangun dengan Peraturan Menteri," Tegas Wayan. (TIM Imam).

Sebelumnya KEJATI JATIM, TAHAN TERSANGKA KRIDIT MACET BANK JATIM CABANG JEMBER SENILAI Rp. 4,7 MILIAR
Selanjutnya NGAKU CUMA ISENG MAIN JUDI SLOT ONLINE DEPOSIT SAMPAI Rp. 1 JUTA VANISHA SERING KALAH, MASUK PENJARA