Komisi 1 DPRD Gresik Gelar Hearing Masalah Pemilihan Perangkat Desa Munggugebang, Pihak Terkait Banyak Yang Tidak Hadir

Komisi 1 DPRD Gresik Gelar Hearing Masalah Pemilihan Perangkat Desa Munggugebang, Pihak Terkait Banyak Yang Tidak Hadir

Gresik, (suara- publik.com) - DPRD Gresik, Komis 1 yang membidangi hukum dan pemerintahan menggelar hea ring bersama aliansi warga terkait pengaduan dugaan kecurangan pada penjaringan Kasi Pemerintahan Desa Munggugebang Kecamatan Benjeng, di ruang komisi I, Sabtu (22/5/2021) 

Turut hadir dalam Hearing yang dipimpin Ketua Komisi I Jumanto, dihadiri Plt Asisten I Tursilowanto Harijogi, Camat Benjeng Suryo Wibowo, LSM, Lembaga T-KPK (Tim Komite Pengawasan Korupsi), dan GNBI (Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia). Juga hadir, peserta penjaringan Perangkat Desa Munggugebang yang mendapatkan nila 68.

Sementara Wariyanto selaku Kepala Desa Munggugebang dan seluruh Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa (P3D), beserta perangkat desa juga diundang tapi tidak hadir selain itu, Bagian Hukum dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) dan Inspektorat, juga tidak hadir dalam hearing. 

100%

Hearing yang berlangsung mulai pukul 10.30 WIB-12.15 WIB tersebut, Jumanto mengaku akan mengundang kembali Kades Munggugebang, dan panitia P3D, beserta perangkat desa terkait. Sebab, pihaknya tak bisa hanya meminta penjelasan sepihak, pengadu yang diwakili Ketua LSM T-KPK jawa timur, Camat Benjeng Suryo Wibowo, dan peserta P3D Weldan Erhu Nugraha.

"Kami juga perlu klarifikasi panitia P3D dan Wariyanto selaku kades, biar imbang. Makanya akan kita undang kembali. Jika diundang tak hadir akan diundang kedua kali, dan ketiga kali. Kalau tak hadir hingga 3 kali, maka kami bisa dihadirkan dengan paksa," ucap Jumanto.

Komisi 1, akan mengagendakan hearing kembali pada hari selasa tanggal 25 Mei 2021 pukul 13:00 WIB minggu depan kita adakan hearing kembali Nanti yang hadir perwakilan LSM T-KPK dan GMBI saja yang hadir," ujar Jumanto.

Adapun dalam hearing tersebut, Ketua T-KPK Rahman Abdul Wahid, selaku pengadu yang diberikan mandat oleh Weldan Erhu Nugroho, mengungkapkan banyak kejanggalan dalam proses penjaringan Kasi Pemerintahan.

Di antaranya, rapat sebelum pembentukan Panitia P3D yang dinilai tidak transparan dan mencurigakan tidak melibatkan sejumlah pihak terkait, serta hasil ujian tulis yang dilaksanakan panitia P3D. Dalam hasil ujian yang diumumkan panitia P3D itu, peserta lulusan Paket C atas nama Suparno serta Sri Danarti dengan nilai 100 dan 99 sangat sempurna 100.

"Karena ada kejanggalan dari nila dan tak ada transparansi, untuk itu kami minta ujian kasi pemerintahan diulang," ucapnya.

Ketua T - KPK mengaku telah mencari bukti bukti ada indikasi kecurangan dalam penjaringan kasi pemerintahan. Antara lain, pengakuan narasumber terkait proses pembentukan kepanitiaan P3D yang diduga telah dikondisikan dengan bukti tak dihadirkannya ketua BPD dan lembaga kemasyarakatan.

"Padahal di Perbup 19 tahun 2017 tentang P3D pasal 7 ayat 3, 4, dan 5 pembentukan P3D dilakukan musyawarah," tegasnya. 

"Kami juga mempunyai bukti berupa foto dan bukti surat dari Camat Benjeng tidak mengeluarkan rekom dan minta Kades Munggugebang menunda pelantikan karena ada pemeriksaan khusus dari Inspektorat, namun Suparno tetap dilantik," imbuhnya.

Selanjutnya, Weldan juga mengaku sudah diperiksa Inspektorat atas pengaduan indikasi kecurangan penjaringan kasi pemerintahan. Kepada Inspektorat, ia juga mengungkapkan motivasinya ikut seleksi perangkat desa guna membuktikan rekrutmen tersebut tak hanya formalitas.

"Sebab, pada saat diskusi dengan teman-teman karang taruna atau pas ngopi di warung, tak ada yang tertarik untuk ikut. karena atas dorongan dari teman-teman, akhirnya saya beranikan daftar pada tanggal 25 April. Asalnya saya tak mau daftar karena tak punya duit. Sebab harus mempersiapkan 30 materai, kalau diuangkan sekitar 300 ribu, karang taruna atau pemuda desa urunan untuk beli materai, Alhamdulilah akhirnya kami bisa membelinya ," ungkapnya.

Weldan mengakui pada saat ujian pada tangggal 1 Mei 2021, dengan kondisi soal yang dibagikan dalam kondisi tersegel rapi "Saat itu naskah soal ujian diambil oleh petugas Trantib dari ruang kepala desa," jelasnya.

Sementara itu, Camat Benjeng Suryo Wibowo mengungkapkan kronologi pembentukan panitia P3D. Bahwa pada tanggal 8 April 2021, ia mendapat undangan dari kepala desa untuk pengambilan sumpah Panitia P3D. 

"Waktu pembentukan (panitia) P3D saya tidak ikut masuk. Saya baru ikut masuk termasuk anggota Muspicam Benjeng lain saat pengambilan sumpah. Pada 8 April 2021 itu saja ada SK Panitia P3D yang diketuai oleh H. Aji Setiawan dari unsur tokoh masyarakat," beber Suryo.

 Menurut Suryo, susunan Panitia P3D tersebut kurang lengkap karena hanya terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota. " Pada saat itu, saya minta SK disesuaikan dengan perbup dan perda, ada ketua, bendahara, sekretaris, seksi pendaftaran, dan seksi keamanan. Sampai sekarang pun tidak ada susunan seperti itu didalam SK panitia P3D," ungkapnya.

Terkait permintaan rekom dari Wariyanto selaku kades untuk tahapan pelantikan, Suryo mengungkapkan hal itu diajukan pada tanggal 3 Mei oleh kades. Namun, pada tanggal 5 Mei, pihaknya menerima surat pengaduan keberatan dari Weldan.

Akhirnya, pada tanggal 7 Mei, Suryo mengundang kepala desa, Inspektorat, serta DPMD, untuk minta klarifikasi panitia P3D dengan bukti berita acara rapat.

"Hasil rapat yang ditandatangani perwakilan dari Inspektorat, DPMD, dan camat, dan kades, karena belum dapat klarifikasi panitia P3D, maka disepakati agar pelantikannya ditunda. Pada tanggal 7 Mei itu juga saya kirim surat untuk permintaan penangguhan pelantikan," jelasnya.

 Pada 18 Mei 2021 kepala desa kirim surat undangan ke camat akan ada pelantikan kasi pemerintahan. Padahal saya sudah kirim surat agar dilakukan penundaan karena inspektorat masih melakukan investigasi dan pemeriksaan," ucapnya.

Kemudian, pada tanggal 20 Mei, dirinya mendapatkan foto dan informasi dari media ada pelantikan Suparno sebagai kasi pemerintahan. Akhirnya, pada tanggal 21 Mei Suryo mengaku berkirim surat kepada kades, untuk klarifikasi soal pelantikan. yang hadir hanya ketua BPD. 

Pada 22 Mei 2021 Suryo mengaku menerima SK pelantikan Kasi Pemerintahan Desa Munggugebang. Dalam SK tertulis tertanggal 19 dicoret menjadi 20 mei 2021 atas nama Suparno, Jabatan Kasi Pemerintahan, dengan masa jabatan sesuai batas usia maksimal.

"Sampai saat ini saya pun masih belum bisa menjawab sudah dilantik atau belum. Sebab, belum dapat klarifikasi dari kepala desa dan panitia P3D," pungkasnya.

Plt Asisten I Tursilowanto Harijogi menyatakan bahwa penjaringan perangkat desa merupakan wewenang desa dan pelantikan wewenang kepala desa. "Saran saya, hasil hearing disandingkan dengan hasil pemeriksaan inspektorat," ucapnya.

Sementara itu Anggota Komisi I, Suberi, meminta agar penjaringan Kasi Pemerintahan Desa Munggugebang kecamatan Benjeng diulang apabila ditemukan bukti mekanismenya yang salah. "Saya minta penjaringan diulang kembali jika terbukti proses tak dilalui sesuai ketentuan," tegasnya.

Senada dikatakan Wakil Ketua Komisi I, Syaikhu Busiri. "Kalau dalam tahapan penjaringan hingga pelantikan ada prosedur yang dilanggar, ada ketidakterbukaan, maka proses P3D tak sah secara hukum. Begitu juga kebijakan pejabat yang dilantik juga tak sah secara hukum," pungkasnya. (imam)

 

  

Sebelumnya Blitar Diguncang Gempa, Ketua DPD RI Minta Pemda Gerak Cepat Atasi Warga Terdampak
Selanjutnya Cegah Penularan Covid, Satlantas Polres Gresik Gencar Sosialisasi Prokes