Komisi III DPR RI, Usulkan Beri Tunjangan Kesehatan Pada Hakim se Indonesia
Foto: Adies Kadir Usai melakukan pertemuan di PN Surabaya, Selasa (12/10/2021).

Komisi III DPR RI, Usulkan Beri Tunjangan Kesehatan Pada Hakim se Indonesia

Surabaya, suara publik - Komisi III DPR RI berencana mengusulkan pemberian tunjangan kesehatan bagi para hakim se-Indonesia. Sebab, selama ini para hakim tersebut tidak mendapat tunjangan kesehatan. 

Usulan tersebut rencananya akan disampaikan langsung ke Mahkamah Agung oleh Wakil Ketua Komisi DPR RI, Adies Kadir. Di sela-sela kunjungannya di Pengadilan Negeri Surabaya, politisi partai Golkar itu mengatakan sangat mengapresiasi kinerja para hakim. 

"Mereka (hakim) ini merupakan garda terdepan bagi pencari keadilan. Mereka tempat orang terakhir mencari keadilan. Mereka kerja luar biasa para hakim ini. Kerja sampai malam-malam di (Pengadilan) Tipikor," tutur Adies saat ditemui oleh awak media di PN Surabaya, Selasa (12/10/2021).

Untuk itu, sambung Adies, usulan pemberian tunjangan kesehatan akan disampaikan usai melaksanakan kunjungan kerja dalam masa reses ini.

"Yang pasti kita harus memperhatikan kesejahteraan para hakim ini. Terutama tunjangan kesehatan bagi mereka. Kemudian tunjangan pensiun jangan sampai drastis drop begitu,"imbuhnya.

Sedangkan terkait dengan kondisi Pengadilan Negeri Surabaya saat ini, Adies mengatakan sudah jauh lebih baik dan tertata daripada kondisi 3-4 tahun yang lalu. 

"Kedatangan kami disini ingin melihat kondisi PN Surabaya saat ini. Selain kondisi bangunan juga melihat kondisi ruang kerja. Selain itu juga kami ingin melihat sarana dan prasarananya. Alhamdulillah sudah tertata dengan baik,"katanya.

Sementara itu, Martin Ginting, Humas PN Surabaya, saat dikonfirmasi terkait agenda pertemuan dengan Komisi lll DPR RI pihaknya menyampaikan beberapa permasalahan yang ada di jajaran peradilan.

"Setelah melalui dengar pendapat, maka pada intinya PN Surabaya mengusulkan pembangunan gedung PHI, perbaikan ruang PTSP, penambahan anggaran untuk persidangan virtual,tunjangan kesehatan hakim dan pembangunan PN Sidoarjo,"kata Martin Ginting.

Atas usulan tersebut, Komisi lll DPR RI menyatakan akan memperjuangkan anggaran untuk semua yang di sampaikan oleh jajaran PT Jatim tersebut."Mereka berjanji akan memperjuangkan usulan yang telah disampaikan oleh jajaran PT Jatim,"tandasnya.

Untuk diketahui, acara diikuti secara virtual oleh seluruh jajaran peradilan di Jatim. Kunjungan Komisi lll DPR RI di PN Surabaya dihadiri secara langsung oleh Kepala Pengadilan Tinggi Jatim dan wakilnya, beserta para hakim tinggi. Selain itu juga Kepala PN Surabaya dan Kepala PN Sidoarjo.(Sam)

Sebelumnya Residivis Sewa Mobil Digadaikan, Uswatul Ummah, Dihukum 2 Tahun Penjara Pada Kasus keempat
Selanjutnya Jadi Kurir Sabu, Faizun Alias Nyambek Dituntut 7 Tahun Penjara