GRESIK, (suara-publik.com) - Beredar screenshot atau potongan percakapan WA (WhatsApp) dari salah satu Kades (Kepala Desa) di wilayah selatan, Kabupaten Gresik yang beredar di masyarakat. Potongan screenshot tersebut ramai dan menjadi pergunjingan baik di medsos atau di dunia nyata karena Kades tersebut seperti alergi terhadap wartawan lain yang tidak tergabung dalam KWG atau salah satu komunitas wartawan yang ada di Gresik.
Dia kelihatan hanya mau melayani atau memberikan informasi kepada wartawan yang tergabung dalam KWG saja. Tindakan Kepala Desa yang diketahui adalah Kepala Desa Tanjungan, kecamatan Driyorejo, Gresik tersebut tak patut di contoh. Pasalnya, karena Dia adalah publik figur dan juga pelayan masyarakat yang gajinya dibayar oleh masyarakat.
Seharusnya, diera keterbukaan informasi saat ini, Pemerintah Pusat maupun Daerah hingga di tingkat Pemerintah Desa seharusnya lebih terbuka kepada siapapun, baik itu kepada masyarakat maupun awak media.
Pengertian keterbukaan informasi publik adalah suatu kewajiban pemerintah untuk memberikan akses yang cukup dan mudah bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang diperlukan. Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat ikut serta dalam pengawasan pembangunan yang dilakukan pemerintah desa.
Tindakan konyol itu terjadi ketika salah seorang wartawan yang tidak tergabung dalam KWG mencoba mengirim pesan whatapps terhadap Kepala Desa Tanjungan, Nanang Sumantri, untuk melakukan konfirmasi karena ada dugaan penyimpangan pembangunan di desa Tanjungan.Itu dilakukan agar pemberitaan nanti bisa berimbang.
"Ijin merapat bales pak inggih," kata salah satu wartawan melalui pesan singkat WA kepada Kades Tanjungan, Minggu, (25/6/2023).
Namun, tanggapan dari Kades Tanjungan, Nanang , di luar dugaan. Dia mengatakan bahwa apakah dia sudah ikut KWG. Wartawan lain yang tidak tergabung seakan dibatasi geraknya untuk ke desa
"Ngapunten bapak kami sudah ikut kwg jadi tidak ada media yang datang ke desa", ujar Nanang via pesan whatsapp.
Berbagai kecaman terhadap Kades Tanjungan, salah satunya dari timsus (tim khusus), suarapublik.com. Imam safi'i selaku ketua Timsus suara -publik.com Gresik sangat menyayangkan tindakan kades Tanjungan sebagai Kepala Desa seharusnya lebih terbuka kepada siapapun yang ingin mendapat informasi.
"Kepala Desa adalah pimpinan tertinggi di desa, seharusnya punya attitude yang bisa dijadikan contoh oleh warganya. Dia jangan merasa penguasa. Dia itu pelayan yang harus melayani masyarakat, karena yang menggaji Kades dan perangkatnya adalah masyarakat. Jadi seyogianya melayani masyarakat dengan setulus hati," ungkap Imam.
Lanjut Imam, seharusnya setiap kepala desa bersikap terbuka dan penuh rasa tanggung jawab, dan jika kepala desa bersikap seperti kades Tanjungan, maka bisa dianggap menentang undang undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, wartawan butuh Informasi untuk menjadikan berita seimbang ( balance).
"Apa yang dilakukan Kades Tanjungan sama dengan melanggar UU KIP nomor 14 tahun 2008. Bisa disimpulkan bahwa tindakan kades Tanjungan adalah alibi, dan pasti ada sesuatu dibaliknya," jelas Imam.
Sampai dengan berita ini di tayangkan, Narto selaku Camat Driyorejo belum memberikan tanggapannya atas tindakan bawahan nya (Kades Tanjungan) yang memilih awak media untuk di konfirmasi. "Sudah saya kirim pesan WhatsApp belum di balas. Bahkan, saya telepon tidak menjawab nya," pungkasnya. (tim)
