Maki Pertanyakan BUMD JPU Minta Proyek, di Lingkungan Pemprov Jatim
Foto: Ketua LSM MAKI Koorwil Jatim, Heru Satriyo, S. IP bersama Plh Sekdaprov Jatim, Heru Tjahjono.

Maki Pertanyakan BUMD JPU Minta Proyek, di Lingkungan Pemprov Jatim

SURABAYA, (suara-publik.com) - Beredar kabar tak sedap, bila BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) JPU (Jatim Prasarana Utama) meminta sejumlah proyek di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Tentu saja, beberapa rekanan swasta yang biasanya mendapatkan pekerjaan di instansi tersebut terlihat cemas dan marah.

"Bahwa saat ini teridentifikasi bahwa JPU ( Jatim Prasarana Utama ) sebagai anak perusahaan JGU ( Jatim Graha Utama ) yang merupakan salah satu BUMD Pemerintah Propinsi Jawa Timur telah menggerakkan organ atau unit internal perusahannya untuk mendatangi semua SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jatim dalam rangka diduga meminta atau mencari proyek," ujar Ketua LSM MAKI (Masyarakat Anti Korupsi Indonesia) Koorwil Jatim, Heru Satriyo, S.Ip saat diwawancarai suara-publik.com, Minggu (14/3/2021).

Heru mempertanyakan kepada BUMD (JPU) ini, apa maksud dan tujuannya meminta proyek kegiatan Pemprov Jatim, padahal menurutnya, pihak BUMD sudah mendapatkan jatah proyek sesuai kapasitas dan kemampuan masing-masing perusahaan BUMD tersebut. "Kok aneh BUMD (JPU) ini salah minta-minta proyek PL di Dinas Perkebunan Jatim dan Dinas Pertanian Jatim. Lah Dia kan sudah ada sesuai bidangnya," ungkapnya.

Masih menurut nya, pihak JPU diduga sengaja melakukan di saat Pemerintah sedang berupaya memberdayakan UKM dan UMKM serta lingkungan pengusaha kecil, karena mengalami kemerosotan Perekonomian akibat pandemi.

"Kami kira hal ini diduga dengan sengaja dilakukan, Karena disaat Pemerintah Pusat dan Pemprov Jatim sedang getol-getolnya memberdayaakan masyarakat atau para pengusaha kecil untuk bangkit setelah lesunya perekonomian akibat masa pandemi yg telah mendera Bangsa ini selama hampir 1,5 tahun," papar Heru.

Heru menilai, bahwa pihaknya merasa kenyataan yang dimaksud diatas berbeda apa yang disampaikan pemimpin Daerah untuk kebangkitan dunia usaha. "Kenyataan diatas sangat kontra produktif dengan semangat pemimpin daerah yang menggelorakan kebangkitan dunia usaha," katanya.

Lebih lanjut Ia menilai, bahwa pihak BUMD sangat naif hanya mencari-cari proyek. Untuk Itu, Gubernur Jatim harus serius menangani hal tersebut. "Kami melihat sangatlah naif apabila BUMD di lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Timur (JPU dan JGU) diduga mencari proyek-proyek di lingkungan Pemprov Jatim. Ini harus menjadi atensi yang sangat serius dari Gubernur Jawa Timur berkaitan dengan policy atau kebijakan yg diambil berkaitan dengan BUMD yang pengen menjadi rekanan project Pemprov Jatim," ungkap Heru.

"Seperti jeruk makan jeruk, ambil saja semua project Pemprov Jatim dan gak usah lagi ada rekanan atau asosiasi rekanan," tambah pria berambut gondrong ini.

Rencananya, Heru mengatakan, bahwa apa yang dilakukan pihak BUMD sudah diketahui Gubernur Jatim. Dengan demikian, secepatnya akan dipertanyakan. "Timbul pertanyaan juga apakah langkah BUMD (JPU dan JGU) ini sudah sepengetahuan Gubernur Jawa Timur sebagai pemegang policy tertinggi dalam struktur tata kelola organisasi BUMD," ujarnya.

"Secepatnya kami akan bersurat ke Gubernur Jawa Timur untuk menanyakan hal itu " tambahnya.

Lebih lanjut Heru mengatakan, pada tahun 2020, saat masa pandemi dimulai dengan diambilnya kebijakan recofusing, Sehingga praktis semua rekanan dan penyedia di Jatim hanya bertahan hidup. Namun, pada tahun 2021 ini, masalah muncul karena berhadapan dengan BUMD (JPU).

"Pada tahun 2020 lalu, saat Masa pandemi datang, semua rekanan kecil (swasta) hanya bisa mengelus dada dan mencoba untuk bertahan hidup, bahkan banyak yang bangkrut serta ambruk usahanya. Tahun 2021 saat ini dengan mengusung semangat untuk bangkit sesuai tag line Gubernur Jawa Timur, rekanan dan penyedia dihadapkan pada kenyataan bahwa mereka harus bertarung secara implementasi kelengkapan dokumen tender dengan sekelas BUMD (JPU).

Untuk Itu, MAKI meminta kepada Gubernur Jawa Timur agar mengaudit kinerja dan mengevaluasi laporan dari JPU tersebut. Bila sedang mengalami masa kesulitan, pihaknya meminta ditutup saja. "Apakah perusahaan nya Itu sedang mengalami kolaps atau bangkrut sehingga memaksakan diri untuk mencari project di lingkungan Pemprov Jatim, kalau memang sudah tidak bisa optimal, ditutup saja anak perusahaan JGU, yaitu JPU ini," pungkas nya.

Sayangnya, sampai dengan berita ini ditayangkan pihak PT. JPU belum memberikan keterangan. Bahkan Dikonfirmasi melalui pesan Whatsapp, Kabag Pengembangan Usaha PT. JPU, Muhammad Jauhary, dengan nomer 082xxxxxx775, tidak menjawab. Tak hanya itu, nomor ponsel jurnalis suara-publik.com langsung di blokir. (Dre)

Sebelumnya Cegah Penyebaran Covid-19, Satlantas Polres Gresik Bagikan Masker ke Pengguna Jalan
Selanjutnya Untuk Indonesia Sehat, Polres Gresik Gelar Apel Kolaborasi Lawan Pandemi Covid