Paket Konsultansi Proyek Alon-Alon Jombang Diduga Double Anggaran

Paket Konsultansi Proyek Alon-Alon Jombang Diduga Double Anggaran

JOMBANG, Suarapublik.com  -  Proyek revitalisasi alon-alon Jombang senilai pagu Rp 9,7 milyar yang saat ini memasuki tahap tender, nampaknya diwarnai sejumlah kejanggalan. Data yang dihimpun menunjukkan, bahwa DLH Jombang tercatat telah menganggarkan dua kali paket jasa konsultasi yang (diduga) sama, dan dilaksanakan pada tahun berbeda. Yakni jasa konsultasi perencanaan dan pengawasan (penyusunan DED revitalisasi alon-alon Jombang, kode RUP 28287620) pada tahun anggaran 2020, dan itu diulang lagi pada tahun anggaran 2021 dalam dua paket berbeda, yakni belanja jasa konsultasi perencanaan dan belanja jasa konsultasi pengawasan. 

Hanya saja, paket tahun anggaran 2020 diduga kuat sudah terserap sebagaimana keterangan yang melekat pada lapak LPSE Jombang, sedang paket 2021 masih dalam bentuk rencana kegiatan sebagaimana kode RUP 28454475 (paket pengawasan) dan 28454407 (paket perencanaan) yang nongol dilapak Sirup LKPP. Belum didapat keterangan apakah paket 2021 sudah terserap atau belum. Hanya jika merujuk kolom diskripsi pada lembar sirup LKPP, maka untuk paket perencanaan harusnya sudah terserap karena batas pemanfaatan jasa adalah akhir April 2021, sedang paket pengawasan berujung pada akhir September 2021.  

Hingga berita ini ditulis, Minggu (25/7), lapak LPSE Jombang belum juga memajang dua paket tersebut. Sehingga pihak penyedia atau pemenang paket belum bisa dipastikan (termasuk paket sudah terserap atau belum). Juga, belum diketahui kenapa paket tersebut hanya nongkrong di Sirup LKPP dan enggan nonggol dilapak LPSE. Padahal Sirup LKPP bukanlah lapak mainan. Kecuali ada hal khusus semisal refokusing anggaran yang bisa berujung pada pembatalan paket, tegas seorang sumber, nongkrongnya dua paket konsultasi yakni perencanaan dan pengawasan proyek alon-alon Jombang dilapak sirul LKPP itu jelas mengundang konsekuensi hukum yang tidak remeh.  

"LKPP merupakan lembaga negara non kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Dalam hal pengadaan barang dan jasa pemerintah, LKPP adalah satu-satunya lembaga nasional yang diberi kewenangan dan otoritas tunggal. Sehingga setiap kegiatan yang dipajang pada Sirup LKPP adalah produk hukum yang tidak bisa seenaknya dibatalkan atau dihapus. Kecuali ada hal khusus semisal refokusing anggaran, maka rencana kegiatan yang sudah masuk sirup harus ada penjelasan, "urai sumber, menambahi. Pertanyaannya, tegas sumber, ada apa dengan DLH Jombang yang tak kunjung memajang paket 2021 tersebut dilapak LPSE Jombang?  

Lalu bagaimana dengan dugaan double anggaran? Seorang sumber dari kalangan konsultan menyebut, dugaan itu memang belum seratus persen benar. Tapi jika melihat indikasi yang muncul, katanya, dugaan itu terbilang cukup menguat. Dia lantas menjelaskan, paket konsultansi DED (Detail Enginering Desain) proyek alon-alon Jombang pada November 2020 itu harusnya sudah final dan tidak perlu lagi ada paket perencanaan dan juga pengawasan pada 2021. "Paket DED itu mencakup obyek secara keseluruhan, yang didalamnya termasuk RAB, KAK serta Gambar. Kecuali ada perubahan rencana semisal refokusing anggaran, maka bisa dilakukan perencanaan ulang yang disebut review. Itu pun nilainya hanya 25 persen dari pagu DED, "tegas sumber kepada Suarapublik.com dikediamannya, Minggu (25/7). 

Jika saja pendapat sumber tersebut merupakan tafsir final atas ketentuan paket konsultansi, maka dugaan terjadi double anggaran pada paket konsultansi proyek alon-alon Jombang terbilang mendekati benar. Ini karena pada paket jasa konsultansi perecanaan senilai Rp 50 juta sebagaimana Sirup LKPP 2021 (kode RUP 28454407), sama sekali tidak ada keterangan review. Sehingga bila merujuk keterangan sumber, maka paket perencanaan 2021 bisa dibilang paket serupa yang dimunculkan lagi, atau dengan demikian terjadi double anggaran. Tapi sekali lagi, ini masih versi sepihak seorang sumber yang berlatar konsultan. Bagaimana dengan versi DLH jombang sebagai empunya proyek? Apa bantahan atau pelurusan yang bakal.dikemukakan? Kenapa pula paket paket konsultansi perencanaan senilai Rp 50 juta itu tak kunjung dipajang dilapak LPSE? (din)

Sebelumnya Inilah Sosok Pengusaha Dermawan Asal Lamongan, Ternyata Pernah Hidup Susah
Selanjutnya Berkat Sinergitas Semua Pihak, Trend Covid-19 Menurun, Kapolres Gresik: Jangan Sampai Terlena