Pengadaan BBM Distan Jombang, Diduga Tabrak Perpres
Foto: Ilustrasi

Pengadaan BBM Distan Jombang, Diduga Tabrak Perpres

JOMBANG, Suarapublik.com  -  Pengadaan BBM (Bahan Bakar Minya) dan bahan pelumas Dinas Pertanian (Distan) Jombang tahun anggaran 2021 diduga menabrak ketentuan Perpres 16/2018 sebagaimana telah diperbarui dengan Perpres 12/2021 tentang pengadaan barang dan jasa Pemerintah.

Pengadaan senilai total Rp 157,6 juta itu terbagi dalam empat kegiatan swakelola tipe 1.  Antaralain adalah (1) belanja bahan-bahan bakar dan bahan pelumas-penyediaan jasa pemeliharaan-biaya pemeliharaan-pajak dan perizinan, kode RUP 25961695, volume 2000 liter BBM kendaraan operasional pertamina dex, dengan pagu Rp 23.700.000. (2) belanja bahan bakar dan bahan pelumas, kode RUP 25961712, volume 10 botol olie mesin bensin 5W-30, dengan pagu Rp 5,4 juta.  Kemudian (3), belanja bahan-bahan bakar dan bahan pelumas-pemeliharaan rutin berkala kendaraan, kode RUP 25961689, volume 8050 liter BBM kendaraan dinas/operasional roda 4 (pertalite), senilai pagu Rp 80,5 juta. Serta (4), belanja bahan-bahan bakar dan bahan pelumas-olie mesin operasional exsafator, kode RUP 25961673, volume 4131 liter minyak pelumas, dengan pagu Rp 48.952.350. 

Sumber suarapublik.com menilai, dugaan pelanggaran pada paket pengadaan BBM dan Bahan Pelumas itu terletak pada pemilihan metode pengadaan. Yakni swakelola tipe 1. Secara definisi, hal itu tidak mungkin dilakukan, karena pihak penyelengara (Dinas Pertanian Jombang) tidak mungkin mampu memproduksi sendiri BBM dan Bahan Pelumas. Seharusnya, tandas sumber, metode yang dipilih adalah epurchasing, atau sedikitnya Pengadaan Langsung.  "Barang-barang seperti BBM itu kan tidak mungkin diproduksi sendiri oleh pihak Dinas, tapi perolehannya pasti hasil pembelian dari pasar.

Makanya tidak mungkin dilakukan Swakelola 1, tapi mestinya lewat epurchasing atau Pengadaan Langsung. Dan itu bukan sekedar urusan istilah atau penamaan, tapi secara hukum, setiap metode yang dipilih punya konsekuensinya sendiri,  "urai sumber kepada Suarapublik.com.  

Lebih detail sumber menjelaskan, jika pengadaan dilakukan dengan swakelola 1, maka ketentuan administrasi semisal pembelian paling banyak Rp 50 juta cukup dibubuhi nota, sedang pembelian paling banyak Rp 200 juta diperlukan kontrak dengan penyedia,, itu sama sekali tidak berlaku pada swakelola 1.

"Disinilah titik rawan terjadinya penyimpangan. Makanya Perpres perlu mengatur pengadaan barang dan jasa pemerintah hingga ditingkat metode, "tambahnya. 

Merujuk Peraturan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah) Nomer 8/2018 tentang pedoman swakelola, pada bab ketentuan umum pasal 1 ayat 2 ditegaskan, yang dimaksud dengan swakelola adalah cara memperoleh barang dengan cara dikerjakan sendiri oleh K/L/P/D (Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/serta Ormas dan Pokmas).

Sedang pasal 3 huruf a ditegaskan, swakelola tipe 1 adalah swakelola yang direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi KLPD sebagai penanggungjawab anggaran.  

Pertanyaannya kemudian, apa yang mendasari Dinas Pertanian Jombang melakukan pengadaan BBM dan Bahan Pelumas seniilai total Rp 157,6 juta yang terbagi dalam pada empat kegiatan tersebut dilakukan dengan swakelola tipe 1? Apakah Dinas Pertanian Jombang memiliki kemampuan memproduksi BBM dan Bahan Pelumas?.

Hingga berita ini ditulis, Kepala Distan Jombang Dr Priadi MM, belum berhasil dikonfirmasi. Saat Suarapublik.com mendatangi kantor Distan Jombang, Senin (19/07), staf jaga menegaskan bahwa Kadistan sedang WFH alias kerja dari rumah. (din)

Sebelumnya Ancaman Pembunuhan Wartawan di Kota Batu, Dewan Pers: Jurnalis harus Dilindungi Hukum
Selanjutnya Rubuha 2021, Di Klaim Mengacu Hasil Penelitian Perguruan Tinggi