Rekayasa Faktur Pajak Rugikan Negara Sebesar Rp 1,9 Miliar, Alfis Indra di Tuntut 4 Tahun 10 Bulan dan Denda Rp 4,7 Miliar

Rekayasa Faktur Pajak Rugikan Negara Sebesar Rp 1,9 Miliar, Alfis Indra di Tuntut 4 Tahun 10 Bulan dan Denda Rp 4,7 Miliar

Surabaya, suara publik - Alfis Indra dituntut pidana 4 tahun 10 bulan penjara. Direktur PT Antartika Transindo ini oleh jaksa penuntut umum dinyatakan terbukti bersalah membuat faktur pajak fiktif. Tujuannya, agar pajak pertambahan nilai (PPN) yang dibayarkan perusahaannya tidak mahal.

"Menuntut supaya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menerbitkan atau menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya," ujar jaksa penuntut umum Nur Rachmansyah saat membacakan surat tuntutan dalam sidang di ruang Candra Pengadilan Negeri Surabaya, Kamis (04/11/2021).

Alfis dianggap melanggar Pasal 39A Undang-undang RI Nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

Selain dituntut pidana penjara, Alfis juga dituntut membayar Rp 4,7 miliar. Nilai itu dua kali lipat dari kerugian negara yang kehilangan pendapatan pajak akibat perbuatan terdakwa. Jika tidak sanggup membayar, maka diganti dengan pidana enam bulan kurungan.

Pengacara Alfis, Yusuf Efendy keberatan dengan tuntutan tersebut. Kini Alfis masih mengurus permohonan amnesti pajak. Tujuannya, untuk membereskan semua kesalahan-kesalahan dalam laporan perpajakan. Mulai dari pajak pemungutan, pajak pengeluaran dan pajak pemasukan.

"Kalau tax amnesty disetujui, maka pidananya akan gugur," kata Yusuf. 

Menurut dia, terdakwa pada 2017 lalu sempat mengajukan permohonan pengampunan pajak, tetapi ditolak oleh kantor pajak pratama (KPP). "Seharusnya pemberesan dimulai dari pemberitahuan dulu. Mulai SP (surat peringatan) 1, SP 2, SP 3 baru ditetapkan tersangka," tuturnya.

Selama dua tahun, mulai 2011 hingga 2013 Alfis melaporkan faktur pajak masukan dari lima perusahaan rekanan. Padahal, terdakwa Alfis melalui PT AT yang bergerak di bidang jasa pengurusan transportasi tidak pernah ada transaksi atau penyerahan jasa dengan kelima perusahaan tersebut. Dengan begitu, faktur pajak yang dilaporkan merupakan transaksi yang tidak sebenarnya atau fiktif dan tidak dapat dikreditkan dengan pajak keluaran PT AT.

Faktur-faktur pajak masukan dari kelima perusahaan itu tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya (TBTS). Faktur itu diperoleh terdakwa Alfis dengan cara memerintahkan karyawannya untuk membeli faktur pajak masukan dari perusahaan lain dari para perantara atau makelar faktur pajak. Faktur pajak itu dibeli seharga 30 persen dari nilai PPN yang dibayarkan secara tunai untuk mendapatkan keuntungan yang lebih.(Sam)

Sebelumnya Ketiga Pria Ini Didakwa Sebagai Pengedar, Gegara Jual Beli 10 Butir Pil Ekstasi
Selanjutnya Manipulasi Kridit Pada Nasabahnya, Arief dan Syaiful Pegawai Bank Syariah Dihukum 3 Tahun Penjara dan Denda Rp 500 Juta