SURABAYA, (suara-publik.com) – Hampir tiga dekade pasca-Reformasi 1998, cita-cita perubahan bangsa kian melenceng jauh dari jalurnya. Alih-alih melahirkan kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat, kebebasan yang kebablasan justru menjerumuskan negara ke dalam lingkaran setan egoisme. Dari wong alit hingga tingkat elite, ruang publik kini disesaki oleh ambisi primitif yang hanya berputar pada urusan perut dan kelamin sendiri.

Ironisnya, ledakan jumlah partai politik, organisasi kemasyarakatan (ormas), hingga lembaga swadaya masyarakat (LSM) hanya dijadikan kedok tanpa basis perjuangan yang jelas. Oknum wartawan, LSM, pengurus ormas, hingga politisi yang seharusnya bertindak sebagai penyambung lidah rakyat miskin, justru terjebak dalam praktik pemerasan, aksi penjilatan, dan pengkhianatan terhadap publik. Semua itu dilakukan demi memuaskan syahwat ekonomi dan kekuasaan personal.

Kondisi kelam ini menciptakan jurang kesenjangan yang mengerikan. Di saat sebagian besar rakyat miskin harus berdarah-darah sekadar untuk bertahan hidup, perilaku korup para elite melegitimasi kerusakan moral di bawahnya. Akibat fatalnya, kaum papa terpaksa meniru kelakuan kaum elite menghalalkan segala cara demi urusan isi perut dan kelamin.

Dampak kerusakan paling parah terjadi pada level akar rumput. Nilai-nilai luhur seperti gotong royong, tepo seliro (tenggang rasa), unggah-ungguh (sopan santun), dan keikhlasan telah terkikis habis oleh individualisme ekstrem. Kehidupan bermasyarakat dari tingkat RT/RW hingga komunitas tidak lagi didasari oleh ketulusan hidup bersama, melainkan kalkulasi untung-rugi yang transaksional.

Pertanyaan besar yang kini menggantung di benak publik adalah kapan kerusakan hidup berbangsa ini akan berakhir? Ketika semua elemen bangsa mengejar kuasa dan menimbun harta dengan cara menjilat serta berkhianat, maka masa depan Indonesia sedang berada di ambang kebangkrutan moral dan sosial.

Untuk mengakhiri lingkaran setan ini, tidak ada jalan lain selain melakukan koreksi total melalui langkah strategis yang konkret. Pemerintah dan otoritas terkait harus memperketat regulasi, verifikasi, serta audit rekam jejak yang radikal terhadap proses pembentukan partai politik, pendirian ormas atau LSM, hingga perusahaan media massa. Pintu masuk ruang publik tidak boleh lagi terbuka lebar bagi para "bajingan" yang berlindung di balik topeng organisasi dan kebebasan pers. (***)

Rombongan Bappenas dipimpin Direktur Sinergi dan Tata Kelola Perencanaan Pembangunan, Heriyadi. Kedatangan mereka disambut Sub Regional Head Jawa Pelindo, Purwanto Wahyu Widodo, bersama Direktur Operasi TPS, Noor Budiwan.

Dalam kunjungan tersebut, rombongan meninjau aktivitas operasional dan layanan kepelabuhanan di TPS. Peninjauan ini bertujuan memperoleh gambaran langsung mengenai kondisi lapangan, termasuk kebutuhan pengembangan infrastruktur dan peningkatan konektivitas logistik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi regional maupun nasional.

Heriyadi mengatakan, peninjauan lapangan menjadi bagian penting dalam menyelaraskan perencanaan pembangunan dengan kebutuhan aktual.

“Melalui kegiatan peninjauan ini, kami ingin memperoleh gambaran langsung mengenai kebutuhan dan potensi pengembangan pelabuhan sebagai salah satu masukan dalam proses perencanaan pembangunan ke depan,” ujar Heriyadi.

Dalam diskusi bersama Pelindo dan TPS, Bappenas turut menyoroti tingginya biaya logistik nasional yang masih didominasi sektor transportasi. Untuk mengatasi persoalan tersebut, diperlukan pengembangan simpul-simpul peti kemas di berbagai wilayah, peningkatan fasilitas pelabuhan, serta penguatan integrasi layanan angkutan laut.

Pembahasan juga mencakup pentingnya perencanaan jaringan pelabuhan terpadu untuk menciptakan sistem logistik yang lebih efisien dan kompetitif. Integrasi antara pelabuhan, transportasi, kawasan industri, dan jaringan distribusi dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung kelancaran arus barang.

Sub Regional Head Jawa Pelindo, Purwanto Wahyu Widodo, mengatakan pengembangan fasilitas dan layanan kepelabuhanan terus didorong agar selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional.

“Pelabuhan Tanjung Perak memiliki peran strategis sebagai gerbang logistik utama di kawasan timur Indonesia. Kami berharap rencana pengembangan pelabuhan dapat terus diselaraskan dengan prioritas pembangunan pemerintah,” ujar Purwanto yang akrab disapa Ipung.

Dalam pemaparannya, Pelindo menjelaskan bahwa pengembangan Pelabuhan Tanjung Perak telah mengacu pada Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN), Rencana Induk Pelabuhan Tanjung Perak dan Gresik, serta dokumen tata ruang wilayah.

Pengembangan tersebut difokuskan pada peningkatan kapasitas pelabuhan, penguatan konektivitas multimoda, dan digitalisasi layanan kepelabuhanan. Langkah ini ditujukan untuk memperlancar arus barang sekaligus meningkatkan efisiensi operasional.

Pelindo juga memaparkan sejumlah inisiatif pascaintegrasi perusahaan, antara lain standardisasi layanan pelabuhan secara nasional, penguatan ekosistem logistik terintegrasi dari hulu hingga hilir, integrasi sistem teknologi informasi, optimalisasi konektivitas antarpelabuhan, serta pengembangan layanan logistik dan kawasan hinterland.

Sementara itu, TPS menyampaikan upaya peningkatan layanan peti kemas melalui modernisasi peralatan, peningkatan produktivitas operasional terminal, pengembangan konektivitas multimoda, serta integrasi layanan dengan kawasan industri dan pusat logistik di wilayah hinterland Pelabuhan Tanjung Perak.

Berbagai upaya tersebut diarahkan untuk mendukung kelancaran distribusi barang, meningkatkan daya saing logistik, dan memperkuat posisi Tanjung Perak sebagai gerbang perdagangan utama di kawasan timur Indonesia.

Bappenas mengapresiasi langkah transformasi dan integrasi yang telah dijalankan Pelindo Group. Keterpaduan pengembangan pelabuhan dengan konektivitas transportasi, kawasan industri, dan jaringan logistik dinilai penting untuk mewujudkan sistem logistik nasional yang lebih efisien.

Hasil peninjauan dan diskusi tersebut selanjutnya menjadi salah satu masukan dalam proses penajaman penyusunan RKP 2027 dan RKP 2028, khususnya terkait pengembangan konektivitas nasional dan jaringan pelabuhan terpadu. (vin)

Dalam sidang putusan, Rabu (21/10), majelis hakim menyatakan ketiga terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penganiayaan. Hukuman tersebut lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Deddy Arisandi dari Kejaksaan Negeri Surabaya, yang sebelumnya menuntut masing-masing enam bulan penjara.

Hakim menetapkan masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan ketiganya tetap ditahan.

Perkara ini bermula dari peristiwa 22 Juli 2024. Dalam dakwaan, ketiga terdakwa disebut berada dalam rombongan Barisan Nasional Pemuda Madura (BNPM) yang mendatangi ruko tersebut. Gembok ruko diduga dirusak, kemudian dipasangi spanduk terkait pengawasan lokasi.

Dakwaan juga menguraikan dugaan kekerasan terhadap Bagus Andri Widodo, pihak yang disebut menguasai ruko. Aksi tersebut berupa dorong-dorongan hingga pemukulan yang mengakibatkan korban mengalami luka lecet pada tangan dan kaki.

Atas perbuatannya, para terdakwa didakwa dengan sejumlah pasal, yakni Pasal 170 ayat (1) KUHP, Pasal 466 ayat (1) juncto Pasal 55 huruf c KUHP, serta Pasal 257 ayat (1) juncto Pasal 55 huruf c KUHP. Dalam tuntutannya, JPU menyatakan ketiganya bersalah melakukan penganiayaan secara bersama-sama sebagaimana Pasal 466 ayat (1) juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Sebelumnya, penasihat hukum terdakwa, Akhmad Zaini bersama Taufik, menyampaikan permohonan restorative justice (RJ) kepada majelis hakim. Permohonan itu diajukan setelah terdapat kesepakatan perdamaian antara para terdakwa dan pihak korban.

Pihak terdakwa disebut bersedia memulihkan kondisi ruko seperti semula. Namun, Ketua Majelis Hakim Ni Putu Sri Indayani menegaskan bahwa perdamaian tidak otomatis menghentikan perkara pidana yang telah memasuki persidangan.

Majelis juga menggali isi kesepakatan, mulai dari permohonan maaf, bentuk ganti rugi hingga rencana perbaikan ruko. Hakim meminta kesepakatan tersebut benar-benar direalisasikan dan dibuktikan di persidangan, termasuk melalui keterangan korban atau keluarganya.

Dalam putusannya, majelis menetapkan dua gembok rusak dan sejumlah barang berupa spanduk untuk dirampas dan dimusnahkan.

Sementara itu, telepon genggam dan sejumlah barang lainnya diperintahkan dikembalikan kepada pihak yang berhak sesuai penetapan dalam amar putusan.

Perkara ini menempatkan dua persoalan dalam satu rangkaian: dugaan penguasaan ruko secara paksa dan tindak pidana penganiayaan yang dinyatakan terbukti oleh majelis hakim.

Adapun perdamaian yang diajukan para terdakwa menjadi bagian dari proses persidangan, tetapi tidak menghapus pertanggungjawaban pidana yang dijatuhkan. (sam)

Sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nyoman Ayu Wulandari, dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Anggraini dari Kejari Surabaya.

Saksi polisi mengungkapkan, Faisal lebih dahulu ditangkap di depan Cafe Glas saat menunggu calon pembeli. Dari hasil pengembangan, polisi kemudian menangkap Riyadi di kamar kos yang ditunjukkan Faisal.

Dari Faisal, polisi menyita tiga klip sabu dengan berat yang disebut sekitar 0,045 gram dan 0,047 gram, serta plastik, sedotan, dan pipet yang masih mengandung sisa sabu. Sementara dari kamar kos Riyadi, ditemukan timbangan yang diduga digunakan untuk menimbang narkotika.

Menurut saksi, sabu tersebut dibeli dari seseorang bernama Komeng, yang hingga kini masuk daftar pencarian orang (DPO). Sabu seberat satu gram dibeli seharga Rp.800 ribu, kemudian dibagi menjadi beberapa poket untuk diedarkan.

Polisi juga menyita uang sekitar Rp140 ribu yang disebut sebagai hasil penjualan, serta dua telepon seluler, yakni Xiaomi milik Faisal dan Samsung Galaxy milik Riyadi.

Dalam persidangan, saksi menyebut keduanya terlibat dalam pembelian sabu secara patungan. Faisal juga disebut sebagai pengguna berdasarkan hasil tes urine yang dinyatakan positif.

Namun, Riyadi membantah keterangan yang menyebut dirinya menerima setengah gram sabu. Saat dikonfirmasi hakim, ia tetap pada keterangannya.

“Saya tidak menerima setengah gram,” ujar Riyadi di hadapan majelis hakim.

Setelah jaksa dan penasihat hukum menyatakan cukup atas keterangan saksi, persidangan akan dilanjutkan dengan agenda pembacaan tuntutan oleh JPU. (sam)

Dalam sidang putusan di Ruang Garuda 2, Kamis (22/10), majelis hakim menyatakan Supardi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dakwaan alternatif kesatu jaksa penuntut umum (JPU). Masa penahanan dikurangkan dari hukuman, dan terdakwa tetap ditahan.

Vonis tersebut lebih ringan lima bulan dibandingkan tuntutan JPU Diah Ratri Hapsari dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak, yakni 1 tahun 8 bulan penjara. Terdakwa dinilai terbukti melanggar Pasal 492 KUHP sebagaimana dakwaan pertama.

Kasus bermula ketika Supardi meminjam Honda Vario 125 warna putih-biru bernopol L 6512 PZ milik Sukir sekitar pukul 07.00 WIB. Keduanya saling mengenal karena bekerja sebagai kuli panggul. Namun, hingga sore hari, motor tak kunjung dikembalikan.

Sukir kemudian mengetahui kendaraan tersebut telah digadaikan. Ia mengaku panik karena motor dibutuhkan untuk keperluan keluarga, termasuk mengantar dan menjemput anak sekolah. Sukir juga mengungkapkan, Supardi sebelumnya pernah meminjam dan mengembalikan kendaraan, tetapi pada peminjaman berikutnya motor justru digadaikan.

Polisi akhirnya menemukan motor tersebut di kawasan Pabean dalam kondisi utuh. Kendaraan beserta STNK asli, kunci kontak, dan salinan dokumen lainnya diperintahkan hakim untuk dikembalikan kepada saksi Sukir sebagai pihak yang berhak.

Meski motor berhasil ditemukan dan dikembalikan, Sukir menyebut kerugian yang dilaporkannya mencapai Rp13 juta. Sementara itu, uang gadai yang diterima terdakwa disebut sebesar Rp2,5 juta untuk membayar utang. (sam)

Anggota DPD RI, Lia Istifhama, mengatakan perlindungan anak tidak bisa hanya mengandalkan keluarga. Menurutnya, diperlukan keterlibatan lingkungan masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan agar upaya perlindungan anak dapat berjalan secara optimal.

“Ketika kita berbicara tentang ekosistem, berarti kita tidak sendirian,” kata Lia, yang akrab disapa Ning Lia.

Ia menjelaskan, terdapat tiga pilar yang perlu diperkuat dalam membangun ekosistem perlindungan anak, yakni keluarga, komunitas, dan kolaborasi berbagai pihak. Ketiganya memiliki peran yang saling berkaitan dalam mendukung proses pendidikan dan tumbuh kembang anak.

Ning Lia juga menyoroti tantangan yang dihadapi Generasi Z dan Generasi Alpha di tengah perkembangan media sosial. Menurutnya, media sosial memiliki manfaat positif, tetapi juga berpotensi menjadi sarana penyebaran hoaks dan informasi negatif.

Karena itu, ia menilai pendampingan terhadap anak perlu diperkuat agar generasi muda mampu memilah informasi dan tidak mudah terpengaruh oleh konten yang merugikan.

Sementara itu, Ketua DPW LDII Jawa Timur, Ir. KH. Moch. Amrodji Konawi, MT., mengapresiasi keterlibatan perempuan LDII dalam mendorong penguatan perlindungan anak. Ia menilai peran perempuan penting dalam membangun keluarga dan menyiapkan generasi penerus yang berkualitas.

Amrodji juga menyoroti kolaborasi Wanita LDII Jawa Timur dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, termasuk Dinas Komunikasi dan Informatika serta perangkat daerah yang menangani pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Menurutnya, keterlibatan berbagai pihak diperlukan untuk memperkuat komitmen perlindungan anak sekaligus mendukung pembangunan Jawa Timur yang unggul, maju, dan berkelanjutan.

Melalui kegiatan tersebut, Wanita LDII Jawa Timur diharapkan dapat terus berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak, baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat. (vin)

Informasi mengenai kondisi korban diterima polisi dari masyarakat sekitar pukul 07.40 WIB. Saat itu, personel Satpolairud Polres Gresik tengah melaksanakan patroli di wilayah perairan Gresik.

Merespons laporan tersebut, Kasatpolairud Polres Gresik AKP I Nyoman Ardita bersama anggotanya segera menuju lokasi menggunakan tim quick response. Petugas langsung melakukan evakuasi korban dari atas kapal ke daratan agar segera mendapatkan penanganan medis.

Setelah berhasil dievakuasi, petugas membantu menghubungi ambulans. Kahar kemudian dibawa ke RS Muhammadiyah Gresik untuk menjalani pemeriksaan dan mendapatkan perawatan medis.

Berdasarkan keterangan saksi bernama M. Tang, kondisi Kahar sebelumnya masih baik selama perjalanan. Namun, korban diketahui memiliki riwayat sesak napas yang telah lama diderita.

“Begitu mendapat informasi, anggota langsung bergerak untuk membantu mengevakuasi korban agar segera mendapatkan pertolongan medis,” ujar AKP I Nyoman Ardita.

Proses evakuasi melibatkan personel Satpolairud Polres Gresik, anggota Polsek Kawasan, serta personel BKO Ditpolairud Polda Jawa Timur. Seluruh rangkaian evakuasi berlangsung aman dan lancar hingga korban dibawa ke rumah sakit.

Ardita menegaskan, kehadiran polisi di tengah masyarakat tidak sebatas menjalankan tugas penegakan hukum. Kepolisian juga dituntut sigap memberikan pertolongan kepada masyarakat yang menghadapi situasi darurat, termasuk di kawasan pelabuhan dan perairan.

Ia mengimbau masyarakat agar tidak ragu melaporkan kejadian darurat yang membutuhkan penanganan kepolisian. Laporan dapat disampaikan melalui Call Center Polri 110. Khusus masyarakat Kabupaten Gresik, informasi juga dapat diteruskan melalui layanan Lapor Cak Rama di nomor 081188002006.

“Polisi bersama masyarakat. Ketika ada warga yang membutuhkan pertolongan, kami berupaya memberikan respons secepat mungkin,” tegasnya. (74ck)

Kunjungan kerja tersebut dilakukan oleh Asisten Deputi Konektivitas Maritim dan Udara, Balkis Kusumawati, ke PT Terminal Petikemas Surabaya (TPS) pada Selasa (20/10/2026).

Kegiatan ini merupakan bagian dari peninjauan lapangan untuk mengawal isu strategis sektor transportasi dan logistik nasional. Sejumlah aspek yang menjadi perhatian meliputi kesiapan kawasan pelabuhan dalam mendukung kebijakan Zero ODOL, penguatan konektivitas jaringan kereta api hingga area pelabuhan, serta peningkatan integrasi antarmoda transportasi.

Dalam kunjungan tersebut, TPS memaparkan pengembangan layanan multimoda yang mengintegrasikan transportasi kereta api dengan layanan terminal petikemas. Integrasi ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi rantai pasok, memperlancar distribusi barang, sekaligus mengurangi kepadatan lalu lintas angkutan barang di jalan raya.

Rombongan juga meninjau fasilitas operasional terminal dan menerima paparan mengenai upaya berbagai pemangku kepentingan dalam meningkatkan konektivitas serta efisiensi logistik di kawasan Pelabuhan Tanjung Perak.

Penguatan integrasi transportasi laut dan kereta api dinilai menjadi langkah strategis untuk memperlancar arus barang, meningkatkan daya saing pelabuhan, serta memperkuat sistem logistik nasional.

Direktur Utama PT Terminal Petikemas Surabaya, Ali Sodikin, mengapresiasi perhatian pemerintah terhadap upaya penguatan konektivitas dan efisiensi logistik di kawasan Pelabuhan Tanjung Perak.

“Kami sangat menghargai perhatian pemerintah terhadap upaya penguatan konektivitas dan efisiensi sistem logistik nasional di kawasan Pelabuhan Tanjung Perak. Pengembangan konektivitas antarmoda, termasuk integrasi layanan kereta api dengan pelabuhan, merupakan langkah strategis untuk mendukung kelancaran arus barang, meningkatkan efisiensi rantai pasok, serta memperkuat daya saing logistik Indonesia,” ujar Ali.

Ia menegaskan, penguatan logistik nasional membutuhkan sinergi antara regulator, operator pelabuhan, operator terminal, penyedia jasa transportasi, dan seluruh pelaku rantai pasok.

Menurut Ali, Pelabuhan Tanjung Perak memiliki peran strategis sebagai salah satu gerbang perdagangan utama Indonesia. Karena itu, pengembangan konektivitas melalui jalur jalan raya maupun kereta api perlu terus didorong agar distribusi barang dari dan menuju berbagai wilayah di Indonesia berjalan lancar.

Melalui kolaborasi pemerintah, Pelindo Group, operator terminal, dan pemangku kepentingan lainnya, kawasan Pelabuhan Tanjung Perak diharapkan semakin siap menjadi simpul logistik yang terintegrasi dan efisien.

Penguatan konektivitas tersebut juga sejalan dengan agenda pemerintah dalam mendukung implementasi Zero ODOL 2027, menekan biaya logistik nasional, serta meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat regional maupun global. (vin)

Kegiatan tersebut tidak hanya berisi penyampaian materi, tetapi juga dilanjutkan dengan simulasi langsung mengenai teknik pertolongan, pencarian, dan evakuasi korban tenggelam di waduk Dusun Tulung.

Sejumlah pihak hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya Kepala BPBD Kabupaten Gresik Drs. Sukardi, M.M., Camat Kedamean Irwanto, Kepala Desa Tulung Supangkat, perwakilan perangkat desa, personel Satpolairud Polres Gresik, BPBD Jawa Timur, serta masyarakat setempat.

Kepala BPBD Kabupaten Gresik, Drs. Sukardi, M.M., menegaskan bahwa kegiatan ini dirancang agar masyarakat tidak hanya memahami teori, tetapi juga memiliki pengetahuan dasar untuk menghadapi situasi darurat di perairan.

Menurutnya, pemahaman mengenai prosedur pertolongan pertama sangat penting agar masyarakat tidak panik ketika menghadapi insiden orang tenggelam.

“Melalui kegiatan ini, masyarakat diharapkan memahami langkah-langkah dasar penanganan korban tenggelam sehingga dapat memberikan pertolongan awal secara tepat sambil menunggu petugas yang berwenang,” demikian inti pesan yang disampaikan dalam kegiatan tersebut.

Sementara itu, Khoirul dari Satpolairud Polres Gresik menjelaskan pentingnya keselamatan penolong dalam proses penyelamatan korban tenggelam. Penolong harus memahami kondisi medan, memperhatikan risiko di lokasi kejadian, serta menggunakan peralatan keselamatan yang memadai, seperti pelampung dan perahu apabila diperlukan.

Ia juga menekankan bahwa tindakan pertolongan harus dilakukan dengan cepat, tetapi tetap mengutamakan keselamatan. Penolong tidak dianjurkan menerobos ke dalam air tanpa kemampuan dan perlengkapan yang memadai karena berisiko menambah jumlah korban.

Dalam sesi praktik, peserta mendapatkan gambaran mengenai tahapan penanganan korban, mulai dari upaya penyelamatan hingga proses evakuasi. Kegiatan tersebut juga dilengkapi sesi tanya jawab agar masyarakat dapat memahami prosedur penanganan keadaan darurat secara lebih jelas.

Melalui edukasi dan simulasi tersebut, BPBD bersama Satpolairud berharap masyarakat semakin tanggap terhadap potensi kecelakaan air. Pengetahuan dasar yang tepat diharapkan mampu membantu mempercepat respons awal sekaligus meminimalkan risiko jatuhnya korban jiwa. (74ck/Mar)

SURABAYA, (suara-publik.com) -  Aksi aktivis Greenpeace Indonesia yang memanjat Monumen Selamat Datang di Bundaran HI pada Selasa, 20 Oktober 2026, bukan teatrikal politik ruang publik biasa. Pembentangan spanduk kuning raksasa bersimbol krisis iklim dan himpitan biaya hidup di jantung Jakarta adalah sebuah gugatan hukum yang kasat mata. Evakuasi dramatis oleh aparat dan pemeriksaan lanjutan di Polda Metro Jaya membuka kembali kotak pandora klasik. Di mana batas wilayah hukum pidana berakhir? Dan di mana hak konstitusional warga negara dimulai?

Membedah peristiwa secara adil, kita harus menanggalkan kacamata formalisme hukum yang kaku dan melihatnya dari spektrum hukum yang lebih luas antara hak asasi, pembangkangan sipil, dan batasan sah regulasi. Negara sering kali menggunakan dalih formalitas seperti ketiadaan pemberitahuan berdasarkan UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum untuk mereduksi esensi pergerakan. Namun, dari segi hierarki hukum, aksi Greenpeace membawa mandat yang jauh lebih tinggi.

Ketika instrumen advokasi konvensional tersumbat dan kebijakan negara dinilai gagal menghambat laju krisis iklim yang merusak hajat hidup orang banyak, aksi pembangkangan sipil lewat direct action menjadi langkah darurat untuk membela hak konstitusional. Pemeriksaan para aktivis Greenpeace biasanya membidik pelanggaran Ketertiban Umum melalui Peraturan Daerah (Perda) DKI Jakarta atau delik konvensional dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal perusakan fasilitas publik atau gangguan ketertiban umum adalah bentuk kriminalisasi yang salah sasaran.

Aksi menempelkan spanduk pada struktur monumen tidak memiliki unsur niat jahat untuk merusak fisik cagar budaya. Negara terbukti lebih tangkas, taktis, dan responsif dalam memobilisasi pasukan untuk mengamankan sebuah patung perunggu, ketimbang mengamankan masa depan ekologis dan perut rakyat yang tercekik inflasi akibat gagal panen krisis iklim. Aksi tersebut adalah keberhasilan para aktivis menghubungkan dua titik yang selama ini sengaja dipisahkan oleh oligarki antara krisis iklim dan meroketnya biaya hidup. 

Krisis iklim bukanlah teori di awang-awang. Krisis ini berwujud nyata dalam bentuk cuaca ekstrem yang memicu gagal panen massal. Berkurangnya pasokan pangan secara drastis otomatis melambungkan harga beras, cabai, dan kebutuhan pokok lainnya. Dampaknya berujung pada pelanggaran hak ekonomi dan sosial masyarakat kelas menengah ke bawah. Menuntut perbaikan iklim pada hakikatnya adalah menuntut stabilitas daya beli di meja makan rakyat. 

Monumen selamat datang sebagai simbol keterbukaan bangsa. Menjadi sangat ironis apabila ruang di bawah kaki monumen tersebut justru menjadi tempat yang paling tidak ramah bagi rakyatnya sendiri.

"Demokrasi dan supremasi hukum bukanlah terletak pada seberapa cepat aparat hukum menurunkan spanduk atau seberapa berat sanksi yang bisa dijatuhkan kepada aktivis Greenpeace." Menjawab tuntutan yang tertulis di spanduk adalah seberapa serius pemangku kebijakan menyusun regulasi konkret. Patung di Bundaran HI telah bersih dan kembali aman, namun masa depan ekologis serta ketahanan ekonomi masih berada dalam ancaman bahaya yang nyata. (***)