suara-publik.com skyscraper
suara-publik.com skyscraper

"Aturan Baru Pelimpahan Perkara Melalui Online" PN. Surabaya Tolak Berkas Tragedi Kanjuruhan

avatar suara-publik.com
Foto: Saat Berkas pelimpahan perkara Tragedi Kanjuruhan Malang, diserahkan ke Gedung PTSP PN Surabaya, oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur, Selasa (03/01/2023).
Foto: Saat Berkas pelimpahan perkara Tragedi Kanjuruhan Malang, diserahkan ke Gedung PTSP PN Surabaya, oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur, Selasa (03/01/2023).
suara-publik.com leaderboard
Surabaya, suara publik - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur (Jatim) untuk berkas tragedi Kanjuruhan Malang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Namun terlihat berkas pelimpahan perkara tersebut dibawa atau dikembalikan lagi ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Jatim karena tidak sesuai prosedur pendaftaran.

Humas PN Surabaya, Suparno mengatakan, untuk berkas perkara pelimpahkan tragedi Kanjuruhan Malang ke Pengadilan Negeri (PN) Surabaya dikembalikan lagi kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim. "Itu bukan ditolak tapi melalui e-Berpadu. Karena kejaksaan dan kepolisian sudah ada kerjasama melalui e-Berpadu baik pelimpahan perkara, perpanjang penahanan. Sehingga disarankan melalui aplikasi e-Berpadu dan sudah ada kesepakatan oleh ketiga instansi,"ucap Suparno.

Menurut Suparno, berkas tersebut biasanya langsung didaftarkan dari Kejati Jatim melalui aplikasi e-Berpadu. "Jadi berkas tersebut bukan di tolak tapi salah mekanismenya dan langsung didaftarkan langsung dari Kejati Jatim melalui e-Berpadu. Karena sistem tersebut sudah dijalankan mulai dari tanggal 2 Januari 2023," kata Suparno.

Karena aturan pendaftaran secara online berdasarkan amanat Mahkamah Agung (MA) dalam Perma Nomor 8 Tahun 2022 tentang perubahan atas Perma Nomor 4 Tahun 2020 tentang administrasi dan persidangan perkara pidana di pengadilan secara online.

Sementara itu, JPU Rakmad Hari Basuki dari Kejati Jatim mengatakan, saat ini ada lima berkas dakwaan perkara tragedi Kanjuruhan dilimpahkan ke PN Surabaya. Namun ada aturan baru untuk pelimpahan perkara secara online. "Benar kami menyerahkan lima perkara tragedi Kanjuruhan dilimpahkan ke PN Surabaya tetapi dikembalikan lagi. Karena berdasarkan aturan baru dari Mahkamah Agung (MA) untuk pelimpahan perkara lewat online,"terangnya di Gedung Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) PN Surabaya, Selasa,(03/01/2023).

Lima berkas Perkara dan dakwaan tragedi Kanjuruhan yakni,

Tersangka SS dari Securty Officer didakwa pasal 359 KHUP dan atau pasal 360 KUHP dan atau pasal 103 ayat (1) Jo pasal 52 UU RI no 11 tahun 2022 tentang Keolahragaan.

Tersangka AH dari Panpel didakwa pasal 359 KHUP dan atau pasal 360 KUHP dan atau pasal 103 ayat (1) Jo pasal 52 UU RI no 11 tahun 2022 tentang Keolahragaan.

Tersangka WSP dari anggota Polri, didakwa pasal 359 KUHP dan atau pasal 360 KUHP, 

Tersangka BSA dari anggota Polri, didakwa pasal 359 KUHP dan atau pasal 360 KUHP dan Tersangka HM dari anggota Polri, didakwa pasal 359 KUHP dan atau pasal 360 KUHP.

"Pelimpahan perkara tersebut sudah ke PN Surabaya, hari ini, Selasa, 03 Januari 2023. Sebagaimana Putusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 355 /KMA/SK/XII/2022 tanggal 15 Desember 2022 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Surabaya,Untuk memeriksa dan memutus perkara pidana ini" kata Kasipenkum Kejati Jatim, Fathur Rohman.

Diketahui, Mulai 1 Januari 2023, seluruh Pengadilan Negeri Harus Terapkan e-Berpadu dari permohonan berkas perkara hingga pelimpahan perkara cukup di input dari aplikasi e-Berpadu.

Implementasi e-Berpadu ini bertujuan dalam menciptakan efektivitas dalam pelayanan perkara pidana sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

e-Berpadu hadir dalam rangka mewujudkan peradilan modern berbasis IT. Pada tahun 2018 Mahkamah Agung telah meluncurkan aplikasi e-court yang pada tahun 2019 disempurnakan dengan e-litigation dan upaya hukum banding secara elektronik.

e-Berpadu ini merupakan embrio perwujudan sistem penanganan perkara tindak pidana secara terpadu berbasis elektronik.(Sam)

Editor : Redaksi

suara-publik.com skyscraper