suara-publik.com skyscraper
suara-publik.com skyscraper

Tegakkan Marwah Demokrasi, MAKI Jatim Ungkap adanya Kecurangan Pileg 2024

Foto: Ketua Maki Koorwil Jatim, Heru Satriyo mendampingi Edy Sucipto, korban kecurangan Pileg 2024, saat konferensi pers di One Deck Cafe Sutos Mall, Rabu, (20/03/2024)
Foto: Ketua Maki Koorwil Jatim, Heru Satriyo mendampingi Edy Sucipto, korban kecurangan Pileg 2024, saat konferensi pers di One Deck Cafe Sutos Mall, Rabu, (20/03/2024)
suara-publik.com leaderboard

SURABAYA, (suara-publik.com) – Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (Maki) Jatim siap menenggakan marwah demokrasi tanpa ada kecurangan. Sikap ini diberikan adanya pengaduan dari salah satu Calon Legislatif (Caleg) yang merasa dirugikan atau dicurangi.

Maki Jatim sendiri selama empat pekan terakhir memang menjadi tempat pengaduan para Calon Legislatif (Caleg) terkait kecurangan suara.

Ketua Maki Koorwil Jatim, Heru Satriyo, menjelaskan, bahwa Maki Jatim sendiri tidak ada keinginan masuk ke dalam urusan perpolitikan, namun pihaknya hanya saja ingin menegakkan marwah demokrasi tanpa adanya kecurangan.

“Kami bergerak disini hanya saja miris ketika kejahatan yang sifatnya massif ini berjalan hanya sebuah kepentingan tertentu,” tuturnya pada pers rilis di one deck cafe Sutos Mall, Rabu, (20/3/2024).

Heru mengungkapkan, keterlibatan Maki Jatim dalam mengawal proses demokrasi guna memastikan keadilan dan integritas dalam penyelenggaraan pesta demokrasi.

"Semangat pemberantasan korupsi harus terwujud dalam semua lini, termasuk dalam proses pemilihan umum," tegasnya.

Masih Heru Maki Jatim, dirinya menduga ada rekayasa massif dalam tubuh partai besar di Surabaya. Ia juga membawa saksi pelapor saat ini. "Data bukti otentik yang ada saat ini mengarah pada P-DIP," tandasnya.

Ia menegaskan tidak menjustifikasi partai itu. Namun, pihaknya merasa miris jika tindakan rekayasa politik benar-benar terjadi lewat manuver penggelembungan perolehan suara dari C1Plano ke DA1

Maki Jatim juga menyiapkan langkah hukum dengan mengajukan pengawalan ke Mahkamah Konstitusi (MK) sesuai dengan prosedurnya.

Sementara itu, saksi pelapor, Edy Sucipto, yang juga Caleg di Dapil 3 Surabaya mengatakan, adanya penggelembungan suara di TPS Sukolilo pada saat proses penghitungan suara.

Dimana C1 salinan tersebut, tutur Edy, saat dipindahkan suaranya menjadi bertambah sehingga masing-masing TPS adanya kenaikan suara sekitar 5-15 suara.

“Sampai kapanpun, kalau sistemnya penyelenggara tidak fair, juga penyelenggara selalu memihak kepada yang membayar atau yang kenal dekat, sulit untuk kita orang orang yang dilapangan,” terangnya.

Edy menyebut, bahwa dalam laporannya Ia sudah melampirkan form C1 hasil dan form DA1 hasil ke Bawaslu karena ada pergeseran suara dalan Pileg 2024.

"Pergeseran suara ini merupakan pelanggaran pidana yang dilakukan oleh oknum panitia PPK (Pemungut Suara Kecamatan), sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 352,"
terang Edy.

Sesuai pasal tersebut, lanjut Edy, setiap orang yang sengaja menyebabkan suara pemilih menjadi tidak sah atau menyebabkan tambahan suara kepada peserta pemilu tertentu, atau mengurangi perolehan suara peserta pemilu, dapat dipidana dengan hukuman penjara maksimal 4 tahun dan denda maksimal Rp48.000.000.

"Dalam masalah ini saya tidak pernah mau menyerang partai atau calon tertentu," ujarnya.

Terkait kasus ini, Edy berharap ada klarifikasi dari pihak penyelenggara. Sementara dalam pelaporan ini bertujuan untuk memberikan efek jera. (Dre)

Editor : suarapublik

suara-publik.com skyscraper