suara-publik.com skyscraper
suara-publik.com skyscraper

Lanjutan Sidang Korupsi UPN Veteran Jatim Hadirkan Empat Saksi, Heru Maki: Tak Ada Upaya Memperkaya Diri Sendiri..

Ketua Tim Investigasi Maki Heru Sulistyono yang menjadi saksi sidang korupsi koperasi UPN Veteran Surabaya menyerahkan barang bukti kepada ketua majelis hakim saat sidang di Pengadilan Tipikor Surabaya, Kamis (13/6/2024)
Ketua Tim Investigasi Maki Heru Sulistyono yang menjadi saksi sidang korupsi koperasi UPN Veteran Surabaya menyerahkan barang bukti kepada ketua majelis hakim saat sidang di Pengadilan Tipikor Surabaya, Kamis (13/6/2024)
suara-publik.com leaderboard

SURABAYA, (suara-publik.com) – Kasus korupsi Koperasi Universitas Pembangunan Negeri Veteran (UPN Veteran) yang berlangsung di Pengadilan Tipikor Surabaya memasuki sidang dakwaan, Kamis, (13/6/2024).

Dituduhkan adanya tindak korupsi mencapai Rp5 miliar yang dilakukan oleh tiga pengurus koperasi.

Kuasa hukum terdakwa, Achmad Suhaeri mengatakan, bahwa persoalan di koperasi adalah persoalan utang yang sudah ada pada masa pengurus koperasi sebelum Yuliati, yakni selaku terdakwa.

"Barang bukti yang dibacakan merupakan hasil audit buntaran koperasi punya minus 28 miliar,” katanya.

Dana tersebut tidak seutuhnya ada, secara otomatis tersedot Bank Jatim untuk membayar utang. Para terdakwa tidak tahu jika uang tersebut digunakan untuk membayar utang.

Dari hilangnya dana tersebut, ketiga terdakwa diminta mengembalikan. Hal ini diketahui ketika audit dilakukan, dana yang ada tidak sesuai.

Melihat tidak ada yang beres, terdakwa lalu mengundurkan diri dari kepengurusan. Sebelumnya, terdakwa melakukan pemotongan slip gaji dosen. Namun hal ini dihentikan oleh rektor.

"Pemotongan itu sebetulnya untuk pembayaran utang,” kata Suhaeri.

Ia mengatakan, seharusnya pihak yang mempertanggung jawabkan perkara penggelapan dana koperasi semestinya dari pengurus sebelumnya. Dalam hal ini terdakwa menjadi korban atas perbuatan orang lain.

Sementara itu, dalam sidang ini juga menghadirkan empat saksi ahli, yakni Dr. Agus Pramono SH dari Unida Malang, Reza Fahredy dari Dinas Koperasi Surabaya, Dr. Heru Suprehadi (ahli dewan koperasi) dan Lina Fitri dari Dinas Koperasi Surabaya. Heru mewakili saksi lainnya melihat dalam kasus ini ada kejanggalan.

"Dalam saksi ahli yang pernah saya lakukan, tidak pernah koperasi masuk dalam pidana. Seharusnya kasus dalam ranah perdata kecuali ada penggelapan baru dinyatakan pidana tapi ini tidak terjadi,” ujarnya.

Sementara Ketua Tim investigasi Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Jatim, Heru Sulistyo yang juga sebagai saksi mengatakan, majelis hakim lebih menebalkan dalam prosedur pencairan Bank Jatim yang diduga bermasalah.

"Yang diajukan terdakwa lima orang dalam Bank Jatim Syari’ah adalah orang yang sebelumnya mempunyai utang,” katanya.

Keganjilan lainya, utang masih dalam proses angsuran hingga tahun 2023. Ketika proses mengangsur, terdakwa sudah dilaporkan.

Pasca sidang, Heru MAKi Jatim akan melaporkan staf, penyelia dan Pimpinan Bank Jatim Syariah dan Bank Jatim. "Selain itu, kami akan mempersiapkan secara khusus pendamping hukum untuk ketiga terdakwa dalam pelaporan saudara patrap dan munari, yang diduga menjadi penyebab awal terjadinya Fraud pengelolaan keuangan Primkop UPN Veteran," ucap Heru MAKI dengan jelas dan lugas di depan Majelis Hakim yang menyidangkan 3 terdakwa dalam pusaran korupsi Primer Koperasi UPN Veteran.

Sebagai saksi meringankan, Heru, menyampaikan permasalahan yang mendera Primkop UPN Veteran tidak bisa hanya dilihat dalam satu sudut pandang kasus saja, berkenaan dengan adanya potensi gagal bayar pada pinjaman yang dilakukan pengurus Primkop UPN Veteran kepada Bank Jatim Syariah Cabang Surabaya Utara.

Dalam kesaksiannya, Heru menjelaskan, bahwa sesuai data dan pengakuan yang diterima, dari hasil audit Independent Lea Buntaran, ditemukan adanya keterangan Minus Kas Primkop UPN Veteran sebesar Rp28 Miliar lebih pada periode tahun 2000 sampai dengan tahun 2022.

Ia menambahkan, bahwa ketiga terdakwa juga masih menyimpan bukti transaksi penggunaan dana pinjaman dari Bank Jatim Syariah Cabang Surabaya utara ketika ada pencairan kredit total sebesar Rp7 Milyar.

"Tidak ada upaya memperkaya diri sendiri atau korporasi dalam kasus dugaan korupsi Primkop UPN Veteran," terang Heru Maki


Kemudian, Heru juga meyakinkan Majelis Hakim bahwa pengenaan pasal 2 dan 3 UU Tipikor No 31 tahun 1999 dengan perubahannya pada UU Tipikor No 20 Tahun 2001, berkenaan dengan upaya memperkaya diri sendiri atau korporasi tersebut akan gugur kemudian.

Sebagai informasi, tiga orang pengurus koperasi dilaporkan melakukan penggelapan dana Koperasi UPN Veteran Jawa Timur. Tiga pengurus koperasi antara lain Ir. Yuliatin Ali Syamsiah, MM selaku Ketua Primkop, Ir. Sri Risnojatiningsih, MP sekretaris dan Wiwik Indrawati selaku pegawai administrasi umum (kasir). (Red)

Editor : suarapublik

suara-publik.com skyscraper