Jakarta, Suara-Publik.com - Keberadaan Mess Kantor Perwakilan Pemkab Lamongan di Jakarta dijalan Cempaka Putih Rayaa/17kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat masih dipertanyakan.
Kecurigaan ini muncul karena dugaan anggaran renovasi kantor yang tak transparan dan diduga dilakukan penunjukan langsung. Dengan biaya renovasi yang cukup fantatis, sedang peruntukan mess itu sendiri tidak jelas dan diduga untuk ajang bancaakan oknum Pemkab Lamongan Itu sendiri.
Fakta selama ketidak transparan itu, seperti pembelian kantor perwakilan yang menelan biaya berkisar antaraRp7,8 miliar. Dengan anggaran sebesar ini seharusnya pengadaannya harus sesuai dengan Kepres No. 80 tentang pengadaan barang dan jasa. Kenyataannya proyek pengadaan Mess dan Kantor Perwakilan Kabupaten Lamongan ini lewat penukan lngsung(PL).
Lagi-lagi kinerja Bupati Lamongan Fadheli, jadi pembicaran masyarakatnya sendiri yang tinggal dijakarta. Lantaran diduga selama ini bupati lamongan tidak transparan dan bergaya feodal. Sewaktu peresmian mess perwakilan Fadheli menyatakan keberadaan fungsi kantor akan digunakan sebagai mana mestinya. Namun kenyataan sudah beralih jadi jang bisnis belaka,
"Usut tuntas keberadaan anggaran renovasi di Kantor Perwakilan Pemkab Lamongan Di Jakarta, dan selama ini fungsi kantor itu sendiri buat apa? pejabat lamongan sendiri jarang ada yang singgah atau menginap disisi? kebanyakan mereka kalau ke Jakata menginap di hotel Sultan atau Hotel Red Top termasuk Bupati Sendiri, Ujar Bambang Suryo.
Masih murut Bambang Suryo darmo, Wakil Ketua Paguyuban Putra Asli Lamongan di Jakarta yang berjumlah 20000 perantauan Sejabodetabek. “seharusnya Bupati memberi kabar ke Kepala Perwakilan Pemkab Lamongan Dijakarta untuk apa renovasi teras depan? malah Kepala Perwakilan Pemkab dibikin pusing dan tidak bisa memberikan jawaban kepada para perantauan yang ada dijakarta. Jangan ada kongkalikong antara pemborong main mata dengan oknum Pemkab Lamongan, tambah Bambang.
Prosedurnya bagiamana dan mau dibuat apa renovasi tersebut, apa cuma untuk hamburkan uang APBD semata? itu perlu di usut tuntas. Kita sudah kirim surat dua kali tapi belum ada jawaban! Buat apa dibangun kalau Bupatinya bertandang ke Jakarta hanya menginap di hotel, sebaiknya menginap di Mess perwakilan, berilah contoh anak buahnya yang baik, ujar Bambang SD
Sementara itu dari, keterangan pemborong
yang didatangkan langsung dari Lamongan mengatakan 'saya tidak tahu masalah
anggaran coba tanya langung yang menangganinya, Bu Lastri dari Kabupaten
Lamongan, ujar Yanto. Masih Yanto, proyek
renovasi tersebut menelan biaya Rp182 juta dan masalah ijin renovasi, kan ngaak
perlu ijin cuma penaambahan kok,tambahnya.
pada kesempatan lain, Jaringan Aliansi
Masyarakat Lamongan (JAMAL), Afandi mengatan setelah kita kroscek kita tidak
temukan dalam item anggaran APBD. Karena ditiap item APBD lamongan bernilai
ratusan juta atau mungkin diselipkan di dalamnya ,ungkap Afandi.
Editor : Pak RW