Terkait Program Satu Hari Tanpa Nasi : Mentan, Gubernur Jabar dan Walikota Depok Diminta Mundur
DEPOK, (suara-publik.com) – Kebijakan yang salah kaprah, “ Satu Hari Tanpa Makan Nasi” itu konyol demikian dikatakan Jonathan selaku lSM pemerhati kebijakan kota Depok saat ditemui suara-publik.com tadi sore selasa ( 27/2/2012) di Jalan Margonda. Kita ini Negara agraris, kenapa dilarang makan nasi, kota Depok adalah kota penyangga ibukota dibuat program percontohan terhadap aturan yang konyol itu, “ Nurmahmudi Ismail selaku walikota Depok boleh mengatakan ,tidak makan nasi satu hari tidak meninggal, tapi itu dirinya Nur, dan dia ( Nur) tidak melihat orang banyak.
Aturan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor : 010/26-UM yang dikeluarkan bagian Umum Sekretrais Daerah Pemkot Depok tentang One Day No Rice artinya, Satu Hari Tanpa Nasi, dan larangan itu dampaknya terhadap para pengelola kantin atau warteg seputar kota Depok. Kami sebagai masyarakat kota Depok menolak percontohan terhadap program One Day No Rice satu hari tanpa nasi, “ kalau ada pengganti nasinya yang berdasarkan analisa atau kajian yang telah diketahui masyarakat banyak silahkan saja melarang satu hari gak makan nasi” katanya Ini proses pembodohan terhadap masyarakat, dan mengambil moment dimana partai penguasa (Partai Demokrat) sedang morat-marit dengan masalah, sementara kita tahu siapa Menteri Pertanian, Gubernur Jawa Barat dan Walikota Depok itu.
Program itu adalah proses pembenaran yang salah kaprah, sebab kata Jonathan, karena ketidak mampuanMentan dalam mengembangkan, meningkatkan produksi beras, hal itu terbukti tingginya import beras di luar negeri. Jonathan mengatakan, Mau instan bunyi Perpres , Permen, SK Gubernur Jawa barat atau Perwa kota Depok kek , buat apa aturan itu dibuat kalau untuk sengsarakan rakyat, sementara Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dalam pembukaannya menegaskan, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah untuk segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan peradilan.
Kemerdekaan Negara Indonesia berdasarkan perjuangan rakyat, untuk membuat pemerintahan Negara Indonesia yang mampu melindungi segenap, serta seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdasakan kehidupan bangsa berdasarkan azas Negara yakni Pancasila. Harapannya, masyarakat kota Depok untuk menolak program percontohan satu hari tanpa nasi itu, sebab, peraturan dibuat bukan untuk menyesatkan, sementara rakyat kini tengah dirudung kecemasan atas rencana kenaikan harga BBM dan tarif listrik yang akan dicanangkan oleh pemerintah. (Benny Gerungan)
Editor : Pak RW