DEPOK, (suara-publik.com) - Seiring dengan banyaknya kegiatan yang tengah akan dilaksanakan oleh pemerintah kota Depok di tahun 2012 ini, justeru banyak kebijakan publik yang harus disoroti oleh seluruh komponen masyarakat,
Berkaitan dengan kebijkana itu Arly Supit selaku Bendahara LPM kota Depok mengatakan, belakangan ini pemerintah kota Depok cenderung kurang mendapat perhatian dari masyarakat dikarenakan seluruh kebijakan yang dikeluarkannya sering dikritik.
Seperti halnya program Walikota Depok yakni, satu hari tanpa makan nasi, santunan kematian yang banyak dikeluhkan keluarga korban bagi mereka ekonomi orang yang kurang mampu.
Yang kedua, soal pendidikan yang terkesan kurang maksimal terkait dana Bos dan buku LKS untuk sekolah dasar yang masih terdengar adanya keluhan orang tua murid, oleh karena masih membeli buku disekolah sehingga sering dikeluhkan orang tua murid.
Pemerintah harus konsitens menjalankan peraturan –peraturan yang telah dikeluarkan itu, terutama terhadap pendidikan wajib belajar 9 tahun serta memberantas buta aksara tandasnya Arly.
Begitu juga tentang pajak, dengan akan diberlakukannya pajak kepemilikan kendaraan bermotor dan kendaraan roda empat lebih dari dua unit akan dikenakan pajak, atas dalih pemerintah untuk mengurangi kemacetan, tentu saja ini semua berkaitan dengan kebijakan publik yang kurang disosialisasikan sertaberikomunikasi langsung ke masyarakat katanya kepada wartawan saat menerima satu keluarga orang yang tidak mampu Selasa (12./3/2012) di jalan Margonda
Sebab kata Arly, seluruh keijakan yang sifatnya bersentuhan dengan masyarakat, seharusnya pemkot Depok sudah menyiapkan segalanya, baik sarana maupun prasarana utuk kebutuhan menjalankan kegiatan itu termasuk anggaran yang bersumber dari uang rakyat lewat APBD dan APBN.
Jangan selalu masyarakat diberikan kebijakan yang tidak mampu mereka laksanakan peraturan itu, apa lagi yang namanya pelanggaran, itu pasti ada sanksi hukumnya.
Selain itu kata Arly, Pemkot Depok harus turun tangan mengatasi masalah-masalah ditengah kehidupan masyarakat, termasuk mengantisipasi kenaikan BBM nanti, sebab dampaknya dari kenaikan BBM pasti dampaknya ke semua harga barang termasuk kebutuhan sehari-hari masyarakat, apa lagi tarif listrik(TDL), transportasi dan harga linnya, karena ini berkaitan dengan peningkatan penghasilan daerah (PAD) di kota Depok kedepan imbuhnya.
Untuk itu ucap Arly, Pemkot Depok (eksekutif) harus berjalan bersama dengan DPRD, karena mereka adalah lembaga legislatif yang membuat peraturan di daerah, begitu juga Yudikatif lanjutnya. (Benny Gerungan)
Editor : Pak RW