SAMPANG, (suara-publik.com) – Sudah delapan puluh tahun Indonesia merdeka namun, rakyat Indonesia khususnya para nelayan di Pantura Sampang Madura belum sepenuhnya merasakan kemerdekaan tersebut. Pasalnya, perusahaan asal Malaysia masih menjajah di perairan pesisir Pantura Madura.
Hal ini dibuktikan oleh ratusan Nelayan Pantura Sampang Madura Bersatu menggelar demo di Kantor Petronas Carigali. Mereka menuntut agar bisa memberikan ganti rugi rumpon.
Alih-alih pihak Petronas bisa mengabulkan permintaan nelayan, namun kenyataannya pihak Petronas kembali menunjukkan sikap tidak transparan. Para nelayan dan aktivis saat melakukan aksi di kawasan Maspion di Gresik Surabaya tidak ditemui pihak Petronas.
Pihak kawasan Maspion menyatakan, bahwa ketidak hadiran Petronas bukan karena alasan teknis, melainkan akibat intervensi langsung dari SKK Migas Jabanusa yang melarang Petronas berdialog dengan nelayan.
Para nelayan sempat bertahan dan menolak membubarkan diri karena merasa ditelantarkan oleh perusahaan migas asal Malaysia tersebut. Mereka menuntut agar Petronas menjelaskan secara terbuka soal aliran ganti rugi rumpon nelayan senilai Rp21 miliar yang hingga kini tidak jelas juntrungannya.
Koordinator aksi, Faris Reza Malik, dengan lantang mengecam sikap aksi tutup mulut tersebut.
“Kami tidak akan bubar jika Petronas tidak menemui kami. Tolong aparat jangan hanya jadi tameng perusahaan. Komunikasikan kami dengan Petronas. Jangan sampai APH diadu domba dengan massa aksi,” teriaknya, Selasa, (19/08/2025).
Tak lama, pihak General Affair Maspion, Nur Rifai, keluar menemui massa. Ia mengaku sudah berkomunikasi dengan manajemen Petronas. Dari informasi yang disampaikan, Petronas secara resmi mengaku tidak berani menemui massa karena dicegah oleh SKK Migas Jabanusa.
“Kemarin saya sudah komunikasi dengan Petronas. Pak Veldi menyampaikan bahwa Petronas dilarang menemui massa aksi oleh SKK Migas,” ujar Nur Rifai.
Pernyataan tersebut bahkan dituangkan secara tertulis oleh pihak Maspion: Petronas tidak bisa menemui nelayan karena ada larangan dari SKK Migas.
Situasi itu menimbulkan kecurigaan besar di kalangan nelayan dan aktivis. Mereka menilai SKK Migas tidak hanya melindungi kepentingan Petronas, tetapi juga ikut menghalangi ruang dialog yang seharusnya terbuka.
Hanafi, salah satu ketua aksi menegaskan, bahwa masalah ini tidak boleh berhenti di Maspion.
“Besok kita akan demo ke SKK Migas Jabanusa. Kami ingin tahu kenapa lembaga negara yang seharusnya mengawasi malah mengintervensi. Jangan-jangan SKK Migas ini bermain mata dengan perusahaan. Kalau benar begitu, berarti SKK Migas lebih berpihak pada korporasi ketimbang rakyat,” tegasnya. (Lex)
Editor : suarapublik