Pilkades Ajang Silaturrahim Dan Kerukunan

suara-publik.com

Yang terpenting adalah suasana kerukunan antar umat beragama dan sesama umat beragama di Indonesia masih sangat baik. Siapa yang mau  bangsa Indonesia seperti negara di Timur Tengah yang terus dilanda konflik  peperangan. 

Apalagi di zaman sekarang ini pengaruh HP seluler sudah sangat  membahayakan. Selain kemajuan teknologi berdampak  positif, teknologi juga ada dampak negatif jika salah menggunakannya. Salah satu dampak positif  HP adalah kita bisa melihat dan membaca kejadian di belahan dunia mana pun,  dan bisa membaca Alquran secara online hanya lewat segenggam HP.  

Di lain pihak KH Anwar Zahid, berpesan agar sejumlah yang sedang melaksanakan Pilkada serentak baik Gubernur, Bupati dan Wali Kota,  untuk memilih pemimpin dengan melihat beberapa  hal yakni  calon pemimpin harus  mampu bertindak bijaksana, mengayomi, melayani, membuat sejahtera yang dipimpin, dan bersih dari korupsi. 

Dalam konteks di Kabupaten Bondowoso juga serupa. Masyarakat juga menghendaki kehadiran pemimpin yang mampu membuat sejahtera, bijaksana dalam bertindak, mengayomi masyarakat, serta bersih dari tindakan korupsi.  Lalu pertanyaan kritisnya apakah mereka yang sudah bertindak mengayomi itu selama ini tidak terlibat korupsi ? Tidak sedikit sikap dan tindakan pemimpin tidak mencerminkan kejujuran. Tahu tahu ditangkap KPK lalu masyarakat terhenyak. Tidak jarang kita mendengar demikian. 

Setidaknya dari paparan di atas bahwa ada empat potret yang kita sajikan dalam tulisan awal. Pertama terhadap teori negara dan regulasi oleh negara yang bersifat memaksa. Masyarakat harus mematuhi regulasi dan aturan hukum. Sehingga betapa pun masalah paska Pilkades dapat diselesaikan secara hukum melalui prosedur gugat menggugat.

Kedua, ada keinginan dari seorang tokoh di Desa yakni Kades Gatot untuk menggelar sebuah majelis silaturrahim secara besar, melibatkan tokoh penyejuk dan memberikan tausiah dalam melihat Indahnya Islam, dari beberapa segi.

Ketiga, adalah sudut pandang seorang eksekutif Gus Ipul dalam memandang perjalanan geo sosial budaya ke depan dampak teknologi, dan ke empat adalah dari KH Anwar Zahid, yang memandang Islam akan menjadi rahmatan lil alamin, ketika individu pemimpin mampu menjadi teladan umatnya yakni mengayomi, bijaksana, dan bebas dari korupsi. 

Kabupaten Bondowoso dengan 800 ribu penduduk ini, setidaknya tahun 2017 ini akan memilih para pemimpin di Desa. Dari pemimpin sekup kecil ini, akan mempengaruhi pemimpin lebih atasnya yakni Kabupaten, yang juga sebentar lagi akan menghadapi Pilkada serentak 2018.   

Kita melihat perkembangan baik demokrasi saat ini di tingkat bawah bahwa sebenarnya masyarakat Bondowoso sudah sangat dewasa menghadapi pesta demokrasi model Pilkades, hingga Pilkada. Masyarakat sudah tidak bisa digerak gerakkan dengan uang, dan kekuasaan semata. Itu artinya intelektualitas dan kedewasaan berpikir masyarakat sudah sangat bagus. Lihat saja, tidak ada lagi kasus kasus krusial konflik sosial melibatkan banyak massa terjadi di Bondowoso belakangan ini. 

Dalam beberapa catatan kita selama ini, proyeksi pembangunan dan optimisme pembangunan kota sudah sangat mempengaruhi iklim kehidupan masyarakat Bondowoso. Salah satunya bermunculan kelompok kritis intelektual dalam memberikan sumbangsih pemikiran dalam pembangunan daerah, baik melalui wakil rakyat, atau langsung melalui aspirasi musyawarah pembangunan dari Desa hingga Kabupaten.   

Akhirnya, kita berharap bahwa Pilkades benar – benar menjadi pertemuan para tokoh di Desa, dan ajang silaturrahim. Dengan begitu kerukunan masyarakat terbina dengan baik. Kita teringat bahwa sebenarnya Pilkades adalah salah satu pesta demokrasi yang sangat tua di Indonesia, mengalahkan demokrasi modern saat ini, cuma saja saat ini teknis dan pelaksanaannya membutuhkan regulasi untuk menekan angka kecurangan perhitungan suara. 

Jangan sampai regulasi itu mementingkan kelompok tertentu. Ini lah yang patut diawasi karena ancaman disintegrasi bangsa juga bisa berasal dari hal hal kecil pengaturan, dan penciptaan regulasi di daerah. 

Regulasi setidaknya menjawab kebuntuan aspirasi, dan mengurai masalah yang terjadi masyarakat menjadi transparan. Jangan sampai, pesta demokrasi malah menjadi biang disintegrasi, tetapi sebaliknya harus menjadi pemersatu, dan penggerak kerukunan di antara masyarakat. (Penulis adalah pengamat sosial dan politik yang tinggal di Bondowoso) 

Editor : Pak RW

Birokrasi
Trending Minggu Ini
Berita Terbaru