FPDIP Mengapreisasi Meningkatnya PAD Diknas Dan Kebudayaan

suara-publik.com
Foto : Andi Hermanto

BONDOWOSO, (Suara Publik) - Ketua Fraksi PDIP, Andi Hermanto, mengapreisasi Bupati Bondowoso, karena Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Bondowoso, yang telah sukses meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebasar 62 miliar.

“Disaat APBD kita mengalami divisit, tapi Diknas mampu meningkatkan PAD. Ini sangat luar biasa, karena Pembangunan kita bergantung kepada PAD,”kata Andi Hermanto.

Dimasa sekarang ini, kata Andi, dengan perubahan paradigma pemerintahan yang ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999, serta Undang – Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah pusat mencoba meletakkan kembali arti penting otonomi daerah pada posisi yang sebenarnya.

“Bahwa otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundangan,”katanya.

Menurutnya, kewenangan daerah tersebut mencakup seluruh bidang pemerintahan, sehingga kewenangan yang begitu luas tentunya akan membawa konsekuensi-konsekuensi tertentu bagi daerah untuk menjalankan kewenangannnya itu. Salah satu konsekuensinya adalah bahwa daerah harus mampu membiayai semua kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi kewenangannya.

“Daerah diberi Kewenangan agar mampu untuk menggali sumber-sumber keuangannya sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah,”ujarnya.

Diharapkan, ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, sehingga PAD harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar, yang didukung kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar dalam sistem pemerintahan negara.

Di samping itu PAD juga mencerminkan kemandirian suatu daerah. Meskipun PAD tidak seluruhnya dapat membiayai total pengeluaran daerah, namun proporsi PAD terhadap total penerimaan daerah tetap merupakan indikasi derajat kemandirian keuangan suatu pemerintah daerah. “Dan Diknas telah mampu menyumbang PAD yang paling banyak di APBD,”katanya.

Namun demikian, PAD diharapkan dapat menjadi modal utama bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, meskip pada saat ini kondisinya masih kurang memadai. Akan tetapi SKPD yang lain bukan tidak mampu sepertinyang telah dilakukan oleh Diknas.

“Mudah-mudahan SKPD yang lain berusaha untuk berlomba-lomba meningkat PAD, demi kelangsungan pembangunan semua sktor di Bondowoso,”imbuhnya.(her)

Editor : Redaksi

Birokrasi
Trending Minggu Ini
Berita Terbaru