Prabowo: Calonkan Diri Jadi Gubernur, Harus Punya Modal Rp. 400 Miliar.

suara-publik.com

Dilaporkan Oleh : Hery Masduki

BONDOWOSO, (Suara Publik) - Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, mengajak masyarakat untuk menjaga aset negara yang terbaik yaitu Demokrasi. Sebab, demokrasi merupakan aset bangsa yang tersisa, yang harus dijaga dan terus didengungkan agar asas demokrasi benar-benar terwujud. Pernyataan tersebut diungkapkan, diacara Halal Bihalal dan Silaturrahmi Nasional di Pondok Pesantren Al-Islah Kabupaten Bondowoso, Minggu (23/7/2017).

Selain Prabowo, hadir juga dan memberikan sambutan, yaitu, Ketua Majelis Kehormatan PAN, Prof. Dr. Amien Rais, Ketua GNPF MUI, Bachtiar Nasir, Pembina Dewan Syuro FPI sekaligus Ketua Forum Peduli Bangsa, Muhsin Ahmad Al-Athas, Sekjen Dewan Syuro Misbahul Anam, anggota Dewan Syuro, Ahmad Zuhri, Pengasuh Ponpes Al-Islah, KH. M. Maksum dan sekitar seribu lebih ummat Islam yang berasal dari berbagai daerah ini berlangsung aman, tertib dan kondusif.

Selain itu, tampak pula puluhan personil kepolisian dan TNI berjaga-jaga di setiap sudut termasuk mengatur arus lalu lintas yang cukup padat.

“Marilah kita menjaga perdamaian, marilah kita menjaga i’tikad baik, dan terutama menjaga aset yang terakhir, yaitu Demokrasi,” kata Prabowo Subianto. Mantan Danjen Kopasus ini mengungkapkan, Indonesia merupakan bangsa ke empat dunia yang berasaskan demokrasi. Namun sayangnya, saat ini demokrasi tidak berjalan seiring dengan tujuan demokrasi.

“Saat ini demokrasi sudah tergadaikan, demokrasi tidak lagi menjadi kedaulatan bagi rakyat, karena segala bentuk demokrasi saat ini diukur dengan kekuatan uang,”ujarnya. Menurutnya, ada banyak orang pandai, berilmu dan berakhlaq, tetapi tidak punya uang. Apakah mereka bisa mencalonkan jadi gubernur? Tentu tidak bisa. Karena saat ini yang berkuasa adalah orang yang punya uang. “Untuk mencalonkan seorang Gubernur harus punya modal sekitar 400 milyar, ini sudah paket hemat,” kata Prabowo diiringi sorak penonton.

Prabowo juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap aset-aset negara yang sebagian besar dikuasai oleh pihak asing. Sehingga, apa yang seharusnya dinikmati oleh bangsa Indonesia terkait aset tersebut, justru dinikmati oleh pihak asing. “Hampir semua aset kekayaan Indonesia, seperti tambang, perusahaan-perusahaan besar, gedung, bank-bank, bahkan pelabuhan dialirkan ke luar negeri,”imbuhnya.

Ditempat yang sama, Amin Rais, ketika ditanya terkait dukungan Partai Aamat Nasional (PAN) kepada Pemerintahan Jokowi, mengatakan, pihaknya sudah oposisi dan berada diluar pemerintahan. Bahkan Amin meminta Menteri yang berasal dari PAN supaya mundur dari kabinet. “Saya minta kepada kader PAN yang berada di kabinet, segera mundur, karena PAN sudah menjadi oposisi pemerintah,”kata Amin Rais sambil berlalu menghindari pertanyaan sejumlah wartawan.(her)

Editor : Redaksi

Birokrasi
Trending Minggu Ini
Berita Terbaru