Depok, (suara-publik.com) – Refleksi akhir tahun 2011 indeks tingkat ketidak percayaan publik terhadap kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan pemerintah khususnya di kota Depok sangat tinggi.
Belakangan ini banyak kalangan masyarakat mengeluh terhadap pelayanan atau kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah menjadi sorotan tajam.
Menurut Fikri aktivis 96 dari LSM Gardu Keadilan kota Depok, angka indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap kenerja di seluruh OPD di kota Depok menurun, dan ketidak kepercayaanya justeru meningkat katanya kepada wartawan disela acara paripurna akhir tahun DPRD kota Depok Ju’mat (30/12/2011).
Contoh ketidak percayaan publik terhadap kinerja pemerintah yakni, banyaknya masalah dan konflik –konflik diberbagai daerah yang tidak selesai dengan baik dan benar, padahal masyarakat itu mengikuti tahapan-tahapan atau regulasi yang dijalankan oleh pemerintah yang terkesan tidak maksimal itu.
Akibat dari penyelesaian kasus-kasus yang tidak selesai dengan baik itu, sehingga tingkat ketidak percayaan publik terhadap kinerja pemerintah termasuk OPD-OPDnya semakin tinggi, sementara publik yang memiliki kedaulatan di negri ini tidak pernah diperhatikan oleh tiga lembaga lembaga yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif tersebut.
“ saya kuatir legitimasi konstituen atas ketidak percayaan itu nantinya akan berdampak pada pemilu legislatif maupun pemilu presiden 2014 yang akan datang, karena rakyat itu hanya diberikan blanko kosong dan yang menikmati adalah para pejabat kata fikri.
Senada dengan perkataan Tama dari mahasiswa BSI kota Depok, ekses dariseluru kegiatan yang dilakukan oleh pemkot Depok sangat berpengaruh pada masyaraskat, apa lagi santernya isu pernyataan KPK, bahwa Depok intergritasnya sebagai kota nomor 3 terkorup se-Indonesia tandasnya.
Alasan Tama yang seakan meyakinkan itu mengatakan, tahun 2011 pemerintah masih meninggalkan banyak pekerjaan rumah tangga, seperti kemacetan dimana-mana, banyak pembangunan tapi tidak ada yang sifatnya momentual, “ pelaksanaan pembangunan dari tahun ketahun biasa-biasa aja tuh” tambahnya.
selanjutnya di ditambahakan Teti Wulandari dari Fraksi Gerinda anggota Komisi A DPRD kota Depok, Dampak dari kinerja aparatur terhadap pembangunan di kota Depok belum maksimal, Nurmahmudi Ismail sebagai walikota Depok bersama birokrasinya jangan bisa hanya “kerja keras namun harus kerja cerdas” imbuhnya.
Selain itu tambah Yeti, pernyataan KPK yang mengatakan Depok kota terkorup nomor 2 se-Indonesia, itu adalah bahagian dari salah satu tugas penting pemkot Depok untuk meng-rehabilitasi nama atau gelar Depok sebagai kota terkorup.
Sebab katanya, kalau masyarakat kelas atas tidak berdampak,sebab kebanyakan dari mereka itu aktivitasnya diluar, tinggal di kota Depok hanya tempat tidur saja, namun yang harus diperhatikan adalah masyarakat kelas bawah yang merasakannya langsung, karena mereka mengikuti perkembangan tahapan-tahapan regulasi itu.
Korupsi yang dikatakan KPK terhadap kinerja Pemkot Depok terkait pelayanan publik, seperti pemuatan KTP, Jamkesda dan IMB yang langsung menyentuh kepada kepentingan keseharian masyarakat tegasnya, harapan Yeti, dengan refleksi paripurna akhir tahun ini, Nurmahmudi Ismail selaku walikota Depok harus ada pembenahan terhadap SDM aparaturnya.
Mengenai anggaran, M.Taufik dari Fraksi Paratai Demokrat menambahkan, setiap tahun pasti ada dana sisa (sipa) disetiap OPD, sedangkan APBD kota Depok 2011 berkisar 1,2 triliun, penghasilan asli daerahnya (PAD) kurang lebih 126 miliar, tahun 2012 ada peningkatan APBDnya sekitar 1,4 triliun PADnya 351 miliar.
Sumber APBD kota Depok terdiri dari 3 pendatan yakni, PAD kota Depok. kedua, pajak bagui hasik dari pemerintah provinsi, dan yang ketiga pajak bagi hasil dari pusat, selain itu sumber penghasilan dari pajak kendaraan bermotor (PKB), KIR, Pajak Bumi Bangunan (PBB), pajak perumahan PBHTB, pajak restoran, reklame dan pajak retribusi property lainnya. (Benny Gerungan )
Editor : Pak RW