suara-publik.com skyscraper
suara-publik.com skyscraper

Dinas PRKPCK Jatim, Sosialisasikan Peraturan Pembangunan Gedung.

avatar suara-publik.com
suara-publik.com leaderboard

Surabaya, Suara Publik.com - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (PRKPCK) Provinsi Jawa Timur beberapa pekan lalu menggelar sosialisasi peraturan pembangunan bangunan gedung, berupa bimbingan teknis melalui penyebarluasan peraturan dan perundang-undangan, tepat nya di Malang, 11 Maret 2020 lalu.

100%100%

Kegiatan tersebut bertujuan untuk mewujudkan bangunan gedung yang fungsional dan sesuai dengan tata bangunan gedung yang serasi dan selaras dengan lingkungan. Serta, mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan gedung yang menjamin keandalan teknis bangunan gedung dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya, Jawa Timur, Ir. Baju Trihaksoro, MM, dalam keterangan tertulisnya, mengatakan, dalam penyelenggaraan bangunan gedung di Indonesia terdapat dasar hukum yang menjadi landasan kegiatan yakni UU Bangunan Gedung No. 28 Tahun 2002, yang di ikuti dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22 Tahun 2018.

Untuk itu, di butuhkan pemahaman dan peran masyarakat, swasta dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk dapat mewujudkan bangunan gedung sesuai dengan tujuannya.

Oleh sebab itu, pemerintah telah membuat turunan UU Bangunan Gedung, dari Perda Bangunan Gedung di tiap Kota/Kabupaten hingga IMB (Ijin Mendirikan Bangunan) dan SLF (Sertifikat Laik Fungsi).

Peraturan ini juga di pakai sebagai acuan bagi OPD terkait dalam melaksanakan tertib administrasi dan teknis dalam penyelenggaran bangunan gedung baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan perijinan termasuk pengurusan Sertifikat Laik Fungsi dan pengendalian serta pemeliharaannya.

"Dengan memahami peraturan ini kita dapat lebih mudah dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian pembangunan, sehingga nantinya dapat bangunan-bangunan yang menjadi cerminan wajah kota dapat memiliki karakter desain yang khas dengan jati diri, smart dan serasi dengan lingkungannya," ujar Baju.

Dalam rilisnya, Baju menjelaskan, penyelenggaraan bangunsn gedung serta penataan bangunan dan lingkungan yang baik merupakan salah satu aspek yang dapat menunjang tercapainya lingkungan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan.

Dalam hal ini, keterlibatan asosiasi yang mewadahi para ahli juga harus diperhitungkan demi pembangunan yang lnklusif dan berkelanjutan.

"Penyelenggaraan bangunan gedung perlu dibina untuk mewujudkan bangunan gedung yang andal, oleh karena itu, pengaturan bangunan gedung harus mengacu peraturan perundang-undangan untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum," tambahnya.

Selain itu, dalam acara tersebut, pembahasan mengenai bangunan gedung hijau (green building) yakni bangunan gedung yang memenuhi persyaratan bangunan gedung dan memiliki kinerja terukur secara signifikan dalam penghematan energi, air dan sumber daya lainnya melalui penerapan prinsip bangunan gedung hijau sesuai dengan fungsi dan klasifikasi dalsm setiap tahap penyelenggaraannya.

"Dalam mewujudkan bangunan gedung hijau akan memberikan penurunan pada intensitas penggunaan energi bangunan dan jaminan kenyamanan bagi penggunan gedung.

Pemerintah memberi perhatian pada perancangan dan pelaksanaan bangunan gedung berdasarkan prinsip bangunan gedung hijau melalui Peraturan Menteri PUPR No. 02/PRT/M/2015," Urainya.

Baju menjelaskan, mengawali milestone pertama strategi implentasi penyelenggaran bangunan gedung hijau dalam skala nasional, pemerintah pusat menargetkan pendampingan penyusunan pengaturan di 3 kota metropolitan pionir, Surabaya, Bandung dan Makasar.

"Pada masa mendatang setelah seluruh Kota/Kabupaten menerapkan Peraturan Menteri PUPR No. 02/PRT/M/2015, tentang Bangunan Gedung Hijau, maka masyarakat akan mendapat manfaat dan maslahat dari pembangunan bangunan gedung yang tidak hanya mengutamakan aspek teknis keselamatan, kesehatan, kenyamanan sesuai kriteria teknis yang berlaku, namun lebih efisien sumber daya serta selaras, serasi dan harmonis dengan lingkungannya," papar Baju.

Lebih lanjut Baju menjelaskan, terobosan baru perlu dilakukan agar mampu bersaing dengan negara-negara lain. Tentunya saja dibutuhkan ide-ide kreatif dan inovatif, yang dapat di implementasikan dalam bentuk kerja lebih cepat dan efektif.

"Percepatan pembangunan hanya dapat dilakukan dengan dukungan hasil riset dan teknologi modern, sehingga dihasilkan bangunan yang lebih berkualitas, lebih cepat dan lebih murah. Kita harus dapat memastikan pembangunan dengan tepat mutu, tepat waktu, tepat biaya dan tepat manfaat.

Harus ada kesinambungan program pembangunan sehingga secara bertahap upaya pemerataan pembangunan dapat berjalan sesuai rencana.

Intinya, bersama-sama meningkatkan kinerja dengan hasil karya yang merupakanbuah kerjasama dari solidaritas yang bermanfaat bagi madyarakat luas," pungkasnya.

Turut hadir dalam kegiatan sosialisasi peraturan pembangunan bangunan gedung, dari Bina Penataan Bangunan Direktorat Jendral Cipta Karya sebagai nara sumber. Beberapa OPD Provinsi Jawa Timur, seluruh OPD Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Timur serta para undangan lainnya. (anDre)

Editor : Redaksi

suara-publik.com skyscraper