suara-publik.com skyscraper
suara-publik.com skyscraper

Jokowi Perintahkan & Mendagri Instruksikan ke Gubernur Permudah Izin Usaha Tambak Udang

avatar suara-publik.com
Surat Mendagri bernomor 523/4534/ SJ tertanggal 10 Agustus 2020 yang ditujukan kepada gubernur di seluruh Indonesia & Surat Telegram Kapolri Nomor : ST/2173/VII/OPS.2/2020, tanggal 27-7-2020
Surat Mendagri bernomor 523/4534/ SJ tertanggal 10 Agustus 2020 yang ditujukan kepada gubernur di seluruh Indonesia & Surat Telegram Kapolri Nomor : ST/2173/VII/OPS.2/2020, tanggal 27-7-2020
suara-publik.com leaderboard

JAKARTA (Suara Publik)- Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk mempermudah pengurusan izin usaha dari 21 jenis izin, namun kini menjadi satu pintu. Perizinan usaha tambak udang diarahkan kepada Menko Kemaritiman dan Investasi, sedangkan pengawasan ditangani KKP.

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian telah menginstruksikan seluruh gubernur di Indonesia untuk mendukung pengembangan tambak udang dan peningkatan kenyamanan berusaha di bidang budidaya udang. Instruksi tersebut tertuang dalam surat Mendagri bernomor 523/4534/ SJ tertanggal 10 Agustus 2020 yang ditujukan kepada gubernur di seluruh Indonesia. Surat tersebut bersifat segera dengan mengandung perihal dukungan pengembangan tambak udang dan peningkat kenyamanan berusaha budidaya udang. Surat ditembuskan ke Menko Kemaritiman dan Investasi, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kepala Staf Kepresidenan, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Ketua Ombudsman Republik Indonesia.
Tito menuturkan, surat tersebut dikeluarkan dalam rangka mendukung pengelolaan sumber daya perikanan budidaya berkelanjutan dan pelaksanaan Proyek Prioritas Strategis (major project) Revitalisasi Tambak di Kawasan Sentra Produksi Udang dan Bandeng sebagaimana diamanatkan dalam Perpres No 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.
Di sisi lain, gubernur untuk dapat memberikan dukungan program dan kegiatan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD) dan atau RKPD serta alokasi anggaram dalam APBD guna mendukung pendapatan target nasional budidaya udang.

Surat Telegram Kapolri Nomor : ST/2173/VII/OPS.2/2020, tanggal 27-7-2020

Baca Juga: Merasa Dibohongi & Dirugikan, Warga Lowokwaru “Polisikan” Warga Bumiaji

Mantan Kapolri Jenderal Pol Idham Azis pernah menerbitkan Surat Telegram Kapolri Nomor : ST/2173/VII/OPS.2/2020, tanggal 27-7-2020. Hal Ini adalah bentuk dukungan Polri kepada Pemerintah yang sedang berupaya meningkatkan perekonomian negara meningkatkan program budidaya udang dan perikanan di seluruh Indonesia.

Baca Juga: Raih Suara Terbanyak, Chandra Kembali Terpilih Pimpin GOP

"Sesuai dengan surat telegram, kami siap melakukan beberapa langkah strategis," kata Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Divisi Humas Polri, Ahmad Ramadhan kepada wartawan, Kamis (30/7/2020).

Dia mengaku pihaknya akan berkoordinasi dan berkomunikasi serta mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mereduksi ketentuan, dan aturan yang menghambat tumbuh dan berkembangnya pelaku usaha tambak udang sehingga hasilnya benar-benar dapat meningkatkan ekonomi masyarakat dalam rangka mendukung pertumbuhan perekonomian nasional.

Baca Juga: Pelantikan Pengurus WaGS Terselenggara Lancar & Sukses di Desa Haluaan, Menganti, Gresik

"Mengamankan giat pembibitan, pembudidayaan, jalur distribusi dan perdagangan hasil budidaya tambak udang oleh pelaku usaha dalam rangka menjalankan program recovery ekonomi melalui budidaya udang," ujarnya. (dwi/investordaily/okenews)

Editor : Redaksi

suara-publik.com skyscraper