suara-publik.com skyscraper
suara-publik.com skyscraper

Edy Sucipto Bersama Maki Jatim Hadiri Undangan Bawaslu Surabaya, Terima Rekomendasi Laporan ke MK

Foto: Ketua MAKI Koorwil Jatim, Heru Satriyo (kanan) dan Pelapor, Edy Sucipto (tengah) saat menghadiri undangan klarifikasi di Bawaslu Surabaya
Foto: Ketua MAKI Koorwil Jatim, Heru Satriyo (kanan) dan Pelapor, Edy Sucipto (tengah) saat menghadiri undangan klarifikasi di Bawaslu Surabaya
suara-publik.com leaderboard

SURABAYA, (suara-publik.com) – Calon Legislatif (Caleg) Dapil 3 Surabaya, Edy Sucipto menghadiri undangan klarifikasi di Kantor Bawaslu Surabaya. Ia merupakan pelapor atas dugaan kecurangan penggelembungan suara dalam Pemilu 2024 di Wilayah Surabaya.

Kedatangan Edy ke Bawaslu Surabaya tak sendirian, melainkan di dampingi Heru Satriyo, Ketua LSM Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Koordinator Wilayah Jatim di Kantor Bawaslu Surabaya, Jum'at, (22/03/2024) siang.

Baca Juga: Temukan Penggelembungan Suara, MPW PP Jatim Minta KPU Hapus Suara Siluman DPD RI di Sirekap Jatim

Edy membawa laporan dugaan kecurangan penambahan suara di 3 kecamatan. Ia melaporkan Panwascam dan PPK Siang ini. Saat ini dirinya diperiksa untuk temuan di 2 Kecamatan Bulak dan Gunung Anyar. Edy berharap laporan ini dapat membongkar kecurangan suara.

Dia masuk dalam ruangan sekitar 2 jam dan keluar membawa berita acara yang sudah ditandatangani. 

"Sesuai dengan penemuan atau hasil yang saya dapat dari C1 hasil dan DA1 yang tidak sama penambahan suaranya, itu sudah saya sampaikan kepada Ketua Bawaslu Mas Novly dan Mas Agil (Koordinator Divisi Penanganan Bawaslu Surabaya) yang memeriksa saya," terangnya, Jumat, (22/3/2024).

Sebagai Caleg, Ia melihat ketidaksesuaian hasil data pencoblosan antara C1 dan DA1. Melihat ada yang janggal, maka Ia berani melaporkan meski KPU sudah melakukan rekapitulasi pleno final. Sebab, tutur Edy, justru karena perubahan itu disahkan oleh KPU, maka, dirinya berani melawan. 

Kronologis terjadinya penggelembungan suara, ungkap Edy, di temukan di Kecamatan Bulak dan Gunung Anyar. Kemudian ia langsung melakukan pengecekan data. Selisih masing-masing per TPS mengalami kenaikan 5-20 suara.

"Saya menjadi keberatan kalau DA1 yang sebenarnya ada penambahan dari C1 hasil, maka saya laporkan. Yaitu Bulak, Gunung Anyar dan Tenggilis. Itu yang sudah diplenokan oleh KPU Kota Surabaya," tukasnya, seraya berharap penyelenggaraan Pemilu seharusnya dilakukan secara jujur dan adil.

Dalam klarifikasinya, Edy mendapat rekomendasi dari Bawaslu Surabaya untuk tambahan data saat melakukan sengketa Pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK) nanti.

Disisi lain, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Surabaya, M Agil Akbar akan mengkaji dugaan pidana pelanggaran Pemilu ini. Ada 4 saksi dari pelapor.

"Laporan ini kita terima, maka dari itu, kita panggil pelapor, saksi dan nanti akan kita panggil terlapor," katanya.

Menurut Agil, dalam struktur penanganan pelanggaran, Bawaslu Surabaya akan mengundang beberapa pihak, diantaranya, dari pelapor, terlapor maupun saksi-saksi. Bahkan, dimungkinkan juga ada pihak lain yang dibutuhkan keterangannya.

Agil menjelaskan, bahwa pelapor menyebut ketentuan pidana Pemilu. Berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2023 pidana Pemilu berkaitan dengan Gakkumdu. Dalam penanganan lanjut Agil, laporan pelanggaran Pemilu diproses maksimal 14 hari sejak laporan.

Baca Juga: Polres Gresik Pastikan Pengamanan Masif Kotak Surat Suara di Tingkat PPK

"Nanti akan kita kaji lebih dalam dengan Gakkumdu," paparnya.

Sampai saat ini, dijelaskan Agil, bahwa Bawaslu Surabaya mencatat telah ada 27 laporan pelanggaran sejak awal Pemilu yang masuk meja. Laporan paling banyak terkait rekapitulasi suara di Kota Surabaya.

"Sampai sekarang sudah tertangani masih 18. Sedangkan Pak Edy merupakan laporan 13 dan 15," katanya.

Ditempat yang sama, Ketua MAKI Koorwil Jatim, Heru Satriyo mengungkapkan temuannya bahwa seorang oknum PPK yang memiliki akses untuk mengisi data dalam Sirekap melakukan rekayasa data.

Ia menduga adanya kerjasama antara oknum PPK dengan Komisioner KPU Divisi Teknis, Suprayitno (Nano) dan Koordinator Penangan Pelanggaran Data dan Informasi Bawaslu Kota Surabaya, Muhammad Agil Akbar.

"Terjadi perubahan data yang bisa dilakukan sewaktu-waktu dan dinormalkan kembali. Ini terbukti di daerah Wonocolo dan Sukolilo. Saya yakin hal ini terjadi di semua TPS di Kota Surabaya," kata Heru di Kantor Bawaslu Surabaya.

Baca Juga: Kapolres Gresik: Alhamdulillah Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilu Serentak 2024 di Gresik Lancar

Dalam pertemuan klarifikasi tersebut, Heru juga menyebut oknum salah satu partai terbesar di Surabaya yang diduga melakukan kecurangan. Ada penambahan-penambahan suara signifikan baik untuk partai maupun calon anggota legislatif.

"Kami tidak mempermasalahkan PDIP sebagai kelembagaan parpol, yang kami permasalahkan adalah temuan kami mengarah ke sana," ucapnya.

Laporan ini disebut Heru tidak akan berimbas pada pleno rekapitulasi baik di tingkat kota hingga pusat, tapi Heru mengingatkan bahwa pengadilan rakyat tetap ada.

"Walaupun salah, tidak kemudian pleno itu bisa buat pembenaran bagi mereka yang melakukan kesalahan dan kejahatan," tandasnya.

Laporan sengketa Pemilu ini akan dikirim ke Jakarta. Heru menegaskan jika MAKI Jatim tetap mendampingi Edy siap mengikuti prosedur sengketa MK. (Dre)

 

Editor : suarapublik

suara-publik.com skyscraper