Jakarta, Suara-Publik.com - Pergantian Menteri BUMN ternyata membuat salah satu badan usaha milik pemerintah goyah. Tadinya Pertamina yang ngotot aset tanahnya di 6 Kecamatan Kota Surabaya bisa segera di kuasai.
Kini setelah Menteri BUMN nya ganti Dahlan Iskan, para pemangku taggung jawab di bagaian pertanahan sulit untuk di temui wartawan. Padahal saat rapat dengan petugas BPN dan 6 Kecamatan, Pertamina terkesan ngotot.Sehingga BPN Surabaya I banyak menganulir atau tidak melayani pemohon sertifikasi tanah di wilayah yang di klaim Pertamina. Bahkan hanya berdasarkan foto copy turunan Akte Notaris Prof. MR. R Soedja no 249 tanggal 21 september 1961. BPN Surabaya I berani menolak permohonan pengecekan sertifikat salah satu notaris karena takut sama Pertamina.
Seperti yang diberitakan media ini beberapa waktu lalu, di mana Pertamina mengakui ribuan hektar tanah di 6 Kecamatan. namun saat dikonfirmasi data apa yang dijadikan dasar untuk mengakui tanah tersebut, pihak Pertamina selalu menghindar. Eny, Humas Pertamina Jagir Surabaya saat dimintai kontak person Humas Pertamina Pusat Jakarta enggan memberi. "kami semua saat ini sedang rapat internal hingga masalah ini jelas. setelah kami rapat internal baru bisa memberikan stateman pada pihak media" tutur Eny via HP.
Saat ditanya tentang pemblokiran di Badan Pertanahan Negara, dimana banyak pemilik sertifikat diwilayah yang diklaim Pertamina tidak terlayani oleh BPN, Eny mengatakan, silahkan konfirimasi ke BPN. masih Eny, kalau yang menolak BPN ya lazimnya konfirmasi ke BPN, mengapa mereka menolak pengurusan administrasi tanah tersebut jangan ke Pertamina.
Sementara itu Heny humas BPN Surabaya I saat di konfirmasi terkait jawaban Eny humas Pertamina Jagir mengatakan, lho kami ini menerima surat resmi dari Pertamina. Kalau BPN melayani pengurusan sertifikasi tanah nanti bisa digugat Pertamina, kami sadar kalau hal ini masyarakat yang dirugikan. Tapi kalau kami layani takutnya kita bisa di bui, tutur Heny via Hand Phone.
Tidak puas dengan jawaban Eny, wartawan Suara-Publik.com pun berangkat ke Jakarta dengan harapan di terima oleh bagaian pertanahan Pertamina Pusat yang bertanggung jawab terhadap asset tanah-tanah pertamina. Sesampainya di Gedung Anex, dan menelpon pada bagaian pertanahan, ternyata pejabat yang bersangkutan dengan kasus ini tidak bisa menerima. Alasan klasik kembali di sampaikan pada wartawan media ini. Kirim surat dulu mas nanti baru bisa di agendakan ketemu, sepertinya banyak pejabat yang tidak memahami keterbukaan informasi publik. Kalau sudah beranui mengakui asset publik, harusnya berani juga menghadapi pertanyaan orang, walau secara pribadi. apalagi wartawan.
Gagal menemui para pejabat yang berwenang di Pertamina Pusat, wartawan media ini akhirnya bertemu Dahlan Iskan Menteri BUMN di depan gedung DPRD DKI Jakarta. Saat itu sang Menteri yang nyentrik ini berjalan tanpa ada pengawalan sebagaimana layaknya seorang Menteri. Dahlan berjanji akan menelusuri kasus ini, "
Pertamina ya, oke nanti saya telusuri, tanah yang mana dan bagaimana kepemilikannya, saya tentu tidak akan merugikan rakyat" jawab Dahlan saat di temui di DPRD Tk.I DKI Jakarta.
Editor : Pak RW
