Depok,(suara-publik.com) - Semenjak adanya pernyataan hasil survey Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta beberapa waktu lalu, integritas Depok sebagai kota nomor 2 korupsi se-Indonesia dan nomor 3 se- Jawa Barat, banyak kalangan masyarakat, aktivis dan akademisi dari berbagai universitas sedang menyoroti perkembangan masalah kasus korupsi tersebut.
Sementara bentuk aksi yang dilakukan oleh beberapa kalangan elemen masyarakat yang berunjuk rasa saat memperingati hari anti korupsi 9 Desember 2011 di depan kantor walikota dan DPRD Depok, adalah sebuah wacana yang dibangun agar pihak KPK segera menuntaskan kasus-kasus korupsi yang ada dikalangan pemerintah kota Depok.
KPK jangan hanya melempar issu atau pernyataan atas surveynya bahwa Depok integritasnya sebagai kota nomor 2 terkorup se-Indonesia, dan nomor 3 se-Jawa Barat kata Johanis Bunga koordinator LSM Komunitas Pemantau Peradilan Indonesia (KPPI) kota Depok kepada wartawan belum lama ini, saat meninjau proyek pengadaan kendaraan truck di DKP kota Depok.
KPK harus mampu membuktikannya, siapa yang melakukan korupsi itu, jangan hanya melempar pernyataan tetapi tersangka yang ditangkap tidak ada, “ jangan-jangan hanya lempar opini saja, kemudian konspirasi deh tuh KPK dengan walikota Depok, sehingga kasus korupsi di kalangan pemkot Depok tidak terungkap alias di peti eskan” katanya
Sementara puluhan mahasiswa dari lingkar studi mahasiswa (Lisuma) melakukan melakukan aksi berunjuk rasa di Depan kantor walikota Jumat (16/12/2011) di Jalan margonda, Bersihkan Pemkot Depok dari koruptor, dan Jangan pernah menyerah melawan koruptor teriak demonstran.
Sementara rilis yang ditulis oleh Lisuma daftar kasus korupsi pemkot Depok yaitu, dana penyediaan fasilitas tempat pemakaman umum (TPU) Rp 103 miliar, dana upah pungut pajak daerah Rp 13 miliar, mark up pengadaan 20 unit pengelolaan sampah Rp 7,3 miliar, dana pengadaan barang dan jasa system komputerisasi online pada penerimaan siswa baru (PSB) Rp 1,5 miliar, pelaksanaan tender dana santunan kematian bagi warga Depok Rp 17,5 miliar, dana Bansos Rp 87 miliar, pemabangunan jalan Kebembem TA 2008 Rp 174 juta.
Mahasiswa Lisuma menegaskan, walikota Depok telah gagal sebagai pemimpin, sebab kantor yang berada di pemkot Depok sudah menjadi perkemahan birokrat tempat para koruptor, dan KPK juga harus periksa harta kekayaan PNS pintanya
Kalau pernyataan KPK hasil surveynya Depok sebagai kota terkorup, siapa yang di jadikan target operasi (TO) nya KPK, dan siapa korbannya yang akan di tangkap KPK, kikta tunggu saja hasil kerja KPK memeriksa kasus korupsi di Pemkot Depok nanti.
Sementara keterangan Ketua KPK Busyro Muqoddas melaporkan hasil kerja KPK selama tahun 2011 jumlah kerugian negara yang diselamatkan mencapai Rp134 triliun. (Benny Gerungan)
Editor : Pak RW
