suara-publik.com skyscraper
suara-publik.com skyscraper

Kepala BPBD, Dinkes, Bappemas Pemprov Jatim Dimutasi

avatar suara-publik.com
  • URL berhasil dicopy

 

Surabaya - Mutasi di lingkungan Pemprov Jawa Timur kembali bergulir. Sebanyak 10 pejabat eselon II, diantaranya Kepala BPBD Siswanto dan Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Mudjib Affan dimutasi. Serta 79 orang pegawai eselon III.

Pejabat eselon II yang dimutasi yakni Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Siswanto yang dimutasi menjadi Staf Ahli Gubernur Jatim bidang kemasyarakatan dan SDM. Siswanto digantikan Sudarman yang sebelumnya menjabat staf khusus gubernur. 

Kepala Dinas Kesehatan Mudjib Affan dimutasi sebagai Kepala Badan Perpustakaan dan Kearsipan. Mudjib digantikan dr Budi Rahayu yang sebelumnya menjabat Wadir Pelayanan Medik dan Keperawatan RSU dr Soetomo. Rahayu digantikan dr Kohar Hari Santoso.

Sedangkan Kepala Bappemas saat ini dijabat Zarkasi yang sebelumnya menjabat Pj Bupati Jember/Inspektur Wilayah Jawa Timur. Kasatpol PP dijabat oleh Sutartib yang sebelumnya mejabat sebagai Kabid Pembinaan Satpol PP Pemprov Jatim. 

Bambang Sadono menjabat Inspektur Wilayaha Prov Jatim. Kabiro Umum Stdaprov Jatim, dijabat Bobby Soemiarsono dan Wadir Pendidikan Profesi dan Penelitian RSU dr Soetomo dijabat dr Bangun Trapsila Purwaka.

Gubernur Jawa Timur Soekarwo yang melantik 10 pejabat eselon II dan eselon III menyampaikan sambutannya, bahwa menjadi pejabat baru harus memahami dan melaksanakan 3 hal yakni, Substansi dalam organisasi, pemahaman struktur dan Kultur.

"Misalnya Pak Zarkasi menggantikan Pak Totok. Substansinya menjadi relawan untuk mengentas kemiskinan dan nggak ada pikiran lain. Itu rohnya di situ," katanya di gedung negara Grahadi, Jalan Gubernur Suryo, Jumat (30/12/2011).

"Karena menjadi kepala Bappemas, terus susah ditemui, kemudian pintunya ditutup. Dia harus menjadi relawan," terangnya.

 

 

Sedangkan pemahaman tentang struktur organisasi, gubernur meminta birokrat konsen menjalankan tugasnya bukan turut menjadi politisi.

"Nggak boleh birokrasi melenceng ke politik. Gubernur dan wagubnya politisi, tapi birokrasi harus pada posisinya sesuai perundang-undangan," terangnya.

Gubernur yang biasa disapa Pakde Karwo ini menegaskan, yang tidak kalah pentingnya, pejabat harus memahami kultur. Alasannya, kultur merupakan salah satu poin penting menentukan kesuksesan.

""Kultur yang menentukan berhasil tidaknya. Dari semua yang berkembang, etika yang menentukan kecerdasan seseorang," jelasnya.dtk

 

Editor :