Berdasarkan informasi yang di himpun media ini, diketahui bahwa setidaknya ada 20 paket proyek di empat dinas yang hingga akhir tahun 2011 belum juga diselesaikan.
Ke 20 proyek yang di cut off tersebut diketahui berasal dari Dinas Kesehatan (Dinkes) 1 pekerjaan, Dinas Tata Ruang dan Pemukiman (Distarkim) 4 pekerjaan, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) 6 pekerjaan dan dari Dinas Pendidikan (Disdik) sebanyak 9 pekerjaan.
Jumlah ini tentu saja masih bisa bertambah, mengingat belum semua dinas yang mau mengungkapkan pekerjaan yang di cut off dengan berbagai alasan.
Menanggapi hal itu, Politikus dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, Rahmin Siahaan mengatakan bahwa seharusnya perusahaan yang tidak dapat menyelesaikan pekerjaan (proyek) yang didapatkannya, langsung di blacklist saja karena jelas sangat merugikan banyak pihak.
Tapi perlu diingat, jika blacklist yang diterapkan hanya kepada perusahaannya saja, maka kemungkinan si pemilik / direktur nya bisa memakai perusahaan lain untuk mendapatkan proyek.
"Apalagi saat ini pengadaan proyek dilakukan melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan dengan penawaran terendah. Hal ini juga perlu disikapi bersama agar menjadi efek jera", ujar Rahmin melalui pesan singkat yang dikirimnya.
Tanggapan lain muncul dari Muttaqin. Dengan sedikit menyindir, Politikus dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengatakan bahwa istilah cut off dalam suatu pekerjaan proyek belum tentu merugikan si pelaksana (kontraktor) nya.
Tetapi kalau dilihat dari sisi masyarakat, cut off tentu saja sangat merugikan karena masyarakat menjadi tertunda untuk memanfaatkan proyek yang dikerjakan pada tahun 2011 itu.
"Bisa jadi kontraktornya yang untung karena sisa pekerjaan yang di cut off itu tinggal pekerjaan 'tulang', sementara pekerjaan yg 'banyak dagingnya' sudah diambil duluan", kata Muttaqin.
Sebelumnya, Koordinator LSM Komite Aksi Pemberantasan Organ Korupsi (KAPOK), Kasno menyayangkan terkait banyaknya pekerjaan proyek tahun 2011 yang tidak selesai tepat waktu sehingga pekerjaannya di cut off.
Menurut Kasno, lemahnya pengawasan yang dilakukan dalam pelaksanaan proyek merupakan salah satu penyebab banyaknya cut off di tahun 2011 lalu.
"Menurut saya, pemerintah sudah menyia-nyiakan dana untuk membayar konsultan pengawas. Buktinya, meski sudah dibayar, pengawas tetap tidak mampu memberikan pengawasan yang ketat sehingga kontraktor tidak melaksanakan schedule pekerjaannya dengan baik dan akhirnya pekerjaan tidak selesai tepat pada waktunya.
Terpisah, pernyataan keras muncul dari salah seorang pimpinan LSM yang bergerak dibidang pendidikan. Sebut saja Cornelis Lamongi.
Menurutnya, aktor intelektual yang menyebabkan molornya pekerjaan proyek yang dalam hal ini di Dinas Pendidikan adalah dinas itu sendiri.
"Sesungguhnya, secara de Facto konsultan perencana maupun konsultan pengawas tidak ada. Semua fiktif. Yg ada dipermukaan hanya 'dagelan' belaka", kata Cornelis melalui pesan singkat yang dikirimnya. (ferry sinaga)
Editor : Pak RW
