Pedagang Pasar Mojoagung Resah, Retribusi Naik 100 persen

JOMBANG (suara publik.com)- Kantor DPRD Jombang, Rabu (25/1) dikunjungi puluhan orang. Mereka tergabung dalam Paguyuban Pedagang Pasar Mojoagung dan perwakilan dari Asosiasi Pedagang Pasar Kabupaten Jombang.  Di ruang komisi B, kedatangan mereka bukan tanpa alasan, mereka tidak mampu lagi atas naiknya biaya retribusi hingga 100 persen. Naiknya retribusi yang diniali tidak wajar ini berlaku pada awal Januari.

Miftah Khoiruddin, Sekretaris dari Paguyupan mengatakan, kedatangan mereka ke DPRD untuk menyampaikan keberatan atas naiknya retribusi. Selain itu, kata dia, mekanisme penarikan yang dilakukan oleh juru pungut (UPTD Dinas Pasar, red) tidak manusiawi. Bagi pedagang yang keberatan membayar, oleh pihak tertentu diintimidasi, bahkan diancam akan diusir jika tidak mau membayar retribusi.

“Cara yang dilakukan oleh juru pungut ketika menarik retribusi sangat tidak manusiawi. Seringkali mereka mengeluarkan kata-kata kasar terhadap pedagang yang enggan membayar kenaikan retribusi ini,” ujar Miftah menyayangkan.

Ia melanjutkan, pedagang di pasar Mojoagung sadar apabila kewajibannya membayar retribusi. Namun, sambungnya, kenaikan kali ini sangat memberatkan para pedagang. Selain terlalu mahal, sebelumnya tidak ada sosialisasi atau pemberitahuan dari dinas terkait.

Selain itu, katanya menambahkan, pihak dinas pasar kurang transparan terkait aset dari retribusi di pasar Mojoagung. “Kami menilai adanya penyelewengan pada retribusi di pasar Mojoagung. Setiap kami meminta hasil retribusi di pasar Mojoagung mereka tidak pernah memberitahu,” katanya.

Kenaikan retribusi di pasar Mojoagung tergolong cukup tinggi, 100 persen. Miftah menyebutkan, retribusi yang semula Rp 950.,- kini menjadi Rp 2.400.

Sementara, Ketua Komisi B DPRD Jombang, Mastur Baedlowi mengatakan, terkait permasalahan yang muncul di pasar Mojoagung dia tidak dapat memutuskan secepatnya. Politisi dari Partai Golkar ini beralasan, langkah selanjutnya akan segera memanggil Dinas Pasar. “Kami akan panggil Dinas Pasar guna mengklarifikasi adanya keluhan yang dirasakan oleh para pedagang di pasar Mojoagung,” ujar Baedlowi.

Hal senada juga disampaikan Anggota Komisi B, Minardi. “Laporan ini akan kita pelajari terlebih dahulu. Kami tidak bisa memutuskan secara sepihak. Bila perlu kita akan sidak ke lokasi untuk melihat secara langsung kondisi para pedagang,” jelas politisi dari Partai Demokrat ini.(fer) Foto: Komisi B Saat menemui sejumlah pedagang pasar Mojoagung