Jakarta, Suara-Publik.com - Jangan jegal dan patahkan tekad seorang pimpinan KPK Abraham Samad untuk menuntaskan berbagai kasus korupsi yang terjadi Negri ini. Sesuai dengan Intruksi Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono yang akan memberantas dan memerangi korupsi, ”kita harus mendorong ketua KPK yang baru untuk lebih termotivasi dalam rangka pemberantasan korupsi,dan jika ada informasi ada keretakan di dalam tubuh KPK,saya rasa itu hal yang biasa dan wajar-wajar saja karena masing-masing mungkin ingin memberikan persefektif pada bangsa dan Negara ini dalam rangka menggiring koruptor-koruptor besar ini supaya bisa masuk,jadi jangan hanya menebang dari bawahnya saja tapi yang kakapnya pun harus diberantas,”tutur Ketua Umum Badan Peneliti Independen (BPI) Rahmat Sukendar kepada Bidik.
Menurut Rahmat bahwa BPI mendukung penuh pimpinan kinerja KPK yang baru,dalam penegakan pemberantasan korupsi dan sekaligus memerangi internal KPK,’’jadi kita juga harus memerangi oknum-oknum KPK yang bermain dengan pihak-pihak yang punya kekuasaan atau pucuk-pucuk pemerintahan ini,baik partai,legislatif dan yudikatif.Dan saya mohon kepada KPK yang pertama yaitu untuk tidak tembang pilih dan yang kedua tunjukan taringnya,jangan sampai bisa diintervensi oleh pihak-pihak terkait,KPK harus yakin dan tidak perlu takut bahwa masyarakat akan terus mengawal kinerja KPK,”ungkapnya.
Rahmat menjelaskan bahwa tersendat-sendatnya penuntasaan korupsi selama kepemimpinan Busro Muqodas,karena banyak berbagai kepentingan yang terutama adalah kepentingan partai poltik,”itu semua jelas bisa kita lihat seperti penuntasan kasus Gayus,Nunun yang terkesan lambat dan tidak tegas,maka dari itu masyarakat Indonesia sangat berharap banyak kepada pimpinan yang baru bisa untuk segera mengambil langkah-langkah yang tegas dan bijaksana,agar hukum pun dapat ditegakan dengan seadil-adilnya dan masyarakat pun percaya terhadap hukum yang berlaku,bahwa hukum tidak hanya berlaku untuk orang-orang kecil saja,”tandas Rahmat.
Selaku Ketua Umum Badan Peneliti Independen Rahmat pun menghimbau kepada pemerintah agar bersikap tegas kepada para koruptor dan berani membuat kan tempat khusus untuk para koruptor,”kepada pmerintah harus tegas dan jangan setengah hati memberantas para koruptor dan berani juga membuatkan tempat khusus untuk para koruptor,jika perlu dibuat kan tahanan khusus untuk tahanan politik seperti di pulau Buru,itu dihidupkan kembali,kenapa pemerintah tidak berani menerapkan seperti yang dulu,”katanya.Dan ditambahkan oleh Rahmat bahwa penerapan tempat tahanan tersebut supaya ada efek jera terhadap pelaku koruptor.
“Dan perlu pembenahan di internal kejaksaan,kepolisian dan kehakiman itu harus, dibuatkan pengawasan ektra super ketat,jadi jangan ada masalah ini hanya cukup dipindah saja,tapi berikan tindakan yang berat untuk mereka,jangan hanya berupa hukuman disiplin jika perlu dibuatkan hukuman seperti dicina,dibuang ditempat pengisolasian,cobalah para pennengak hukum kita ini punya hati nurani,jangan hanya masalah kecil dibesar-besarkan tapi yang sudah jelas merongrong kehidupan negara dibiarkan begitu saja,mau dibawa kemana bangsa ini? Harusnya kita punya malu pada negara-negara lain,”tegasnya.
Pada kesempatan yang sama ditambahkan oleh ketua BPI DKI Jakarta Johanes Erianto Djaja,’’kami dari BPI DKI menegaskan kepada pemerintah harus lebih jeli menanggapi permasalahan yang terjadi di Negara kita ini,contoh banyak kasus-kasus yang tidak terselesaikan dan terkesan sangat lambat seolah-olah mengulur-ulur waktu,maka saya dalam hal ini mendukung kepada Pimpinan KPK yang baru agar membuat terobosan yang baru,agar masyarakat kembali percaya dengan adanya penegakan hukum yang tidak tembang plih,jadi hukum harus berlaku untuk semua kalangan tidak terkecuali,bukan hanya berlaku untuk orang-orang kecil dan orang-orang lemah saja,”pungkas Johanes.(Hesty)
Editor : Pak RW
