PAMEKASAN (suara-publik.com)- PPK Kecamatan Pasean, Kabupaten Pamekasan diduga menyimpang. Anggaran Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) Kecamatan Pasean yang penggunaanya untuk honor dan uang oprasional KPPS, sebanyak 144 KPPS dalam sembilan desa diduga telah dipotong oleh PPK Kecamatan Pasean, dengan modus untuk SPJ, PPK Rp. 50.000,- dana taktis PPK Rp.50.000,-.
Menurut sumber dari beberapa ketua KPPS, jumlah total anggaran sebesar Rp 2.540.000,- kalau dirinci adalah sebagai berikut, Honor Ketua Rp. 350.000,- satu orang, Anggota 300.000 X 6 orang jumlahnya Rp. 2.150.000.- Untuk oprasional diantaranya ATK 10.000, .Mamin Rp.180.000,- sewa tenda Rp. 200.000,- total Rp. 390.000,-, biaya Pengeluaran SPJ PPK Rp. 50.000,- Taktis PPK Rp.50.000,- PPH Rp.155.000,- total Rp.255.000,- sisa uang yang diterima KPPS dari PPK Pasean sebesar Rp. 2.285.000. “Jelas KPPS yang sangat keberatan dengan pemotongan yang tidak realistis,” terang sumber.
Ketua PPK Kecamatan Pasean, Samsul ketika dikonfirmasi di hadapan Camat Pasean, Suhartono, BA, mengakuinya. “Saya memang keliru dalam mengetik SPJ dan taktis PPK (Rp.100.000-).Tetapi saya lakukan berdasarkan musyawarah PPK, karena berdasarkan pengalaman,KPPS tidak bisa menyelesaikan SPJ secara baik,” akunya.
Lanjutnya, “Maka kami yang mengambil alih dengan biaya pungutan Rp.100.000,- termasuk materai. Tetapi saya tidak ada pemberitahuan secara detail kepada KPPS," akunya berterus terang.
Masih Samsul, “Anggaran pilkada saat ini tidak sama dengan sebelumnya. Untuk saat ini, biaya sewa kantor, rekening telepon/listrik dan air tidak ada, kalau yang dulu semua ada anggarannya, termasuk uang transportasi kalau ada rapat di KPU Daerah.
Dalam kesempatan itu Suhartono meminta agar PPK secepatnya menyelesaikan permasalahan ini. “Karena saya selaku camat tidak ingin hal yang tidak saya ketahui sampai ke permukaan publik," tegasnya kepad PPK di hadapan wartawan suara-publik.com (Suara Publik Grup), Rabu(28/8/2013).
Sementara Divisi Anggaran KPU Pamekasan, Nuzulul saat dikonfirmasi lewat selulernya menganggap hal ini tidak penting untuk dibahas. “Saya tidak tahu karena itu bukan kewenangan saya. Biar bendahara yang menjelaskan lebih jelas," kata Sarjana Ekonomi ini, Rabu (28/8/2013) pukul 19.15 WIB. (zai)
Editor : Pak RW
