Ketua Tikor BPNT Cerme Bantah Tudingan, Carut Marut Penyaluran Bantuan.

suara-publik.com

Gresik, suara-publik.com Ketua Tikor penyaluran BPNT Kecamatan Cerme, Merista Dedy Hartadi angkat bicara terkait tudingan salah satu media online yang menulis carut marutnya pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai ( BPNT ) diwilayahnya, Rabu (14/5).

Menurut Dedi pihaknya telah menjalankan tugas sesuai dengan aturan yang ada. "Kami ini tidak ada tendensi apapun, tidak ada keberpihakan pada siapapun, kami tetap memperhatikan pedum (pedoman umum) penyaluran BPNT, " tegasnya, saat dikonfirmasi. Rabu (14/5).

Ditanya terkait tudingan jika banyak KPM yang memprotes kualitas barang yang disalurkan, Dedi dengan tegas menampik hal tersebut. "kami sudah sesuai dengan jalur operasional dan pedoman umum yang sudah diamanatkan," terangnya.

Untuk mekanisme penyaluran BPNT diserahkan kepada mekanisme pasar. Artinya, e-warung diberikan kebebasan dalam memilah barang yang disalurkan dengan nilai harga sesuai aturan yang ada. "jadi kalau disebutkan ada buah peer, itu adalah buah lokal bukan import,,"ungkapnya.

Terkait tudingan kualitas beras yang bukan premium, pihaknya dengan tegas menampik, Dedi memastikan semua yang dibagikan ke KPM adalah beras kualitas premium. "sesuai pedum, kita menggunakan beras dengan kualitas premium, sesuai (T6). Yakni, Tepat Sasaran, Tepat Kualitas, Tepat Jumlah, Tepat Waktu, Tepat Harga dan Tepat Administrasi," bebernya.

Ketepatan T6, seiring perjalanannya waktu harus dipenuhi dengan sempurna dengan intens komunikasi dan koordinasi. "Komunikasi dan Koordinasi itu harapan kami, sebelum penyaluran kita selalu mengadakan rapat yang di hadiri oleh agen, supplier dan semua yang terkait disini, kita membahas semua hal agar dalam proses penyaluran semua sesuai dengan Pedum dan T6.,"ungkap pria yang juga Sekretaris Kecamatan Cerme.

Dedi juga menghimbau ke KPM (keluarga penerima manfaat) jika menerima barang yang rusak agar secepatnya di informasikan ke Agen / E warung dan nantinya segera di ganti dengan barang yang baik, "Selaku Ketua Tim Koordinasi BPNT adalah kewajiban untuk terus mengawasi dan memperbaiki proses penyaluran ini agar lebih baik dan tepat sasaran, " tegasnya.(Wahyu)

Editor : Redaksi

Birokrasi
Trending Minggu Ini
Berita Terbaru