Surabaya, Suara Publik.com Meski masih dalam masa pandemi covid-19 ini, tak menyurutkan kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (DPRKP dan CK) Provinsi Jawa Timur untuk tetap bekerja.
Dinas PRKP dan CK Provinsi Jatim melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan dan Pelayanan Perumahan Permukiman menggandeng Dinas Pertanian, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Koperasi dan UKM serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jatim menyiapkan program pelatihan dalam pengembangan Rumah Susunawa (Rusunawa) dan memberdayakan para penghuni rusunawa tersebut.
“Harapan kami dengan program ini bisa terjalin silaturrahmi antar penghuni rusunawa maupun dari pihak UPT. Ini juga sekaligus bagian dari upaya kami dalam memberi pelayanan kepada masyarakat,” kata Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur, Ir. Baju Trihaksoro, MM (18/05).
Program ini, menurut Baju, sebagai tindak lanjut dari kebijakan gubernur yang memberikan toleransi kepada para penyewa rusunawa selama 3 bulan. “Dengan adanya kebijakan dari Gubernur Jatim, dinas sebagai pengelola rusunawa menggratiskan sewa rusunawa di mulai sejak April sampai Juni 2020,” papar Baju.
“Apalagi Gubernur Khofifah Indar Parawansa juga telah mencanangkan pemberdayaan masyarakat, inilah ysng akan disasar para penghuni rusunawa,” tambahnya.
Dikatakan Baju, dengan program pelatihan ini maka berimbas pada pemberdayaan ekonomi masyarakat khususnya penghuni rusunawa. Dengan demikian, pendapatan ekonomi keluarga meningkat, sehingga pembayaran sewa rusun berjalan lancar.
“Kami melakukan pendekatan pada penghuni rusunawa secara kekeluargaan, dengan merangkul mereka, memfasilitasi segala keluhan dan membantu permasalahan mereka,” tuturnya.
Lebih lanjut dikatakannya, pembayaran sewa rusunawa selama ini masih bersifat konvensional. Para penghuni dengan membayar melalui sistem tunai kepada petugas yang di tunjuk.
Namun, sistem konvensional tersebut akan di ubah menjadi sistem elektrik /online bekerjasama dengan Bank Jatim. “Aplikasinya masih sedang kita siapkan. Agar mempermudah penghuni sekaligus lebih transparan,” ujar Baju.
Baju mengatakan, dalam hal ini, organisasi di kedinasan nya meliputi Sub Bagian TU, Seksi Pengujian Konstruksi dan Bahan Bangunan serta Seksi Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa. Beberapa Rusunawa yang di miliki Pemprov Jatim yang berlokasi di Surabaya yaitu, Rusunawa Gunung Sari, Sumur Welut, SIER dan Jemundo.
“UPT tersebut kini melengkapi diri dengan laboratorium pengujian. Malahan di masa pandemi covid 19 ini, kami siapkan dokumentasi video saat proses pengujian,” papar Pria berkacamata ini.
Dalam perkembangan laboratorium pengujian konstruksi dan bahan bangunan tersebut, Dia menjelaskan, pihaknya dapat melayani pengujian dengan pihak swasta sebagai mitra kerja.
“Pengembangan laboratorium ini kami juga bekerja sama dengan beberapa tenaga ahli di bidangnya. Ini untuk memback up hasil pengetesan jika terjadi sesuatu, karena dalam pembangunan konstruksi tak pernah lepas dari masalah di lapangan.
Jadi bukan knowledge aja yang dibutuhkan tetapi kemampuan skill yang handal dan pengalaman juga di perlukan,” ujarnya.
Diakui Baju, masa pandemi covid 19 sangat berpengaruh pendapatan laboratoriumnya. “Banyak pembangunan konstruksi gedung yang terhenti,” paparnya.
Selain itu, masih dijelaskannya, UPT Pengelolaan dan Pelayanan Perumahan Permukiman menyediakan layanan informasi bahan bangunan yang di tangani Sub Bagian TU dengan mengakses portal online www.ibb.jatimprov.go.id.
Dengan demikian, pihaknya bisa membantu masyarakat yang berencana membangun gedung bertingkat agar mengetahui perkembangan bahan bangunan yang ter update. “Disitu sudah tergabung 180 prinsipal yang menyediakan bahan bangunan,” terang Baju.
“Diportal ibb ada 43 sub kategori dan 7 kategori ini berupa arsitek, sipil, mekanikel, elektrikel, plambing dan paniter,” tambahnya.
Baju mengungkapkan, bahwa UPT Pengelolaan dan Pelayanan Perumahan Permukiman di tunjuk dari Kementerian PUPR sebagai titik simpul SNI (Standart Nasional Indonesia) di Jawa Timur dalam penyebarluasan SNI di Indonesia.
“Dengan begitu DPRKP dan CK Jatim yang hanya memiliki satu UPT kaya fungsi. Yang tak kalah penting kedepannya, UPT ini dapat menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Sehingga masyarakat benar-benar bisa merasakan manfaat adanya UPT di DPRKP dan CK Provinsi Jatim ini,” tandasnya. (anDre)
Editor : Redaksi
