Jombang, Suara Publik.com - Kasus kelangkaan pupuk subsidi kembali terjadi di Kabupaten Jombang. Sedikitnya, pengakuan itu disuarakan dua Kepala Desa dikecamatan berbeda.
Adalah Bambang Hermanto, Kepala Desa Plosokerep Kecamatan Sumobito, dan Soekarno Kepala Desa Gedangan Kecamatan Mojowarno. Menurut mereka, saat ini petani didesanya terancam tidak bisa memberi pupuk tanaman jagung tahap akhir karena stok dikios dinyatakan kosong.
Dikonfirmasi via sambungan seluler, Minggu (25/10/2020), Bambang Hermanto menegaskan bahwa saat ini petani didesanya kesulitan mendapatkan pupuk subsidi karena stok dikios-kios resmi dinyatakan kosong.
Bambang pun mengaku bingung karena belum ada jalan keluar mendapat pupuk subsidi. "Saat rapat Kades se Sumobito dengan Dinas Pertanian di Kantor Desa Mlaras, tiga Minggu lalu, pihak Dinas menyatakan stok pupuk aman seraya menyarankan pemakaian pupuk organik. Tapi faktanya pupuk subsidi dikios kosong, "jelasnya.
Bambang tidak menampik bahwa sebelum terbit kartu tani, panyaluran pupuk subsidi dari kios kepada petani cenderung tidak sesuai data RDKK. Sehingga dimungkinkan terjadi penumpukan pada petani tertentu.
"Tapi disisi lain, saya juga meyakini bahwa kebutuhan pupuk memang melebihi dari RDKK. Karakter tanah sudah mengeras sehingga butuh lebih banyak pupuk.
Artinya, kalau jatah RDKK cuma satu kwintal misalnya, sebenarnya kebutuhannya bisa lebih dari itu. Sehingga permintaan menjadi tinggi, dan akhirnya memicu kelangkaan, "katanya.
Terpisah, Kepala Desa Gedangan Kecamatan Mojowarno, Soekarno, saat dihubungi via seluler, Sabtu (24/10/2020), menegaskan bahwa kesulitan pupuk subsidi di desanya belum menemui jalan keluar. Pada forum rapat antara Kades se Kecamatan Mojowarno dan pihak Dinas Pertanian Jombang yang bertempat dikantor Kecamatan pada dua minggu lalu, kata Soekarno, pihak Dinas bersikukuh bahwa stok pupuk subsidi masih aman meski disisi lain muncul saran agar petani menggunakan pupuk nonsubsidi untuk menutup kebutuhan.
"Saya pikir gak masalah juga pakai pupuk nonsubsidi. Termasuk harga berapa pun pasti dibeli petani karena kebutuhan gak mungkin ditawar. Masalahnya, harga nonsubsidi bisa tiga lipat dari pupuk subsidi. Berarti ongkos produksi naik drastis. Sedang harga panen gak ada jaminan pasti bagus. Disinilah letak pertanyaannya. Masak petani harus merugi? "Tegas Soekarno seraya menambahkan berencana melakukan koordinasi dengan Dinas Pertanian untuk mengatasi kelangkaan.
Kabar berbeda datang dari Kecamatan Plandaan. Kepala Desa Puri Semanding, Nurbata, saat dikonfirmasi via seluler, Minggu (25/10/2020), menegaskan bahwa secara umum kondisi pertanian di Utara Brantas masih terbilang aman dari ancaman kelangkaan pupuk subsidi.
Hanya memang, tegasnya, stok pupuk sudah mulai menipis. "Untuk masa tanam padi bulan November nanti, bisa dipastikan masih ada stok. Tapi itu hanya untuk kebutuhan awal. Sedang untuk kebutuhan selanjutnya hingga panen, saya tidak tahu, "kata Kades berlatar pengusaha dan aktivis ini.
Menanggapi kelangkaan yang melanda wilayah didua kecamatan tersebut, Kepala Dinas Pertanian Jombang, DR Priadi MM, menegaskan bahwa stok pupuk subsidi hingga bulan Desember dipastikan aman.
Dijelaskan, terhitung mulai 1 September 2020, stok pupuk subsidi masih 26 ribu ton. Kemudian pada pertengahan Oktober ada tambahan 6.900 ton. "Khusus untuk desa Gedangan, hasil pantau tim lapangan menyebutkan bahwa stok pupuk dikios masih ada walau tidak banyak.
Pada akhir Oktober akan ada DO melalui siaga. Dan terakhir, saat ini belum ada aktivitas yang membutuhkan pupuk banyak, "tegas Priadi melalui chat whatsApp, Minggu (25/10/2020). (Din)
Editor : Redaksi
