SURABAYA (Suara Publik)-Pemerintah menetapkan 6 (enam) kelompok masyarakat untuk mendapat vaksin gratis anti Covid (Corona Virus Disease) 19, seperti petugas medis, guru, tokoh agama, peserta BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) penerima bantuan iuran dan pelaku ekonomi lainnya. Namun pemerintah juga menyediakan vaksin anti Covid 19 secara mandiri dengan harga terjangkau.
"Dari kebijakan pemerintah itu, kami dari Pusat Hukum Kesehatan Medico Legal, mendesak agar pemerintah mengkaji ulang soal pengelompokan masyarakat bagi penerima vaksin gratis maupun berbayar," tegas Kepala Divisi (Kadiv) Media Center Medico Legal, Ahmad Efendi.,SH kepada www.suara-publik.com, Kamis (10/12) . Masih Efendi, mengingat upaya preventif penyebaran Covid 19 yang paling krusial adalah distribusi vaksin.
Jika, lanjut Efendi, ada kategorisasi berbayar maupun gratis, ini akan menjadi problem serius, sementara kasus penyebaran virus covid 19 sendiri harus cepat diselesaikan. "Bagi kami distribusi vaksin anti Covid-19 seharusnya tidak lagi mengenal kelompok mayarakat yang kaya dan si miskin, vaksin di era pandemi ini merupakan kebutuhan dasar, bahkan negara seharusnya menjamin kesehatan pada rakyatnya dari hulu ke hilir mulai dari pencegahan hingga pengobatan seperti yang diamanatkan UUD 1945," tutup Efendi. (dwi)
Editor : Redaksi
