SURABAYA, (suara-publik.com) - Aroma tak sedap kembali menyeruak di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Jawa Timur. Beberapa paket pekerjaan pengadaan barang dan jasa pemerintahan, di Biro Adminitrasi Kesejahteraan Sosial tahun anggaran 2020 lalu, disorot oleh beberapa elemen masyarakat.
Kejanggalan dan kecurangan yang terjadi di lingkungan Pemerintahan Provinsi Jawa Timur, khususnya pada Instansi Biro Adminitrasi Kesejahteraan Sosial ini berpotensi menimbulkan kerugian negara.
Dalam catatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hampir 80 persen kasus yang ditanganinya berkaitan dengan proses dan mekanisme pengadaan barang dan jasa, salah satu modusnya menghindari pelelangan dengan pecah-pecah paket.
100%
Berdasarkan data yang di peroleh suara publik.com, sedikitnya 7 (tujuh) tema kegiatan acara peringatan kenegaraan di sulap menjadi beberapa paket pekerjaan dengan metode pengadaan langsung (PL). Masing-masing tema atau acara peringatan kenegaraan di pecah-pecah menjadi 3 - 6 paket pekerjaan.
Selain Itu, di duga kuat paket pekerjaan ini dilakukan dengan cara unsur mark up anggaran atau penggelembungan dana. Akibatnya, negara telah dirugikan oleh oknum Biro Adminitrasi Kesejahteraan Sosial Jatim.
Dugaan adanya pecah paket untuk menghindari pelelangan tersebut sangat berpotensi terjadi penyimpangan, dimana dalam prosesnya ada dugaan fee proyek harus dikeluarkan dengan besaran berpareatif.
Kepala Biro Adminitrasi Kesejahteraan Sosial Provinsi Jatim, Hudiyono, melalui pesan whatsaap menyarankan kepada suara publik.com untuk menemui bawahannya, Doni (Kabag Menro) Sayangnya, Orang yang ditunjuk tidak berada ditempat dengan agenda dinas luar.
Hudiyono mengatakan, bila ingin bertemu dengan pihaknya harus ke sidoarjo. "Pak Doni nya ada kegiatan di luar, hari ini sudah yang terakhir. Kegiatannya berlangsung 3 hari lalu," ujar salah satu stafnya saat di temui di kantor kerjanya, Jl. Pahlawan 110, di gedung lantai 5, Rabu (17/2/2021).
Hudiyono menambahkan, bila ingin bertemu dengan pihaknya harus ke sidoarjo. "kalau ke surabaya ketemu kabag saya aja...kalau di sidoarjo ketemu saya...monggo," ungkapnya via whatsapp, Jum'at (19/2/2021).
Sutikno, Ketua DPP LPAI ikut mengkritisi atas sikap ASN sebagai pejabat pelayan masyarakat. "Seharusnya seorang pejabat yang di bayar dari uang rakyat, harus Cepat tanggap," Katanya.
Mantan wartawan ini menilai, segala sesuatu yang berkaitan dengan Pertanggungjawaban keuangan negara segera di klarifikasi. "Bila media ingin konfirmasi, segera di agendakan," paparnya.
Dia mengatakan, bila ada temuan yang di anggap janggal, bahkan menyangkut anggaran uang negara, pihaknya segera mengusut tuntas masalah tersebut. "Temuan yang kami anggap janggal apalagi mengenai uang rakyat, kami akan menindaklanjuti sampai tuntas," tutupnya dengan tegas.(Ndre)
Editor : Redaksi
