suara-publik.com skyscraper
suara-publik.com skyscraper

Ditanya Langgar Perpres, Kabiro Kesra Malah Cokot Inspektorat

avatar suara-publik.com
suara-publik.com leaderboard

SURABAYA, (suara-publik.com) -Dugaan adanya pelanggaran Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 semakin menguat. Bahkan ketika dikonfirmasi jika Biro Adminitrasi Kesejahteraan Rakyat (Biro Kesra) Pemprov Jawa Timur melanggar aturan Keppres, malah mencokot lembaga Inspektorat Pemprov Jatim.

"Sesuai prosedur yang dikerjakan, coba langsung tanyakan ke Inspektorat Pemprov Jatim,” kilah Kepala Biro Adminitrasi Kesejahteraan Sosial (kini-Biro Kesejahteraan Rakyat) Pemprov Jawa Timur, Hudiyono, M.Si, saat ditemui di kantornya Jl. Pahlawan Surabaya, Senin (22/2/2021).

Pihaknya menjelaskan, semua yang terkait dengan program sudah diketahui pihak Inspektorat Jatim. “Coba langsung datang ke inspektorat, karena semuanya diketahuinya hingga tahun-tahun sebelumnya,” katanya.

Ketika ditanyakan lagi mengenai apakah tidak ada bentuk pelanggaran Perpres itu, lagi-lagi Hudiyono menjawab dengan seadanya. Karena menurutnya sudah dilakukan melalui mekanisme yang ada. “Makanya jenengan tanya ke inspektorat. Karena ini sudah dilakukan pemeriksaan. Biar persepsinya sama,” katanya.

Meski begitu, dia menuturkan, dirinya tidak bisa memberikan jawaban yang pasti apakah keliru atau tidaknya (data yang dianggap melanggar Perpres). ”kalau mau tanya, coba tanyakan dulu ke sana (inspektorat jatim),” jelasnya.

Sayangnya, sampai berita ini ditayangkan, melalui via pesan Singkat, whatsapp, Kepala Inspektorat Pemprov. Jatim, Helmi, belum menjawabnya.

Berdasarkan data yang di peroleh suara publik.com, sedikitnya 7 (tujuh) tema kegiatan acara peringatan kenegaraan di sulap menjadi beberapa paket pekerjaan. Masing-masing tema atau acara peringatan kenegaraan di pecah-pecah menjadi 3 - 6 paket pekerjaan.

Selain Itu, diduga kuat paket pekerjaan ini dilakukan dengan cara mark up anggaran atau penggelembungan dana.

Akibatnya, negara telah dirugikan oleh oknum Biro Adminitrasi Kesejahteraan Sosial Jatim.

Atas temuan ini, Ketua DPP LPAI, Soetikno, merasa geram. Lembaga pemantau keuangan negara ini menilai ada dugaan konspirasi yang cukup kuat dalam laporan adminitrasi anggaran penggunaannya dengan instansi lain.

"Sebenarnya pihak pelaksana anggaran kegiatan atau KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dapat menjelaskan secara spesifik, bukan nya melemparkan tanggung jawab kepada instansi yang lainnya," kata Soetikno.

Soetikno menegaskan, dirinya akan mengumpulkan bukti - bukti laporan penggunaan anggaran dan Keterangan yang lainnya, untuk mengungkap sebuah kejanggalan di instansi tersebut.

Dia akan menyikapi, bila ada temuan yang di anggap janggal, bahkan menyangkut anggaran uang negara, pihaknya segera mengusut tuntas masalah tersebut. "Temuan yang kami anggap janggal, apalagi, merugikan negara, secepatnya kami akan menindaklanjuti sampai tuntas," tutupnya dengan tegas.

Editor : Redaksi

suara-publik.com skyscraper