suara-publik.com skyscraper
suara-publik.com skyscraper

Pejabat Biro Adpim Setdaprov Jatim Terkesan Apatis, Dugaan Mark up Anggaran Pengadaan Mamin SKJ dan Pakaian Olahraga 2023 Patut Diperiksa

avatar suara-publik.com
suara-publik.com leaderboard

SURABAYA, (suarapublik.com) - Paket pengadaan belanja Mamin (Makanan dan Minuman) SKJ dan pakaian olahraga beserta kelengkapannya di Biro Adpim Setdaprov Jatim 2023 ini terindikasi di mark up anggarannya. Dugaan ini tertuju pada pelaksanaan 2 (dua) paket pekerjaan pengadaan barang/jasa yang sudah terlaksana.

Pada paket mamin, Biro Adpim telah menetapkan belanja mamin SKJ dari bulan Januari hingga Desember 2023, atau paket mamin bulanan (rujukan data sirup LKPP). 

Dari sekian paket itu, pelaksanaan belanja mamin SKJ bulan Februari, Maret, dan Mei, diduga kuat terjadi kerugian negara sebesar Rp 91 juta dari total nilai kontrak sebesar Rp 225 juta. Artinya hampir separo anggaran mamin diduga menguap alias dikorupsi. 

Merujuk data sirup LKPP 2023, paket mamin SKJ bulan Februari dipagu sebesar Rp 81.900.000. Paket dengan kode RUP 41506790 dan dilaksanakan secara Pengadaan Langsung ini disebut untuk pembelian mamin kue kotak sebanyak 900 box. 

Dengan demikian harga satuan Kotak Kue (versi sirup) adalah Rp 81.900.000 dibagi 900 = Rp 91.000. 

Padahal Standar Satuan Harga (SSH) mamin berdasarkan Peraturan Gubernur Jatim tahun 2021 adalah nasi kotak Rp 44 ribu, dan kue kotak Rp 35 ribu (satuan harga tertinggi yang diperbolehkan). 

Dengan demikian anggaran mamin yang diduga dikorupsi adalah Rp 91.000 dikurangi Rp 35.000 = Rp 56.000 per kotak kue. Jika dikalikan 900 box (kue kotak), maka total kerugian paket mamin SKJ bulan Februari adalah Rp 50.400.000. 

Angka kerugian itu akan menjadi fakta hukum dan tidak lagi sebatas dugaan, jika ternyata pagu mamin SKJ bulan Februari terserap habis. Itu karena satu kotak kue ditarif Rp 91.000.

Pertanyaannya, bagaimana pelaksanaan paket dilapangan? Apakah pagu sebesar Rp 81.900.000 itu terserap habis untuk pembelian 900 box kue? 

Data LPSE Jatim tahun 2023 adalah buktinya. Dalam daftar pelaksanaan paket non tender (Pengadaan Langsung) LPSE Jatim disebutkan, bahwa paket mamin SKJ Biro Adpim bulan Februari yang dipagu Rp 81.900.000 itu dimenangkan CV Catur Putri dengan nilai kontrak sebesar Rp 81.900.000.

Berdasarkan harga kontrak tersebut, maka Biro Adpim telah menetapkan harga satuan kue kotak adalah Rp 91.000. Merujuk Pergub Mamin 2021, berarti terjadi kelebihan harga sebesar Rp 56.000 per kotak kue atau Rp Rp 50.400.000 untuk 900 kotak kue. Dan itu dipastikan sebentuk tindakan korupsi.

Paket mamin SKJ bulan Maret dan Mei juga terjadi hal yang sama. Merujuk data LPSE Jatim 2023, kedua paket diduga terjadi korupsi Rp 10.800.000 dan Rp 29.925.0000. Dengan demikian, di perkirakan kerugian negara pada pengadaan Mamin SKJ Biro Adpim untuk bulan Februari, Maret, dan Mei adalah Rp 91.125.000. 

Berikutnya adalah paket pengadaan pakaian olahraga beserta kelengkapannya yang dilakukan secara e-purchasing atau pembelian melalui e-katalog. Paket dengan pagu sebesar Rp 1.002.150.000 ini disebut untuk kebutuhan pakaian olahraga 850 ASN dilingkungan Setdaprov Jatim. 

Pertanyaannya, berapa harga pembelian untuk satu setel pakaian olahraga beserta kelengkapannya? Juga, siapa pihak penyedia e-katalog yang sudah dipilih? Sebab, jika pagu anggaran terserap habis, maka satu ASN mendapat alokasi sebesar Rp 1,17 juta. Dan itu rawan dugaan mark up. 

Hendro Suprasetyo, Ketua LSM GenaH (Lembaga Swadaya Masyarakat Generasi Nasional Hebad) ikut angkat bicara. Ia menyayangkan sikap dari pejabat Biro Adpim Setdaprov Jatim yang terkesan apatis.

"Padahal pejabat ASN harus bisa menunjukkan integritas, keteladanan sikap perilaku dan tindakan serta menaati peraturan perundang- undangan," ujar Hendro.

Menurut Hendro, apabila masyarakat sipil dari golongan maupun profesi apapun ikut mengkritisi kegiatan ASN yang menggunakan uang negara, para pejabat ASN harus bisa mempertanggung jawabkan.

"Bilamana masyarakat pada umumnya, apalagi seorang jurnalis yang ikut mengontrol dan menanyakan kegiatan pejabat dengan memakai uang rakyat, seharusnya pejabat itu langsung merespon, bukannya cuek," kata Hendro dengan geram.

Ia pun meminta anggaran kegiatan pengadaan barang dan jasa yang sudah terlaksana harus di periksa. Pasalnya, kegiatan dan keuangan nya ada kejanggalan. "Kami minta di periksa. Ada dugaan penyimpangannya," ucap Hendro tegas.

Sampai dengan berita ini di tayangkan, Kepala Biro Adminitrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Jatim, Pulung Cauhsar belum memberikan tanggapannya. Bahkan media ini sudah melayangkan surat konfirmasi namun belum memberikan balasannya. (Dre)

Editor : Redaksi

suara-publik.com skyscraper