suara-publik.com skyscraper
suara-publik.com skyscraper

Pembangunan Jembatan Pacuh Rp1,2 Miliar Molor Lewati Pergantian Tahun, Dinas PUTR Gresik-Hana Jaya Sekongkol KKN?

Foto: Proyek jembatan Pacuh di Balongpanggang, Gresik yang dikerjakan sejak 2023 lalu, belum selesai
Foto: Proyek jembatan Pacuh di Balongpanggang, Gresik yang dikerjakan sejak 2023 lalu, belum selesai
suara-publik.com leaderboard

GRESIK, (suara-publik.com) - Proyek  pembangunan Jembatan Pacuh, Gresik yang sempat di protes warga karena belum selesai ini, di duga kuat adanya persekongkolan. Tak hanya itu, proyek jembatan tersebut tercium aroma busuk adanya indikasi korupsi. Pasalnya, paket pekerjaan pembangunan Jembatan Pacuh tersebut sudah berganti tahun, yakni, dilaksanakan sekitar bulan September 2023, namun, hingga memasuki kalender Maret 2024 masih dikerjakan.

Merujuk LPSE Gresikkab.go.id menyebutkan, dalam proses tender paket pekerjaan pembangunan Jembatan Pacuh ini di buka pada 4 Juli 2023 dengan waktu sekitar 1 bulan lebih, yang berakhir pada 18 Agustus 2023. Kegiatan yang dialokasikan Pemkab Gresik melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, yang di danai dari APBD 2023, di menangkan PT Hana Jaya yang berdomisili di Dusun Mantup Lamongan
dengan nilai kontrak Rp1.222.669.126,98 dari Hps Rp1.528.336.408,72.

Dari pengamatan suarapublik.com, Selasa, (20/03/2024) di lapangan, menerangkan, bahwa pembangunan jembatan akan dikerjakan lagi. Sebab, jembatan belum selesai. Nampak terlihat batu kali, pasir dan besi lonjoran masih berserakan di lokasi jembatan yang di bangun. Sedangkan semen sebagai campuran untuk membuat luluh tidak terlihat.

Sebagian lagi sudah dilakukan pengecoran. Hanya saja, di area jembatan tidak terlihat mobil pompa beton concrete untuk pengecoran. Tidak ada satupun tenaga kerja tukang maupun kuli berada di lokasi tersebut. Beberapa alat pertukangan masih di biarkan tergeletak di tempat tersebut.

Terlepas apapun masalahnya, PT Hana Jaya selaku kontraktor pelaksana sudah melanggar hukum tertulis. Kendati demikian, yang paling bertanggung jawab pada proyek pembangunan jembatan Pacuh ini ialah PPK (Pejabat Pembuat Komitmen). Sebab, PPK memegang peranan penting dalam menjaga proses pengadaan agar senantiasa transparan dan akuntabel.

Selain itu, PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, spesifikasi teknis, Harga Perkiraan Sendiri (HPS), rancangan Kontrak, menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, menandatangani Kontrak, melaksanakan Kontrak, mengendalikan pelaksanaan Kontrak, melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA, menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan, melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA.

Sebenarnya, tutur seorang pegiat LSM, ada pelanggaran berat yang mengarah pada tindak pidana KKN. Pasalnya, kegiatan yang berlangsung pada kalender tahun 2023 lalu, pekerjaan maupun transaksi pembayaran harus selesai akhir tahun 2023.

"Bila dalam kontraknya yang sudah disepakati pada tahun 2023, semua transaksi pembayaran diselesaikan dan terbayar akhir 2023. Apapun pekerjaan nya belum tuntas, akan terbayar sesuai dengan progres di lapangan saat itu juga," ujarnya.

Masih katanya, Ia menilai ada indikasi tindak pidana korupsi dalam proyek tersebut. Sebab, transaksi pembayaran yang di keluarkan dari Kas Pemkab Gresik sampai batas waktu akhir tahun.

"Ini jelas tidak masuk akal, pekerjaan yang dilangsungkan tahun 2023 harus terbayar akhir 2023. Jika pekerjaan itu belum selesai harus di bayarkan sesuai dengan hasilnya saat itu," paparnya.

"Pertanyaannya simple, berapa nilai uang yang di transfer ke rekening kontraktor saat itu (akhir 2023) ? Apabila pihak dinas membayar 100% pekerjaannya, melihat pekerjaan tersebut belum selesai, maka jelas ini ada indikasi korupsinya dan sebuah praktek persekongkolan besar," lanjut LSM ini.

Ia menegaskan, apabila terbukti adanya praktek KKN maka pihaknya akan melanjutkan ke jalur hukum. "Ini adalah uang rakyat yang tidak boleh di buat main-main. Kami masih mengumpulkan data-datanya. Segera kita tindak lanjuti," tegasnya.

Dikonfirmasi Kepala Bidang Bina Marga, Dinas PUTR Gresik, Edi Pancoro, ST, MT mengatakan, kontrak masa pelaksanaan pekerjaan pembangunan jembatan Pacuh 120 hari kerja. Sehingga sudah melewati batasnya. Namun Edi enggan menyampaikan sanksi nilai denda berjalan tersebut.

"Saat ini sudah melebihi dari waktu pelaksanaan dan pihak PPK sudah memberikan sanksi. Sanksi ini pemberian kesempatan menyelesaikan pekerjaan lewat tahun dengan memberikan denda berjalan," katanya, melalui pesan whatsapp, Selasa, (19/03/2023).

Masih kata Edi, langkah kerja masih sesuai dengan spesifikasi teknis yang ada. Pihaknya tetap mengawasi penuh.

"Cara kerja tetep sesuai dengan spesifikasi teknis dalam kontrak. Pelaksanaan pekerjaan dilapangan dilaksanakan oleh penyedia jasa dan diawasi oleh jasa konsultansi pengawasan sekaligus di back up pengawas direksi oleh dinas," paparnya.

Saat disinggung soal adanya konspirasi dan pembagian fee kepada pihak-pihak yang bersangkutan, Edi membantahnya.

"Tidak ada konspirasi atau kesepakatan yang saling menguntungkan. Pihak penyedia jasa & konsultansi pengawasan bekerja secara profesional berdasarkan isi dokumen kontrak yg telah disepakati. Sebagai bukti kami memberlakukan denda berjalan pada penyedia jasa selama masa penyelesaian pekerjaan di lapangan. Kami tidak menerima fee dari penyedia jasa/rekanan," tukasnya. bersambung... (imam/tim)

Editor : suarapublik

suara-publik.com skyscraper