LAMONGAN, (suara-publik.com) - Sebuah video berdurasi 4 menit 16 detik yang menampilkan seorang pria gondrong mengaku bernama Mubin, tengah menjadi sorotan publik. Dalam rekaman tersebut, ia menuding media sebagai pengganggu pembangunan desa, bahkan menyebut kehadiran pers kerap berujung pada “negosiasi” dengan kepala desa atau pokmas.
Tak hanya itu, ia menyalahkan pengaduan masyarakat atas mandeknya program desa seperti PTSL dan BKK, seolah laporan warga merupakan penghambat, bukan cerminan keresahan publik yang sah.
Tanpa menjelaskan kapasitasnya, Mubin mengaku mendapatkan informasi dari kepala desa dan perangkatnya. Bahkan, ia menyiratkan bahwa aparat penegak hukum menjadikan aduan sebagai pintu masuk bagi praktik transaksional yang menyimpang.
Menariknya, video ini muncul tiba-tiba di tengah ramainya laporan masyarakat terhadap sejumlah kepala desa di wilayah Lamongan. Muncul pertanyaan yang patut diajukan, Apakah video ini murni bentuk opini, atau bagian dari strategi untuk membungkam laporan dan menutupi kegaduhan di balik program desa yang sedang diaudit?
Lebih jauh, Mubin juga menyerukan ajakan terbuka untuk meluruk Polres Lamongan pada 25 April, mengatasnamakan refleksi publik.
Tapi wajar bila publik bertanya:
Apakah ini murni refleksi, atau justru bagian dari tekanan terorganisir untuk membelokkan fokus penegakan hukum?
Redaksi menilai, video ini tak sekadar pandangan pribadi. Ini adalah narasi yang bisa merusak semangat transparansi dan melemahkan fungsi kontrol sosial.
Media bukan musuh pembangunan. Jika anggaran digunakan dengan benar, tak ada alasan untuk merasa terancam oleh sorotan.
Dan jika ada kepala desa atau pihak manapun yang merasa terusik oleh pemberitaan, satu pertanyaan sederhana bisa jadi cermin, kalau bersih, kenapa harus risih? (Red)
Editor : suarapublik
