SURABAYA, (suara-publik.com) - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mendorong percepatan normalisasi kendaraan over dimension over load (ODOL) guna mendukung terwujudnya target zero ODOL 2027 di Jawa Timur melalui sinergi pemerintah, pelaku usaha, dan komunitas pengemudi.
“Apa yang kita lakukan hari ini merupakan bagian dari ikhtiar kita bersama dalam normalisasi kendaraan ODOL. Insya Allah kalau kita gerak bersama Jawa Timur Zero ODOL Tahun 2027,” ujar Khofifah di Surabaya, Sabtu (07/03/2026).
Ia menjelaskan percepatan normalisasi kendaraan menjadi bagian dari dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur terhadap program pemerintah pusat untuk mewujudkan zero ODOL pada 2027 yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
Menurut Khofifah, langkah normalisasi dimensi kendaraan penting dilakukan untuk menciptakan sistem transportasi jalan yang lebih tertib, aman, dan berkelanjutan sekaligus menjaga kualitas infrastruktur jalan.
Pengukuran kendaraan dilakukan oleh Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Jawa Timur terhadap 209 unit kendaraan milik anggota Gerakan Sopir Jawa Timur (GSJT). Dari 238 unit kendaraan yang terdata, sebanyak 160 unit telah dikeluarkan spesifikasi teknis dimensinya dan wajib dilakukan normalisasi.
Ia menambahkan proses normalisasi kendaraan tersebut difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur secara bertahap, termasuk dukungan pembiayaan pemotongan dimensi kendaraan bagi pemilik kendaraan perorangan yang sekaligus berprofesi sebagai sopir.
"Proses normalisasi semuanya difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui dukungan pembiayaan pemotongan dimensi kendaraan," katanya.
Khofifah menekankan pengendalian kendaraan ODOL tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga menyangkut keselamatan seluruh pengguna jalan serta keberlanjutan infrastruktur transportasi.
Kendaraan dengan dimensi dan muatan berlebih dinilai meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas serta mempercepat kerusakan jalan.
Kondisi tersebut juga berdampak pada meningkatnya kebutuhan anggaran perbaikan jalan serta terganggunya distribusi logistik.
"Di tengah penguatan logistik nasional, ODOL justru bisa menjadi penghambat. Kerusakan jalan akibat beban berlebih akan mempengaruhi efektivitas distribusi dan keselamatan," ujar dia.
Ia menambahkan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha transportasi, komunitas pengemudi, serta berbagai pemangku kepentingan menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola transportasi jalan yang lebih tertib, aman, dan berkelanjutan di Jawa Timur.
“Sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, komunitas pengemudi, serta berbagai pemangku kepentingan merupakan modal penting dalam mewujudkan transportasi jalan yang lebih tertib, aman, dan berkelanjutan," katanya.
Khofifah mengajak seluruh pihak untuk terus melanjutkan proses normalisasi kendaraan yang masih masuk kategori ODOL agar target zero ODOL 2027 di Jawa Timur dapat tercapai.
“Sekali lagi, terimakasih. Mari kita teruskan, kendaraan-kendaraan yang masih kategori ODOL, mari kita normalisasi bersama, dengan kekuatan yang kita miliki Insya Allah, kita bisa zero ODOL 2027 di Jawa Timur," tandasnya. (Dre)
Editor : Redaksi
