SURABAYA (suara-publik.com)- Buruh PT. Cinderella Vila Indonesia masih bernafas lega, karena rencana eksekusi pada 8 Nopember 2011 tidak terlaksana. Sebaliknya, gagalnya rencana eksekusi di Jl. Tanjungsari 73-75 ini dianggap sebagai hal buruk bagi Gede, SH, selaku kuasa hukum termohon eksekusi Dirut PT. Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) Suparman Moeksaid. Bahkan Gede menilai Kombes Pol. Coki Manurung, tidak layak menjadi Kapolrestabes Surabaya.
“Kalau Coki jeli, urusan buruh Cinderella itu masalah internal antara buruh dengan manajemen, dan larinya ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), bukan ke Pengadilan Tinggi (PT) atau urusan Pengadilan Negeri (PN),” jelas Gede, kepada wartawan, di ruang tunggu PN siang tadi. Masih Gede, mengapa Coki takut dengan buruh dan preman? Lalu apa gunanya Pasukan anti Huru Hara (PHH).
Hingga pukul 14.46 WIB, Coki Manurung belum menjawab pertanyaan suara-publik.com (Suara Publik Grup). "Kalau terus begini, saya akan melaporkan kepada Kapolri," tegas Gede.
Selain itu, Gede juga menyesalkan kebijakan yang dilakukan oleh Ketua PN (KPN) Surabaya, Heru Pramono. “Mengapa KPN tidak ada ketegasan, dan memberikan alas an tertulis soal penundaan eksekusi ini,” sesal Gede.
Beberap menit sebelumnya pukul 14.40 WIB, KPN Surabaya, Heru Pramono ketika dikonfirmasi suara-publik.com mengaku alasan ditundanya eksekusi lantaran situasi yang belum kondusif. (ono)
Editor : Pak RW
