Dilaporkan oleh : Hery Masduki
BONDOWOSO, (Suara Publik) - Isu santer pencalonan wakil Gubernur Jawa Timur, yang diklaim akan mendampingi Syaifullah Yusuf pada pemilihan Gubernur 2018 mendatang adalah Edy Rumpoko (Walikota Batu) langsung dibantah oleh Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, bahwa informasi itu tidak benar. Ia mengaku hingga saat ini masih belum menentukan sikap terkait pendamping Syaifullah Yusuf (Gus Iful). Sebab, DPP masih melakukan pemetaan dan meminta masukan-masukan dari tokoh-tokoh Jawa Timur, seperti Tokoh NU dan Muhammadiyah.
“Makanya informasi itu tidak benar, dan menyesatkan,”kata hasto Kristiyanto, usai mengikuti halal bihalal di Bondowoso kemarin, Minggu, (16/7/2017). Menurutnya, penentuan calon Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan wakil Walikota, akan ditentukan pada Agustus bulan depan, setelah mendapat masukan-masukan dari semua pihak.
“DPP PDIP akan memutuskan untuk memberikan rekomendasi untuk Pilgub, Pilbub dan Pilwali di Jawa Timur pada bulan Agustus ini,” ungkap Hasto. Ia berharap kepada semua pihak untuk menahan diri agar tidak terjadi keributan, sehingga masyarakat tidak dibawa-bawa masuk dalam pertikaian politik pilkada. “Menjelang pilkada ini, saya hanya menyarankan agar Nasionalisme dan Keagamaan untuk terus ditingkatkan, karena Jawa Timur merupakan barometer Politik Nasional setelah Jakarta,” tegasnya.
Dia menambahkan, partai PDIP dalam mengusung calon yang akan maju di Pilbgub, Pilbup dan Pilwali punya cara tersendiri. Hanya saja Partai punya tanggungjawab untuk mengembangkan mekanisme kepemimpinan melalui kaderisasi partai.
“Partai punya tugas untuk mencalonkan kader terbaiknya, itu target utama kita untuk mencalonkan kader partai. Tetapi kita harus melihat peta politik, karena pemilu ini adalah pemilu rakyat. Rakyat itu adalah hakim tertinggi,”katanya. Selain itu, DPP sendiri akan memformulasikan calon Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati Walikota dan Wakil Walikota yang akan diusung. Pada prinsipnya kader internal partai mendapat prioritas untuk dicalonkan selama yang bersangkutan betul-betul dikehendaki oleh rakyat.
“Dan yang paling ditekankan, bahwa kita akan memberi rekom, berdasarkan masukan dari internal partai, tokoh agama, tokoh pemuda dan masyarakat yang akan memilihnya,”tambahnya.(her)
Editor : Redaksi
