Jakarta, Suara-Publik.com - Pemerintah dinilai lambat dan tidak serius dalam hal menaikan HPP (Harga Pembelian Pemerintah) beras, yang kini ditetapkan pada level Rp 6500 perkilogram, sedangkan petani lokal daerah ada yang menjual dilevel Rp 7000 perkilogram. Jangan salahkan Jika petani tidak menjual ke Bulog. Tapi menjual kepada yang bisa membelinya dengan harga diatas yang telah ditentukan oleh pemerintah. Dalam mengambil kebijakan pemerintah tidak tegas dan itu bisa dilihat dari 5 kali menaikan HPP namun sampai saat ini, tidak menarik minat petani lokal untuk menjual produknya kepada pemerintah, "jika ada yang lebih tinggi kenapa tidak,''ungkap Viva Yoga Mauladi politisi PAN Komisi IV.
"Sebagian petani tidak mau menjual gabah atau beras ke bulog karena ada pengusaha lain yang menawar lebih tinggi dari Rp 6500. Ya ngga apa-apakan, karena ini menguntungkan untuk petani. Ada yang bisa membeli beras dengan harga lebih tinggi dari harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan harga seperti itu, kan sudah membantu para petani dalam memasarkan hasil taninya, orang ada yang lebih tinggi mengapa harus ke pemerintah," sindir Viva kepada pemerintah yang kerap dinilai lambat dalam mengambil kebijakan-kebijakan.
Import Beras Semakin Membuat Petani Bangkrut
Kebijakan pemerintah dalam melakukan import beras besar-besar semakin menyusahkan petani. Sebab dengan adanya import itu, kini petani banyak yang menganggur. Mau bercocok tanam takut rugi karena biaya operasional yang tidak sebanding dengan hasil penjualan panen, dari pada rugi mending nganggur.
“Jadi problem sekarang yang terjadi adalah menyangkut tentang koordinasi data, coba cek ke Kementerian pertanian selalu surplus dan Kementerian perdagangan bilang selalu minus bulog juga bilang minus, Menteri pertanian bilang kita surplus pada tahun 2010 4,2 juta ton tapi pertanyaannya kenapa impor?dan Menteri pertanian bilang bulog itu tidak gratis, tidak mampu memainkan fungsi-fungsi bisnisnya, dan kata bulog bagaimana kita akan menyerap beras dari petani jika beras yang akan kita serap tidak ada, nah ini kan aneh namanya,jadi apa namanya jika bukan omdo (omong doang)"katanya.
karena yang menangani masalah beras ada beberapa Kementerian. Harusnya soal produksi yaitu Kementerian Pertanian, soal distribusi oleh Kementerian perdagangan dan Bulog selanjutnya soal tanah oleh BBM dan Kehutanan. Dan hal ini harus dilakukan oleh pihak-pihak terkait agar bisa koordinasi dengan baik dan tidak terjadi kesimpang siuran informasi, selanjutnya harus di informasikan melalui pers.Dan Pemerintah dalam hal mengambil semua kebijakan atau keputusan-keputusan itu harus jelas dan harus serius, lanjutnya.
Masih dikatakan oleh Viva bahwa pemerintah pun harus memberikan solusi dan melindungi para petani agar tidak terus menerus terjadi impor, "untuk melindungi para petani-petani tersebut pertama pemerintah harus bisa memberikan lahan kepada petani minimal satu kelurga 2 HA. Karena sudah ada permintaan 12 juta lahan produktif yang terlantar, apakah hibah atau pinjam pakai, kalau sekarang ini kan pemerintah itu omdo (omong doang). Kedua memperbaiki infra struktur pertanian, infra struktur sekarang itu adalah hasil pembangunan masa orde baru dan sekarang yang terjadi adalah rusak berat, ketiga adalah koordinasi antar Kementerian, soal air itu ditangani oleh Menteri Pertanian dan Menteri Pekerjaan Umum, artinya semua terkait harus berkoordinasi,''jelas Viva kepada Nusa.(rty/ibg)
Editor : Pak RW
