Depok, (suara-publik.com) - Semenjak di mekarkan beberapa kecamatan, banyak warga masyarakat yang mempertanyakan kinerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) kota Depok.
Terkait administrasi dan Statistic jumlah kependudukan di kota Depok terkesan masih amburadul, serta angkanya pun simpang siur, sehingga tidak bisa dijadikan data base per kecamatan, sebab setelah pemekaran wilayah, dari 6 kecamatan menjadi 11 kecamatan, yakni diantara 5 kecamatan tidak jelas.
Pemekeran 5 kecamatan tersebut yakni, Cilodong, Tapos, Cipayung, Limo dan Bojong Sari, “ bayangkan saja, orang yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) masih menggunakan KTP kecamatan yang lama, begitu juga sertifikat rumah, IMB rumah dan yang memiliki kendaraan rida dua dan emapt juga masih menggunakan alamat KTP lama, Saya ini mau buat kegiatan social dan mau tanya jumlah Kepala Keluarga (KK) sekota Depok tapi ditolak oleh seorang PNS di Disdukcapil), malah saya di tanyai untuk apa, dan disuruh baca aturan mendagri kata Aminurdin selaku masyarakat yang mantan anggota KPUD kota Depok itu kepada wartawan Jum’at (25/11/2011) di jalan Margonda Pancoranmas.
“Seharusnya kata Amin, data kependudukan termasuk data kepala keluarga itukan masyarakat berhak mengetahui, tapi kenapa Disdukcapil kota Depok tidak terbuka terhadap informasi yang untuk public itu”
Artinya lanjut Amin, pelayanan birokrasi di pemerintahan kota Depok ini seharusnya melayani, bukan menolak masyarakat yang ingin tahu statistic jumlah kependudukan dan jumlah kepala keluarga. Berapa sih jumlah perempuan dan jumlah lelaki yang sebenarnya, Saya itu perlu data yang kongkrit bukan asumsi data, supaya saya bisa membantu pemerintah dalam hal kependudukan katanya.
Lebih jauh Amin mengatakan, saya ini bekas anggota KPUD kota Depok, “ dulukan beda jumlah angkanya dengan tahun sekarang, berapa jumlah angka kelahiran dan angka kematiannya, sehingga saya mudah mengakses data yang sebenarnya, apa lagi pemerintah sudah mencanangkan programnya lewat e-KTP online”. pungakasnya
Sementara itu di kesempatan lain, terkait dengan data kependudukan, pihak Badan Pusat Statistik (BPS) kota Depok juga melakukan pendataan kependudukan, “ kami mendata jumlah kependudukan langsung kesetiap rumah, terutama di RT/RW setempat ujar oknum BPS yang tengah bertugas mendata jumlah penduduk itu saat ditemui wartawan. (Benny Gerungan)
Editor : Pak RW
