suara-publik.com skyscraper
suara-publik.com skyscraper

Polres Bondowoso Segera Tanda Tangani MoU Pengawasan ADD dan Dd

avatar suara-publik.com
suara-publik.com leaderboard

Dilaporkan oleh : Hery Masduki   

BONDOWOSO, (Suara Publik) - Polres Bondowoso, dalam waktu dekat akan menandatangani naskah kerjasama dengan pemerintah daerah Kabupaten Bondowoso, tentang pencegahan, pengawasan dan penanganan Dana Desa.               

Hal itu diungkapkan Kapolres Bondowoso, AKBP Taufik Herdansyah Zaenardi, kepada wartawan. Ia mengatakan, penandatanganan MoU dengan Pemkab Bondowoso, sebagai tindak lanjut dari instruksi Kapolri, bahwa Polres hingga ke tingkat Polsek harus ikut menjadi pengawas pelaksanaan ADD dan DD.            

“Dari kesepakatan yang dilakukan Kapolri dengan Kemendagri dan Kemendes PDT, kita akan menindaklanjuti dengan hal yang sama yaitu penandatanganan MoU, yang kita rencanakan minggu ini,” kata Kapolres Bondowoso, AKBP Taufik Herdiansyah. Dalam waktu dekat, Kapolres juga akan mengumpulkan semua Kapolsek, Babinkamtibmas dan seluruh aparat desa untuk menyamakan persepsi terkait penggunaan Dana Desa oleh pemerintah desa, agar tepat sasaran dan sesuai aturan main.

“Nantinya Kapolsek akan kita bekali dengan pengetahuan tentang dana desa, karena kita harus memahami terlebih dulu kebijakan secara nasional terkait dana desa. Barulah kita bisa mengawal dengan baik,” ujarnya. 

Meskipun demikian, upaya pencegahan akan tetap di kedepankan, karena walau bagaimanapun kebijakan pemerintah pusat terkait kucuran dana terhadap pemerintah desa merupakan sesuatu hal  yang baru dan perlu mendapatkan pendampingan secara intensif dalam realisasinya. “Kita tetap kedepankan pencegahan, tetapi kalau memang sudah ada temuan langsung kita proses,” ujarnya. 

Mantan penyidik KPK ini berharap para kapolsek dan babinkamtibmas benar-benar melaksanakan tugasnya dalam mengawal dana desa, sehingga alokasi dana desa yang dikucurkan pemerintah pusat tepat sasaran dan sesuai peruntukan. “Kapolsek dan Babinkamtibmas agar benar-benar melakukan fungsi pengawasan,” ujarnya. 

Anggaran Dana Desa yang dikucurkan pemerintah pusat kepada 209 desa di Kabupaten Bondowoso, dari tahun ke tahun terus bertambah, jika pada tahun 2015 dana desa mencapai Rp60 miliar, 2016 naik menjadi Rp136 miliar dan di 2017 dana desa kembali dinaikkan mencapai Rp173 miliar. “Makanya, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kita akan akan menandatangani MoU, untuk meminimalisir atau mencegah terjadinya korupsi ditingkat desa,”imbuhnya. 

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Bondowoso, Bambang Suwito, menyambut baik langkah kepolisian untuk menjadi bagian dari pengawas pelaksanaan kegiatan ADD dan DD di desa. Sehingga keterlibatan aparat penegak hukum dalam pengawasan dapat minimalisir terjadinya penyimpangan.

“MoU antara Kepolisian dengan Pemkab dalam pengawasan ADD dan DD hendaknya segera ditindak lanjuti secapatnya, mengingat  pelaksanaan kegiatan dilapangan sudah berjalan,”katanya. Politisi PDI Perjuangan ini berharap kepada Kepolisian yang nantinya menjadi bagian dari pengawasan, betul-betul mampu menekan penyimpangan, dan harus bertindak tegas ketika menemukan penyelahgunaan anggaran, agar ada efek jera bagi kepala Desa.  

“Mudah-mudahan MoU itu benar-benar mampu menjadi payung hukum yang bisa meningkatkan pelaksanaan pembangunan ditingkat desa,”imbuhnya   (her)

Editor : Redaksi

suara-publik.com skyscraper