suara-publik.com skyscraper
suara-publik.com skyscraper

PKL Menolak Direlokasi, Pemerintah Akan Bertindak Tegas.

avatar suara-publik.com
suara-publik.com leaderboard

Dilaporkan oleh : Hery Masduki   

BONDOWOSO, (Suara Publik) - Penolakan relokasi oleh pedagang kaki lima (PKL) alun-alun Bondowoso ke jembatan Ki Ronggo, tak bisa dielakkan. Bahkan, Koordinator PKL, Mudjiati menyatakan tidak akan menempati tempat usaha PKL kuliner yang sudah disediakan oleh pemerintah. Sekalipun harus berhadapan dengan Satpol PP, dengan alasan tempat usaha yang baru tersebut dianggap tidak representatif dan rawan.

“Untuk memindah PKL tidak semudah itu, harus dipikirkan dampak yang akan ditimbulkan dikemudian hari,”kata Mudjiati. Ia menilai pemerintah daerah tidak pernah memikirkan dampak yang akan terjadi ketika PKL dipindah ke tempat yang menurutnya tidak lebih baik dari tempat sebelumnya.

"Kita ini bukan hewan yang diberi kandang dan mudah dipindahkan tanpa dipikirkan dampaknya. Tidak semudah itu memindah PKL," katanya. Mudjiati mengklaim, bahwa PKL Alun-Alun adalah PKL resmi, yang diresmikan Bupati Amin Said Husni. Sedangkan keberadaannya diatur dalam Peraturan Bupati nomor 28 tahun 2016 tentang pemanfaatan alun-alun Bondowoso bagi PKL termasuk pada setiap kegiatan Car Free Day. 

"Kami akan memberikan perlawanan jika pemerintah daerah merelokasi kita ke tempat usaha kuliner yang baru di Jembatan Ki Ronggo," katanya. 

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan, Kabupaten Bondowoso, Sudirman mengatakan, pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di lokasi Alun-Alun yang ditempati para PKL saat ini ditargetkan rampung pada akhir Desember 2017. Menurutnya, pembangunan RTH ini merupakan kesepakatan eksekutif bersama legislatif, sehingga harus dilaksanakan. 

Tentunya pemerintah mengacu kepada peraturan dan perundangan yang berlaku. “untuk melakukan relokasi ini, kita telah bersurat kepada Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan setempat agar memberitahukan kepada PKL untuk segera pindah ke tempat yang baru yaitu di Jembatan Ki Ronggo. 

Meski demikian, jika PKL tetap membandel dan tidak segera menempati tempat yang baru, sesuai dengan waktu yang ditentukan, maka akan dilakukan penertiban sesuai perda nomor 9 tahun 2016 tentang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

“Ya, Pol PP harus bertindak, apapun resikonya, karena aturannya sudah jelas,”kata mantan Kabag Umum Pemkab Bondowoso ini.(her)

Editor : Redaksi

suara-publik.com skyscraper