JOMBANG (suara-publik.com)- Dana pilkada, penyertaan modal PDAM, serta penyertaan modal perusahaan daerah bank perkreditan rakyat Bank Jombang, kemarin dibahas. Hal ini dilakukan pada Pandangan umum (PU) fraksi DPRD Jombang terkait pembahasan tiga Raperda dalam sidang paripurna, Selasa (17/1).
Dari beberapa fraksi, satu fraksi memberanikan diri untuk tidak membuat PU. Fraksi tersebut adalah Fraksi Partai Golkar (F-PG). Ketua F-PG Mastur Baedlowi memberi alasan, bahwa fraksinya sengaja tidak membuat PU tersebut. Karena, lanjutnya, dalam pandangan umum sebelumnya, bupati tidak menjawab satu kata pun PU F-PG.
“Jika PU sebelumnya ada kekurangan dalam hal memberikan pandangan, seharusnya bupati memberikan jawaban. Justru sebaliknya, bupati tidak memberikan jawaban sama sekali,” ujar Mastur Baedlowi, usai sidang paripurna.
Ia melanjutkan, dari F-PG berharap, ketika dari bupati tidak memberikan jawaban tersebut, bupati meminta maaf kepada F-PG. “Ternyata hal itu juga tidak dilakukan. Maka dengan dasar ini, kami dari Golkar tidak membuat PU. Percuma saja kita buat PU namun tidak ada respon sedikit pun. Ini sama halnya bupati tidak menganggap kalau F-PG itu tidak ada di DPRD Jombang,” ucapnya.
Sementara dari fraksi lainnya, Fraksi Partai Demokrat (F-PD) menyoroti terkait anggaran untuk pemilihan kepala daerah. Sekretaris F-PD, Mulyani Puspita Dewi menjelaskan, dana pilkada yang semula Rp 5 milyar menjadi Rp 15 milyar seharusnya tidak terfokus pada penyelenggaraan pilkada. Namun, kata dia, dana sebesar itu harus mencakup kepentingan publik.
“Bupati harus dapat menjelaskan secara kongkrit keperuntukan dana sebesar itu, sekaligus pertimbangannya. Sehingga dana tersebut tidak hanya terfokus pada penyelenggaraan pilkada,” katanya.
Selain itu ia menambahkan, penambahan modal sebesar Rp 1,5 milyar terhadap BPR Bank Jombang juga harus diimbangi dengan peningkatan kinerja. Terutama, kata dia, untuk menumbuhkan dan meningkatkan UMKM. Hal ini mengingat persaingan yang cukup tinggi di wilayah Kabupaten Jombang.
“Kenyataan yang selama ini terjadi, pihak manajemen menerapkan pola kinerja yang tidak masuk akal. Banyak debitur yang lancar dari UMKM dan pertanian setelah melunasi justru tidak dapat mendapatkan pinjaman dengan bunga yang ringan. Bahkan diarahkan pada kredit reguler dengan bunga yang cukup tinggi,” terang Dewi.(fer) Foto: Mulyani Puspita Dewi
Editor : Pak RW
