JOMBANG (suara-publik.com)- Sejumlah PAC Partai Demokrat Kabupaten Jombang melayangkan surat ke DPD Jatim. Isinya agar Muscab di tubuh partai berlambang Mercy ini segera terlaksana.
Ketua PAC Jombang Kota, Sumarmo mengatakan, dirinya dan sejumlah PAC lainnya telah mengirim surat yang ditujukan kepada DPD Jatim. Menurutnya, dalam surat permohonan tersebut, kepengurusan di tingkat PAC Demokrat Jombang meminta agar Muscab segera dilaksanakan. “Seluruh PAC sudah siap untuk diselenggarakannya Muscab. Untuk itu, DPD agar cepat untuk menindaklanjuti aspirasi temen-temen PAC Demokrat Jombang,” ujarnya, Senin (6/2).
Jika tidak ada kendala yang berarti, DPC harus segera melaksankan. Karena, dalam agenda itu tidak harus ketua yang berperan, bisa saja sekretaris atau pengurus yang lain. “Masa karena alasan kalau ketua sakit, agenda Muscab dikorbankan. Ini sangat tidak rasional,” ketus Sumarmo.
Tak hanya di struktur PAC, terkait agenda yang salah satunya untuk merombak kepengurusan itu, Dewan Pengurus Pusat juga ikut berkomentar. Adalah Muh. Syukri Alvin, yang duduk sebagai Ketua Biro SDM Departemen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Syukri menandaskan, pelaksanaan Muscab sepenuhnya akan diserahkan kepada PAC, dalam hal ini kepanitiaannya.
Ia menambahkan, dalam pelaksanaannya, tidak ada bentuk intervensi, baik dari DPP maupun DPD.Pihaknya, sambungnya, akan mendukung. Kecuali, ia memberi catatan, kalau ada kader yang bermasalah, meskipun kader atau calon tersebut telah didukung oleh PAC. “Meski ada kader yang telah didukung PAC, namun kader tersebut bermasalah, kami (DPP, red) tidak akan mendukung,” tandas Syukri saat mengubungi suara publik.com via telepon selulernya.
Sesuai dengan intruksi ketua umum, kata dia melanjutkan, Muscab harus dilaksankan sesuai dengan aturan yang ada. Pihak manapun tidak boleh mengintervensi jalannya Muscab.
Dari beberapa yang disampaikan di atas, ia menggarisbawahi, semua kader demokrat yang sudah memiliki komitmen dengan salah seorang calon agar benar-benar menjaga komitmen yang telah dibangun sejak awal. Dan, katanya menandaskan kembali, jangan sampai mengingkari komitmen tersebut.
“Apalagi kalau ada kader demokrat yang sudah berkomitmen, jagalah komitmen itu. Dan jangan berpolitik praktis di dalam internal partai. Ini jelas akan merusak citra partai. Politik diinternal jelas ada, namun jangan sampai melakukan politik yang tidak sehat,” ujarnya serius.
Di penghujung pembicaraannya ia juga menyampaikan, bahwa DPP telah membentuk Komisi Pengawas yang berjumlah 11 orang. Komisi ini, terang dia, dibentuk langsung oleh Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat. “Tugasnya adalah mengawasi sekaligus mengevaluasi kinerja semua kader, baik yang ada di pusat dan daerah. Bentuk kebijakannya, komisi ini berhak memecat bagi kader yang telah melakukan bentuk pelanggaran dari garis-garis partai,” pungkas Syukri.(fer) Foto: logo partai demokrat
Editor : Pak RW
