Laporan : M Susyanto
BONDOWOSO, suara-publik.com - Ratusan guru honorer K2 se-kabupaten Bondowoso melakukan unjuk rasa didepan kantor Pemkab Bondowoso. Unjuk rasa tersebut dipicu ada surat Permenpan RB, nomor 36 dan 37 tahun 2018, dan Perda nomor 6 tahun 2009. Dan menuntut untuk segera disahkan UU ASN.
Koordinator lapangan, Jufri. SPd, dalam orasinya mengungkapkan, pembatasan umur maksimal 35 tahun, dan ijazah tahun 2013, sangat merugikan tenaga honorer yang sudah mengabdi puluhan tahun. "Ini sangat tidak adil, kerena perjuangan mereka dalam memajukan bangsa selama puluhan tahun tidak pernah dihargai,"katanya.
Sementara itu, salah satu peserta demo Mulyono mengungkapkan, pihaknya sudah mengabdi dan menjadi guru sudah 10 tahun. Namun, setelah ada penerimaan PNS ternyata dihambat oleh peraturan PANRB. "Saya sudah melaksanakan tugas dari Kepala Sekolah saya sudah 10 tahun, tapi sampai saat ini masih belum ada kejelasan tentang status saya mas. Saya sebagai pendidik di salah satu SDN di Bondowoso,"katanya lirih.
Terpisah, Wakil ketua DPRD Bondowoso, Andi Hermanto, selesai menerima perwakilan dari pendemo K2 di kantornya, mengatakan, para honorer K2 itu hanya menyampaikan aspirasi, setelah diketahui mereka banyak yang tidak lolos, karena faktor umur maksimal 35 tahun.
Saat itu, ia menerima 20 orang perwakilan dari pendemo K2, yang menyampaikan tiga item tuntutan, di antaranya menuntut di sahkannya UU Revisi ASN, penolakan Permenpan RB nomor 36 dan 37 tahun 2018, penolakan pemberian insentif Daerah Perda nomor 6 tahun 2009.
"Dari tiga permintaan tersebut sudah kami rangkum dan akan kami bawa ke rapat Paripurna DPRD, jawabannya menunggu hasil dari Paripurna DPRD Bondowoso nanti setelah selesai pelantikan Bupati dan wakil Bupati terpilih,"ungkapnya.
Editor : Redaksi
