Laporan : Sus/Taufiq/Rehan
BONDOWOSO, (suara-publik.com) - Munculnya pernyataan Plt. Kepala Bappeda, Agung Trihandono yang mengaku sudah berkoordinasi dengan Bupati dianggap telah mengkambing hitamkan seorang pimpinan.
Pasalnya, koordinasi yang itu dilakukan setelah kasus pembahasan RPJMD itu ramai dibicarakan warga masyarakat Bondowoso.
Hal itu ditegaskan kembali oleh Ketua FPPP. H. Iman Tahir. Sebelum Bappeda melakukan pembahasan uji publik RPJMD, Wabub didampingi ketua DPC PPP, Sekretaris PDIP dan sejumlah politisi bertemu Bupati di pendopo, Minggu malam (28/10 /2018), saat itu langsung ditanya kepada Bupati terkait kegiatan yang akan dilaksanakan pada hari Senin, (29/10/2018).
"Bupati saat itu mengatakan tidak ada koordinasi, justru Bappeda melakukan koordinasi setelah kejadian ini ramai di masyarakat,"kata Imam Tahir, Rabu, (31/10/2018).
Dengan pengakuan seperti itu, justru Bappeda hanya mencari pembenaran sendiri, dan tidak sepantasnya bawahan mengkambing hitamkan Bupati, yang seakan-akan membuat opini Bupati yang salah. "Seharusnya, KH Salwa Arifin selaku pimpinan tertinggi di Kabupaten Bondowoso dilindungi, bukan dikambing hitamkan seperti itu yang seakan-akan Bupati yang tidak memperhatikan bawahan,"ujarnya.
Menurut Tahir, sebagai bawahan jangan sok tahu dan sok pinter, karena yang bertanggung jawab semua kegiatan Pemkab Bondowoso adalah Bupati, bawahan hanya sebagai pembantu dilapangan, bukan berlagak sebagai Bupati.
"Ini namanya menelikung, dan azas kepatutan dan loyalitas terhadap pimpinan sudah tidak ada, dan saya tidak terima dengan sikap bawahan seperti itu,"tegasnya.
Di lain pihak, Andi Hermanto juga sangat menyesalkan ucapan Plt Kepala Bappeda, karena saat itu ia bersama Wabub dan beberapa koleganya sudah bertemu langsung dengan Bupati, dan dikatakan bahwa tidak ada koordinasi terkait penyelenggaraan pembahasan RPJMD tahun 2018 - 2023.
"Hal semacam ini yang membuat gaduh, kalau kegaduhan ini tidak segera dipangkas, maka selamanya para pejabat Pemkab Bondowoso ini terkotak-kotak, kita menginginkan satu komando dari Bupati,"kata Wakil ketua DPRD Bondowoso ini.
Seperti diberitakan sebelumnya, Plt Kepala Bappeda Kabupaten Bondowoso, Agung Trihandono, ketika dikonfirmasi terkait uji publik RPJMD menjelaskan, kegiatan itu bukan uji publik akan tetapi konsultasi publik Rancanngan awal RPJMD. Agung juga mengaku, jika kegiatan yang dilaksanakan pada hari Senin, (29 /10 /2018) kemarin sudah koordinasi dengan Bupati.
"Kami sudah melakukan kordinasi dengan bapak Bupati terkait RPJMD, jadi uji publik ini di buka tadi dan akan berakhir pada tanggal 9 November mendatang,"kata Agung.
Menurutnya, dimasa jeda waktu itu pihaknya perlu masukan dari OPD sebelum berkonsultasi ke Provinsi Jawa timur. "Saya rasa semua kita undang untuk tim transisi dari pemerintah Sabar, kita sudah mengirimkan surat kepada Abuya Hasan.” Ujarnya.
Editor : Redaksi
